Permen Tahun 2009
492 peraturan. Cari semua Permen
Sebagian dokumen dihimpun proyek LexID. PDF Berita Negara 2007–2010 diambil dari dataset terbuka LexID (github.com/ninggar17/dataset_lexid_pdf), judul dibaca otomatis dari halaman pertama, dan status berlakunya belum diperiksa. Cek status dan naskah resmi di JDIH kementerian/lembaga terkait atau peraturan.go.id. Lihat juga daftar pustaka.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.011/2009 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-produk Tertentu dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (cept)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.011/2009 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 /PMK.011/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.04/2009 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.04/2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK. 01/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221 /PMK.07/2009 tentang Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Kepada 14 Daerah Pemekaran Beserta Induknya Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pemotongan/pengurangan Pagu Belanja Kementerian Negara/lembaga dan Pagu Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2010 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2009,dasldlkasldkasda Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi bagi Rumah Sakit Eks-perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 /PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.09/2009 tentang Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 /PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 /PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2009 PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean–korea Free Trade Area (ak-fta)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai Dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 /PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 /PMK.02/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 /PMK.06/2009 tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Bencana Alam Berupa Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Departemen Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik Dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (persero) oleh Menteri Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik untuk Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/cina dan Benda Cagar Budaya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Bi-axially Oriented Polypropylene Film dari Negara Thailand
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasllan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif PT Telekomunikasi Indonesia (persero), Tbk. Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 /PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan Dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (persero)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/kmk.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 /PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 /PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 /PMK.08/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 /PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 /PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 /PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 /PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/M-IND/PER/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/m-ind/per/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 /PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 /PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161 /PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 /PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 160/M-IND/PER/11/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 157/M-IND/PER/11/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/m-ind/per/5 /2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.011/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK. 03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Paku
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 /PMK.02/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp) Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 143/M-IND/PER/10/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/ Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 141/M-IND/PER/10/2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan Ikm Tekstil dan Produk Tekstil serta Ikm Kulit dan Produk Kulit
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 /PMK.02/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/ PMK.08 / 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury Notional Pooling pada Rekening Bendahara Penerimaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai dengan Hibah Luar Negeri yang Pelaksanaannya Belum Selesai Sampai dengan Tanggal 31 Maret 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2009 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (tsa)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 /PMK.03/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2010 /PMK.02/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/kmk.013/1992 tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian bagi Pejabat Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.02/2010 /PMK.02/2009 tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.03/2009 tentang Biaya Promosi dan Penjualan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/10/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/m-ind/per/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-produk Susu Tertentu
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 101/M-IND/PER/10/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/m-ind/per/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100/M-IND/PER/10/2009 tentang Pencabutan Pemberlakuan Standar Industri Indonesia (sii) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Donesia Nomor 98/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Angka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (persero) oleh Menteri Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (persero)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Uang Negara di Bank Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.0/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (private Placement)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (b3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum dalam Kemasan (amdk) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/6/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Produk Melamin–perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/1 2/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 /PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury Notional Pooling pada Rekening Bendahara Pengeluaran
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61/M-IND/PER/6/2009 tentang Harga Resmi Tabung Baja Lpg 3 (tiga) Kg Beserta Asesorisnya dan Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro dalam Rangka Program Konversi Minyak Tanah ke Lpg
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Spesifikasi Teknis Secara Wajib terhadap Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/6/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/m-dag/per/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Spesifikasi Teknis Secara Wajib terhadap Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Produk Melamin–perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/SR.120/12/2009 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Benih Ubi Jalar
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang Diperdagangkan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (good Agriculture Practices For Fruit And Vegetables)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/m-dag/per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/m-dag/per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (api)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/SR.140/10/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Balk (good Handling Practices)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan 01 Provinsi Sulawesi Tengah
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
- Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/m-ind/per/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (non B3)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER3/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/m-ind/per/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (bj.l As) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/m-dag/per/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/m-ind/per/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas(bj.p) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/PP.340/8/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 27/permentan/pp.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Provinsi Banten
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/8/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida untuk Tindakan Perlakuan Karantina Tumbuhan dan Perlakuan Pra Pengapalan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/m-dag/per/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri
- Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Papua Barat
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/7/2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/m-dag/per/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/3/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/ Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium – Seng (bj.las) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.160/6/2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian
- Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama pada Kecamatan di Provinsi Maluku Utara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Pln (persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/7/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/3/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/ Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (bj.p) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Pln (persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (certificate Of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/3/2009 15/M-IND/PE Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/m-ind/per/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Pabrik Gula
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama pada Kecamatan di Provinsi Gorontalo
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/m-ind/per/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin / Peralatan Industri Alas Kaki
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/m-dag/per/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Kerja Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satuan Kerja Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/m-dag/per/12/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (non B3)
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Selatan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/6/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tunjangan Pengamanan Persandian bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
- Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Ketentuan bagi Taruna Akademi Tentara Nasional Indonesia Penerima Beasiswa Departemen Pertahanan untuk Mengikuti Pendidikan National Defense Academy di Jepang
- Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (dak) Bidang Perdagangan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/m-dag/per/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Bali
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/atau Jasa
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, Dan/atau Jeroan dari Luar Negeri
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Inventori Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/5/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembinaan Penghapusan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama pada Kecamatan di Provinsi Banten
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16TAHUN 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (rccb) Sebagai Standar Wajib
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Umum Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Lampung
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan-kendali Lampu Sebagai Standar Wajib
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (hpe) atas Barang Ekspor Tertentu
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (material Transfer Agreement)
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama pada Kecamatan di Provinsi Bangka Belitung
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Bengkulu
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/m-dag/per/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/m-ind/per/ 3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar-menukar Tanah Dan/atau Bangunan di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Aceh
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (hpe) atas Barang Ekspor Tertentu
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Riau
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (hpe) atas Barang Ekspor Tertentu
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jambi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/m-dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (hpe) atas Barang Ekspor Tertentu
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Tataran Wewenang Bidang Administrasi Kepegawaian Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Pln (persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan dan Permukiman (pnpm Mandiri Perkim)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/m-ind/per/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2010
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/1/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2009 tentang Pemberhentian Layanan Bantuan Kepada Golongan Iv/a dan Iv/b serta Pemberhentian Pemberian Jasa Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (bj.l As) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Dephan dan TNI
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/kota
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (bj.p) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.ht.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.DL.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.DL.08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.UM.07.03 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Perjalanan ke Luar Negeri bagi Pejabat Dan/atau Pegawai di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.DL.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.01.05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.DL.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kesamaptaan Jasmani bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.KP.05.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.KU.03.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.KP.07.05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi serta Bentuk dan Jenis Piagam Penghargaan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.DL.07.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan Calon Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-iz.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-pr.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01TAHUN 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-120.AH.1O.01 Tahun 2009 tentang Bentuk Formulir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-26.KP.10.09 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-37.PL.02.01 Tahun 2009 tentang Standardisasi Gedung Kantor dan Sarana Kerja Kantor Wilayah di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-66.KP.04.04 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 14/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/menhut-ii/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/kpts-ii/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 20/Menhut-II/2009 tentang Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (one Man One Tree)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/menhut-ii/2005 tentang Kerjasama Operasi (kso) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/menhut-ii/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahanbaku Industri (rpbbi) Primer Hasil Hutan Kayu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 52/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/menhut- II /2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/menhut-v/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 68 /Menhut-II/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 69/Menhut-II/2009 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/menhut-ii/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/menhut-ii/2007 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2009 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 31/menhut-ii/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (pka)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/menhut-ii/2007 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/menhut-ii/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 /Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (redd)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (rtkrhl-das)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (ihmb) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan (prokalino)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2009 tentang Standar Operasi Prosedur Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/menhut-ii/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/menhut-ii/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/menhut-ii/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 4/menhut-ii/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah Tahun 2009
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/menhut- II /2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/menhut-v/2007 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Verifikasi Klaim Kredit Macet Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (kuk-das)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja (renja) Departemen Kehutanan Tahun 2010
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 75/menhut-ii/2006 tentang Pelaksanaan Program Sekolah Riset (research School) bagi Peneliti Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/MENHUT-II/2009P. /Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2009 tentang 8 (delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/menhut-ii/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/menhut-ii/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/menhut- II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 13/MEN/VII/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 03/men/iii/2008 tentang Peran serta Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2009 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/men/xii/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.25/MEN/IX/2009 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran