Permen Tahun 2008
106 peraturan. Cari semua Permen
Sebagian dokumen dihimpun proyek LexID. PDF Berita Negara 2007–2010 diambil dari dataset terbuka LexID (github.com/ninggar17/dataset_lexid_pdf), judul dibaca otomatis dari halaman pertama, dan status berlakunya belum diperiksa. Cek status dan naskah resmi di JDIH kementerian/lembaga terkait atau peraturan.go.id. Lihat juga daftar pustaka.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.03?2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/12/2008 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja Lpg 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas Satu Tungku, Beserta Asesorisnya dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi Lpg
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Kecil Menengah (ikm) Tekstil Produk Tekstil (tpt) dan Industri Kecil Menengah (ikm) Alas Kaki
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Pabrik Gula
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/peralatan Industri Alas Kaki
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Tata Cara Pengawasan Penggunaan Logo Non Cfc dan Non Halon & Non Cfc
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Duasecara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan (SNI 01-3751-2006) Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan/penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (bm-dtp) atas Impor Barang untuk Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/ Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (rokok)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Spesifikasi Teknis terhadap 3 (tiga) Produk Industri Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/m-ind/per/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (usdfs) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/8/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Baja Lembaran Lapis Se004eg (SNI 07-2053-2006)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/7/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2008 tentang Spesifikasi Teknis Pupuk Super Fosfat Tunggal Sp-18
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45/Menhut/II/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/7/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 2 (dua) Produk Industri Secara Wajib dan Pemberlakuan Spesifikasi Teknis terhadap 3 (tiga) Produk Industri Secara Wajib
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/7/2008 tentang Penunjukan/penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka Usdfs Ij-epa
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (usdfs) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Peraturan Urusan Dinas dalam Khusus Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Dephan dan TNI
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dephan dan TNI
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembinaan Administrasi Pakar Bidang Pengkajian Ketahanan Nasional
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/6/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/m-ind/per/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas Lpg 3 (tiga) Kg dan Kompor Gas Lpg Satu Mata Tungku Beserta Asesorisnya dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi Lpg untuk Keluarga Miskin Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/m-ind/per/2/2008
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/6/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib Baja Tulangan Beton
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Dephan dan TNI
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Dephan dan TNI
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pengadaan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Industri bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau Pembebasan Bea Masuk
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembinaan Distribusi Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Komunikasi dan Elektronika Pertahanan Negara
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Peribadatan bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21/PERMEN/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui Kprs/kprs Mikro Syariah Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 20/PERMEN/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui Kprs/kprs Mikro Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 19/PERMEN/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui Kpr Syariah Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/03/m/vi/2007 tentang Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2008
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui Kpr Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Pertahanan Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Dephan dan TNI
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 17/PERMEN/M/2008 tentang Standar dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui Kpr Sarusuna Syariah Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perangkat Organisasi Pusat Koperasi Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16/PERMEN/M/2008 tentang Standar dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui Kpr Sarusuna Bersubsidi
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/permen/m/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kpr Sarusun Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2009
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 /PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Harian Bapertarum-pns Nomor 13/permen/m/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/permen/m/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kpr Sarusun Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui Kpr Sarusuna Syariah Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Dr. Suyoto
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, serta Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Departemen Pertahanan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.iz.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.pk.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 69/Menhut-II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41 /Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2008 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/kpts- II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (iuphhk) pada Hutan Alam dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/kpts-ii/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/MENHUT-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/menhut-ii/2005 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/menhut-v/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (hpk)
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Kementerian/lembaga (renja-kl) Departemen Kehutanan Tahun 2009
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman dalam Kawasan Hutan Eks Perkebunan Kpks Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub dan PT Torus Ganda di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Seluas + 47.000 Ha Propinsi Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/menhut-ii/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/MTn hut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Gubernur dalam Rangka Permohonan atau Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (iuphhk) Hutan Alam atau Hutan Tanaman
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2008 tentang Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Olahan Ulin
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2008 tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2008 tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/06/M/ IV/2008 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Pertahanan