Perpres Tahun 2013
112 peraturan. Cari semua Perpres
Bukan naskah resmi; rujuk sumber resmi. Data dan PDF diambil otomatis dari JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), yang menghimpunnya dari instansi pemerintah terkait. Bila ada perbedaan, yang berlaku adalah naskah di sumber resmi; gunakan tautan "Sumber resmi" pada tiap peraturan.
- PERPRES No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara NasionalBerlaku
- PERPRES No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan KesehatanTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 28 Tahun 2016Dicabut dengan: PERPRES No. 82 Tahun 2018
- PERPRES No. 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan SosialBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 25 Tahun 2020Diubah dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 110, LN.2013/NO.254, LL SETKAB : 10 HLM
- PERPRES No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan SosialBerlaku
- PERPRES No. 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan SosialBerlaku
- PERPRES No. 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik IndonesiaBerlaku
- PERPRES No. 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah AgungTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 17 Tahun 2014
- PERPRES No. 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat TertentuTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 16 Tahun 2014
- PERPRES No. 104 Tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Centre For Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation (Persetujuan Pembentukan Pusat Kerja Sama Subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand)Berlaku
- PERPRES No. 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik IndonesiaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 121 Tahun 2017Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 103, LN.2013/NO.222, LL SETKAB : 8 HLM
- PERPRES No. 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan NasionalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 36 Tahun 2016Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 102, LN.2013/NO.221, LL SETKAB : 8 HLM
- PERPRES No. 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik IndonesiaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 116 Tahun 2017Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 101, LN.2013/NO.220, LL SETKAB : 8 HLM
- PERPRES No. 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi NasionalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 166 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 100, LN.2013/NO.219, LL SETKAB : 7 HLM
- PERPRES No. 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR NasionalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 165 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 99, LN.2013/NO.218, LL SETKAB : 7 HLM
- PERPRES No. 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga NuklirTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 34 Tahun 2016Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 98, LN.2013/NO.217, LL SETKAB : 8 HLM
- PERPRES No. 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 169 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 97, LN.2013/NO.216, LL SETKAB : 8 HLM
- PERPRES No. 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan GeofisikaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 128 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 96, LN.2013/NO.215, LL SETKAB : 8 HLM
- PERPRES No. 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan LautTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 97 Tahun 2024Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 95, LN.2013/NO.214, LL SETKAB : 7 HLM
- PERPRES No. 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen NegaraTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 170 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 94, LN.2013/NO.213, LL SETKAB : 7 HLM
- PERPRES No. 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa NasionalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 161 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 93, LN.2013/NO.212, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 141 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 92, LN.2013/NO.211, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian SosialTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 134 Tahun 2017Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 91, LN.2013/NO.210, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PerhubunganTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 133 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 90, LN.2013/NO.209, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PerdaganganTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 135 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 89, LN.2013/NO.208, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 151 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 88, LN.2013/NO.207, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 141 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 87, LN.2013/NO.206, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan UmumTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 152 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 86, LN.2013/NO.205, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 143 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 85, LN.2013/NO.204, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar NegeriTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 149 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 84, LN.2013/NO.203, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan HidupTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 139 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 83, LN.2013/NO.202, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan InformatikaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 107 Tahun 2016Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 82, LN.2013/NO.201, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian KesehatanTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 110 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 81, LN.2013/NO.200, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan PerikananTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 136 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 80, LN.2013/NO.199, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian KehutananTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 139 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 79, LN.2013/No.198, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
- PERPRES No. 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 113 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 78, LN.2013/NO.197, LL SETKAB : 10 HLM
- PERPRES No. 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam NegeriTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 150 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 77, LN.2013/NO.196, LL SETKAB : 9 HLM
- PERPRES No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan PublikBerlaku
- PERPRES No. 75 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan HidupTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 89 Tahun 2022Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 75, LN.2013/NO.192, LL SETKAB : 5 HLM
- PERPRES No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman BeralkoholBerlaku
- PERPRES No. 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah KonstitusiBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 65 Tahun 2017
- PERPRES No. 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan PenilikBerlaku
- PERPRES No. 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PustakawanBerlaku
- PERPRES No. 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di DaerahBerlaku
- PERPRES No. 69 Tahun 2013 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Afghanistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Afghanistan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports)Berlaku
- PERPRES No. 68 Tahun 2013 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait (Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait)Berlaku
- PERPRES No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen NegaraBerlaku
- PERPRES No. 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan InfrastrukturTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 38 Tahun 2015
- PERPRES No. 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SurabayaBerlaku
- PERPRES No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda AcehBerlaku
- PERPRES No. 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 20 Tahun 2015
- PERPRES No. 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan GambutTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 16 Tahun 2015Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 62, LN.2013/NO.149, LL SETKAB : 16 HLM
- PERPRES No. 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Convention On The Conservation And Management Of Highly Migratory Fish Stocks In The Western And Centeral Pacific Ocean (Konvensi Tentang Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh Di Samudera Pasifik Barat Dan Tengah)Berlaku
- PERPRES No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-IntegratifBerlaku
- PERPRES No. 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri PertahananBerlaku
