Permen Tahun 2010
623 peraturan. Cari semua Permen
Sebagian dokumen dihimpun proyek LexID. PDF Berita Negara 2007–2010 diambil dari dataset terbuka LexID (github.com/ninggar17/dataset_lexid_pdf), judul dibaca otomatis dari halaman pertama, dan status berlakunya belum diperiksa. Cek status dan naskah resmi di JDIH kementerian/lembaga terkait atau peraturan.go.id. Lihat juga daftar pustaka.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 466TAHUN 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen dalam Negeri Tahun 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan dalam Rangka Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Asabri (persero)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/lembaga dalam Bentuk Uang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di dalam Negeri dan atas Impor Dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/terigu untuk Realisasi yang Melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (lpg) Tabung 3 (tiga) Kilogram, dan Marketing Fee PT Pertamina (persero) pada Tahun-tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan yang Dicairkan pada Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.011/2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (bppn) dan Televisi Republik Indonesia (tvri)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.011/2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2010 tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Terjadi pada Tahun 2004 di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2010 tentang Alokasi Tambahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.07/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 /PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Anggaran dalam Rangka Pemberian Pinjaman dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (persero) dari Rekening Kas Negara ke Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 /PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Piutang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (bppn), Televisi Republik Indonesia (tvri), dan PT Kereta Api Indonesia (PT Kai)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan terhadap Authorized Economic Operator
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (persero)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.02/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati dan Liquefied Petroleum Gas (lpg) Tabung 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (toner) untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 /PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.01/2010 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/jasa pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (dipa-l Pp) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 /PMK.05/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 /PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Ba Bun Pengelola Belanja Lainnya (ba 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/lembaga Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 /PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 /PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179 /PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau- Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2010 tentang Tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06 /2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.08/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Aktiva Tetap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawabandana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umumbidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/ 2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 149/M-IND/PER/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/m-ind/per/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Pabrik Gula
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 148/M-IND/PER/12/2010 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepeda Roda Dua Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 /PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Aluminium Mealdish (lacquered Tray With Or Without Lid) dari Negara Malaysia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi- Organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010 /PMK.02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010 tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang Dibentuk untuk Maksud Demikian (special Purpose Company) yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2010 tentang Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dari Pemberi Kerja yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan Lain yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang- Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2010 tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/kmk.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.02/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi Non Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Bersertifikat
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 129/M-IND/PER/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/m-ind/per/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (atiga)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Koreksi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 untuk Kabupaten Indramayu
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 /PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007, dan 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/PER/10/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 /PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 109/M-IND/PER/10/2010 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas 58 (lima Puluh Delapan) Produk Industri Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2010 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api (persero)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 /PMK.08/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman dalam Negeri
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (bj.d) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88.PMK.011/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2010 tentang Pemberian Peringatan Tertulis Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.01/2010 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-produk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (pe) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak , Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (good Manufacturing Practices)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Korek Api Gas Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2010 tentang Harga Resmi Selang Karet dan Regulator Tekanan Rendah Tabung Baja Liquified Petroleum Gas (lpg) 3 Kg untuk Wilayah Jawa dan Bali
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 /PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/ PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam Negeri Tahun 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK. 03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2010 tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Usaha Perbankan
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 /PMK.06/2010 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/m-ind/per/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.09/2010 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/bppt Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/m-dag/per/9/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/4/2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi/pertimbangan Teknis atas Impor Barang Modal Bukan Baru bagi Perusahaan Pemakai Langsung
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pembibitan Burung Puyuh yang Baik (good Breeding Practice)
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pembibitan Kelinci yang Baik (good Breeding Practice)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 TAHUN Tahun 2010 tentang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Kementerian Perdagangan
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (dak) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/PERMENTAN/HK.340/8/2010 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/madrasah Aliyah, Sekolah Menengah atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 /Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan Dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengawasan Mutu Barang di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/m-ind/per/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Pabrik Gula
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 /Permentan/OT.140/7/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia/ Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kabel Secara Wajib
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/kota
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/1 0/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/1 0/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/m-dag/per/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pelarangan Pemasukan Komoditas Pertanian Tertentu dari Negara Jepang ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/m-ind/per/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.010/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/kmk.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/listrik Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/ PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman Dan/atau Hibah Pemerintah
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (certificate Of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/201010 Tahun 2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (usdfs) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan 30 Buku Teks Pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (smk) yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Pembelajaran
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 /PMK.010/201009 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/3/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/m-ind/per/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pelarangan Pemasukan Komoditas Pertanian Tertentu dari Negara Korea Selatan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor .26/per/m.kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Pertahanan
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Penagihan Dan/atau Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/madrasah
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/m-dag/per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.05/2010 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (dipa-l) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (pnpm) Mandiri Tahun Anggaran 2009 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin, dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/201 0 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/m-dag/per/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/m-dag/per/1 0/2009
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/m-ind/per/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) Secara Wajib
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/2/2010 tentang Pemberian Bantuan Peralatan dan atau Mesin
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (thl) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit Tentara Nasional Indonesia/purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil/ Wredatama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ketua/direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/walikota dan Wakil Bupati/wakil Walikota
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/menhut-v/2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Cacat
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/m-dag/per/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/kota
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi Dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 / PER/M.KOMINFO / 12 / 2010 tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange untuk Layanan Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/2.2010/ Tahun 2010 tentang Pemasukan Hewan Babi dan Produknya ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (hpp) Gula Kristal Putih (plantation White Sugar)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/m-ind/per/ 11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Alas Kaki
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.01/2010 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/12/ 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/per/m.kominfo/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha Dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2010 tentang Model Pedoman Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pemungutan dan Pelaporan Pajak-pajak dalam Pelaksanaan APBN di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2010 tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perindustrian
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kpr Bersubsidi dan Kpr Syariah Bersubsidi serta Kpr Sarusuna Bersubsidi dan Kpr Sarusuna Syariah Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/m-dag/per/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/m-dag/per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Provinsi DKI Jakarta
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Bidang Perindustrian Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Logo, Cap Dinas, dan Kop Surat Universitas Pertahanan Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Responsif Gender bagi Siswa Madrasah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama dari Keluarga Miskin di Lingkungan Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.02/2010…… Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2010 tentang Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perdagangan
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/m-dag/per/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (api)
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Mengenai Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Terorisme
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (tbs) Kelapa Sawit Produksi Pekebun
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis dan Jumlah Minuman Beralkohol yang Penjualannya Dikenakan Pajak (duty Paid)
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Ndonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/m-ind/per/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar
- Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi- Organisasi Internasional dan Pejabat–pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2011
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 /PER/M.KOMINFO/ 09 /2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen dalam Negeri Belanja Operasional (operational Expenditure/opex) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha Dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Ndonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak Tingkat Provinsi
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya dan Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam di Provinsi Aceh
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: Km. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran Fm (frequency Modulation)
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Ndonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/kota Layak Anak di Desa/kelurahan
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kpr Bersubsidi dan Kpr Syariah Bersubsidi serta Kpr Sarusuna Bersubsidi dan Kpr Sarusuna Syariah Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/m-dag/per/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (indonesian Trade Promotion Center) di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (meat Cutting Plant)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Masa Kerja dan Tata Kerja Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran pada Pendidikan Islam yang Responsif Gender
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Struktur dan Perubahan Besaran Gaji Pokok Karyawan Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-pns
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kriteria Penggunaan Sisa Kuota Haji Nasional
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (internet Protocol Television/ Iptv)
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 /PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana yang Responsif Gender
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (indonesian Trade Promotion Center) di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau- Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1431h/2010m
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Hiv/aids yang Responsif Gender
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/1/2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis/rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru bagi Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011
- Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431h/2010m
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan Kementerian Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (uttp) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembinaan Universitas Pembangunan Nasional “veteran”
- Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT Perusahaan Listrik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 TAHUN 2010001 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06 /PER/M.KUKM/XI/2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Peringatan Hari-hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/lembaga/kantor/satuan Kerja
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/2/2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/m-dag/per/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik (e- Procurement) di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2010 tentang Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (dak) Bidang Perdagangan Tahun 2010
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/PER/1/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Lembaran Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan TNI
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04/PERMEN/M/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/kekurangan Kas Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2014
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/1/2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/m-dag/per/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 /PERMEN /M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 02 /M/PER/IV/2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang Berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.01/2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/kmk.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2010 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum dalam Kemasan (amdk) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Wakil Menteri Pertahanan
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2010 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perumahan dan Permukiman
- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 01 /M/PER/IV/2010 tentang Kriteria, Syarat, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sebesar Usd 0,00 (nol Dollar Amerika) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang Berasal dari Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.hh-06.gr.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PH.02.05 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-acquired Immune Deficiency Syndrome dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2010 – 2014
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.pk.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh-01.gr.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.hh-01.gr.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor NOMOR M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/MENHUT-II/2010 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (phpl) dan Verifikasi Legalitas Kayu atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan Hak
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32 /Menhut -II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 34/Menhut -II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 7 /Menhut-II/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/MENHUT-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Dl Bidang Kehutanan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dl Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/MENHUT-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/menhut-ii/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/menhut-ii/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/MENHUT-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/menhut-ii/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MENHUT-II/2010 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/MENHUT-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MENHUT-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/menhut-ii/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2010 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (one Billion Indonesian Trees)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/MENHUT-II/2010 tentang Pedoman Audit Kinerja Lingkup Kementerian Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/MENHUT-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/MENHUT-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/menhut-ii/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENHUT-II/2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/menhut-ii/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/menhut-ii/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (rtkrhl-das)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2010 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/menhut-ii/2005 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/menhut-ii/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (iuphhk-ha) dan atau pada Hutan Tanaman (iuphhk-hti) yang Diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak, atas Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/menhut- II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut -II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/menhut-ii/2008 tentang Hutan Desa
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja (renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2011
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (iuphhk) dalam Hutan Alam, Iuphhk Restorasi Ekosistem, atau Iuphhk Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (kphl) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (kphp)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2010 tentang Bantuan Keuangan bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/VII/2010 tentang E-government di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro