Permen Tahun 2024
140 peraturan. Cari semua Permen
Bukan naskah resmi; rujuk sumber resmi. Data dan PDF diambil otomatis dari JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), yang menghimpunnya dari instansi pemerintah terkait. Bila ada perbedaan, yang berlaku adalah naskah di sumber resmi; gunakan tautan "Sumber resmi" pada tiap peraturan.
- Audit Kepabeanan dan Audit CukaiBerlaku
- Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanBerlaku
- Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025Berlaku
- Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sewa Satuan Rumah Rusun yang Berlaku pada Kementerian KeuanganBerlaku
- Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025Berlaku
- Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025Berlaku
- Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan LainnyaBerlaku
- Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah DaerahBerlaku
- Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota NusantaraBerlaku
- Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024Berlaku
- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian KesehatanBerlaku
- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Informasi GeospasialBerlaku
- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kejaksaan Republik IndonesiaBerlaku
- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatBerlaku
- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina IndonesiaBerlaku
- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian KesehatanBerlaku
- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan MakananBerlaku
- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalBerlaku
- Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah TertinggalBerlaku
- Ketentuan Pelaksanaan Bea MeteraiBerlaku
- Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi PerpajakanBerlaku
- Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge CorporationBerlaku
- Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan CukaiBerlaku
- Organisasi dan Tata Kerja Kementerian KeuanganBerlaku
- Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset NegaraBerlaku
- Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan CukaiBerlaku
- Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas PerpajakanBerlaku
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025Berlaku
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024Berlaku
- Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024Berlaku
- Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024Berlaku
- Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit ProgramBerlaku
- Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan CukaiBerlaku
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan DesentralisasiBerlaku
- Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar NegeriBerlaku
- Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau PerikananBerlaku
- Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran LingkunganBerlaku
- Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan BrutoBerlaku
- Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024Berlaku
- Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBerlaku
- Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi PemerintahBerlaku
- Penagihan Utang Kepabeanan dan CukaiBerlaku
- Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana DomestikBerlaku
- Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea KeluarBerlaku
- Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024Berlaku
- Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025Berlaku
- Pengelolaan Dana Alokasi Khusus FisikTidak Berlaku
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi UmumTidak Berlaku
- Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja DaerahBerlaku
- Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascabencanaBerlaku
- Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun BerjalanBerlaku
- Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah NegaraBerlaku
- Pengelolaan Surat Utang NegaraBerlaku
- Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi KhususBerlaku
- Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian KeuanganBerlaku
- Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat TiongkokBerlaku
- Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan VietnamBerlaku
- Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan ThailandBerlaku
- Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat TiongkokBerlaku
- Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat TiongkokBerlaku
- Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan TaiwanBerlaku
- Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk KainBerlaku
- Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai LainnyaBerlaku
- Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan InternasionalBerlaku
- Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil TembakauTidak Berlaku
- Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana ReboisasiTidak Berlaku
- Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang NegaraBerlaku
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerkotaanBerlaku
- Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraBerlaku
- Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian KeuanganBerlaku
- Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024Berlaku
- Penyetoran dan Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan JalanBerlaku
- Perkiraan Defisit dan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024Berlaku
- Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah PabeanBerlaku
- Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama OperasiBerlaku
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi NonpertukaranBerlaku
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan BersamaBerlaku
- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau LainnyaBerlaku
- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian PremiBerlaku
- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/TionghoaBerlaku
- Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah DaerahBerlaku
- Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau IrisBerlaku
- Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan PerpajakanTidak Berlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan PenggunaannyaBerlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan BadanBerlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanBerlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian PerhubunganBerlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit FacilityTidak Berlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik KoreaBerlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang ImporBerlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan KeuanganBerlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal DaerahTidak Berlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Nonbank yang Berasal dari Luar NegeriBerlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)Berlaku
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.Berlaku
- Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PajakTidak Berlaku
- Peta Kapasitas Fiskal DaerahTidak Berlaku
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTidak Berlaku
- Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal NasionalBerlaku
- Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024Berlaku
- Risalah LelangBerlaku
- Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027Berlaku
- Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan UmumBerlaku
- Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian KeuanganBerlaku
- Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik NegaraBerlaku
- Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025Berlaku
- Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025Berlaku
- Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan AnggaranBerlaku
- Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah PusatTidak Berlaku
- Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian KeuanganBerlaku
- Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian PerindustrianBerlaku
- Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiBerlaku
- Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian KesehatanBerlaku
- Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiBerlaku
- Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian AgamaBerlaku
- Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiBerlaku
- Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkaara pada Kepolisian Negara Republik IndonesiaBerlaku
- Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian Case Based GroupsBerlaku
- Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan LembagaBerlaku
- Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah MurniBerlaku
- Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiBerlaku
- Tata Cara Pembebasan CukaiBerlaku
- Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi DaerahBerlaku
- Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar NegeriBerlaku
- Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik NegaraBerlaku
- Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta PejabatnyaBerlaku
- Tata Cara Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Dana Saldo Anggaran LebihBerlaku
- Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang PerpajakanBerlaku
- Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah DaerahBerlaku
- Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/LembagaBerlaku
- Tata Cara Penggunaan Barang Milik NegaraBerlaku
- Tata Cara Penghapusan Piutang PajakBerlaku
- Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan FiskalBerlaku
- Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa melalui Lelang;Berlaku
- Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahBerlaku
- Tata Cara Penyaluran Hibah kepada DaerahBerlaku
- Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik NegaraBerlaku
- Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan PerdamaianBerlaku
- Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Energi dan/atau Kompensasi yang Dikenakan terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang DibagihasilkanBerlaku
- Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah PabeanBerlaku