- PERPRES No. 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian NegaraTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 92 Tahun 2024
- PERPRES No. 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi NegaraTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 79 Tahun 2018
- PERPRES No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian NegaraTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 80 Tahun 2014Diubah dengan: PERPRES No. 14 Tahun 2014Diubah dengan: PERPRES No. 135 Tahun 2014Dicabut dengan: PERPRES No. 19 Tahun 2015Dicabut dengan: PERPRES No. 18 Tahun 2015Dicabut dengan: PERPRES No. 17 Tahun 2015
- PERPRES No. 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian NegaraBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 13 Tahun 2014
- PERPRES No. 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate Menjadi Institut Agama Islam Negeri TernateBerlaku
- PERPRES No. 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri PontianakBerlaku
- PERPRES No. 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri PadangsidimpuanTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 87 Tahun 2022
- PERPRES No. 51 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri PaluTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 61 Tahun 2021
- PERPRES No. 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeri TulungagungTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 40 Tahun 2021Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 50, LN.2013/NO.120, LL SETKAB : 5 HLM
- PERPRES No. 49 Tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The International Anti-corruption Academy As An International Organization (Persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional Sebagai Organisasi Internasional)Berlaku
- PERPRES No. 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan PeliharaanBerlaku
- PERPRES No. 47 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima Di Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa)Berlaku
- PERPRES No. 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir NasionalBerlaku
- PERPRES No. 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja IndonesiaBerlaku
- PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraBerlaku, diubahDiubah dengan: PP No. 50 Tahun 2018
- PERPRES No. 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013Tidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 73 Tahun 2014
- PERPRES No. 43 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan UmumTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 62 Tahun 2017
- PERPRES No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan GiziTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 72 Tahun 2021Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 42, LN.2013/NO.100, LL SETKAB : 16 HLM
- PERPRES No. 41 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan IndonesiaBerlaku
- PERPRES No. 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua BaratBerlaku
- PERPRES No. 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014Berlaku
- PERPRES No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian NegaraTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 80 Tahun 2014Diubah dengan: PERPRES No. 14 Tahun 2014Diubah dengan: PERPRES No. 135 Tahun 2014Dicabut dengan: PERPRES No. 19 Tahun 2015Dicabut dengan: PERPRES No. 18 Tahun 2015Dicabut dengan: PERPRES No. 17 Tahun 2015
- PERPRES No. 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas SamudraBerlaku
- PERPRES No. 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi BaratBerlaku
- PERPRES No. 35 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan UsahaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 1 Tahun 2018Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 35, LN.2013/NO.87, LL SETKAB : 4 HLM
- PERPRES No. 34 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 13 Tahun 2024Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 34, LN.2013/NO.86, LL SETKAB : 4 HLM
- PERPRES No. 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur SidoarjoTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 21 Tahun 2017
- PERPRES No. 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog Untuk Pengamanan Harga Dan Penyaluran KedelaiTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 48 Tahun 2016Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 32, LN.2016/NO.81
- PERPRES No. 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013MTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 49 Tahun 2014
- PERPRES No. 30 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Spesifik di Bawah Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)Berlaku
- PERPRES No. 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Among The Governments Of The Participating Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) On The Second Pilot Project For The Implementation Of A Regional Self Certification System (Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Peserta Pada Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan)Berlaku
- PERPRES No. 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui PipaBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 140 Tahun 2018
- PERPRES No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator WirausahaTidak BerlakuDicabut dengan: PP No. 7 Tahun 2021Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 27, LN.2013/NO.66, LL SETKAB : 10 HLM
- PERPRES No. 26 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset NasionalBerlaku
- PERPRES No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua BaratBerlaku
- PERPRES No. 24 Tahun 2013 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Department Of Defence And Security Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Defence Of The Italian Republic Concerning Cooperation In The Field Of Defence Equipment Logistics And Industry)Berlaku
- PERPRES No. 23 Tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea On Forest Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea Mengenai Kerja Sama di Bidang Kehutanan)Berlaku
- PERPRES No. 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi PembelajaranTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 108 Tahun 2021Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 22, LN.2013/NO.48, LL SETKAB : 6 HLM
- PERPRES No. 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium PendidikanBerlaku
- PERPRES No. 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata RuangTidak BerlakuDicabut dengan: Perpres No. 125 Tahun 2024Dicabut dengan: Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 20, LN.2013/NO.46, LL SETKAB : 5 HLM
- PERPRES No. 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh KehutananTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 171 Tahun 2014
- PERPRES No. 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi KehutananTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 96 Tahun 2022
- PERPRES No. 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis KepegawaianBerlaku
- PERPRES No. 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengaws Mutu PakanBerlaku
- PERPRES No. 15 Tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Hungary On Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi)Berlaku
- PERPRES No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi SosialTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 163 Tahun 2014
- PERPRES No. 13 Tahun 2013 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Argentina (Agreement On Technical Cooperation Between The Government Of The Republik Of Indonesia And The Government Of The Argentine Republic)Berlaku
- PERPRES No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan KesehatanTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 28 Tahun 2016Diubah dengan: PERPRES No. 19 Tahun 2016Diubah dengan: PERPRES No. 111 Tahun 2013Dicabut dengan: PERPRES No. 82 Tahun 2018
- PERPRES No. 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaBerlaku
- PERPRES No. 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013Berlaku
- PERPRES No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiBerlaku
- PERPRES No. 8 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation Activities In The Field Of Defence)Berlaku
- PERPRES No. 7 Tahun 2013 tentang Pengesahan ASEAN Petroleum Security Agreement (Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN)Berlaku
- PERPRES No. 6 Tahun 2013 tentang Pengesahan The International Institute For Democracy And Electoral Assistance Statutes (Statuta Institut Internasional untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilihan Umum)Berlaku
- PERPRES No. 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad HocTidak BerlakuDiubah dengan: PERPRES No. 42 Tahun 2023Dicabut dengan: Perpres No. 5 Tahun 2026
- PERPRES No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non KementerianTidak BerlakuDicabut dengan: PERPRES No. 23 Tahun 2023
- PERPRES No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non KementerianBerlaku, diubahDiubah dengan: PERPRES No. 145 Tahun 2015
- PERPRES No. 1 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Portugal tentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek untuk Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Portuguese Republic On Short-term Stay Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service And Special Passports)Berlaku