Perma 6/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Ringkasan

Peraturan Mahkamah Agung ini memberi pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif ditempuh. Halaman BPK tidak memuat abstrak, jadi ringkasan hanya berdasarkan judul.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

6

Tahun

2018

Jenis

Peraturan Mahkamah Agung

Ditetapkan

Jakarta, 4 Desember 2018

Diundangkan

4 Desember 2018

Mulai berlaku

4 Desember 2018

Sumber

BN.2018/No.1586, jdih.mahkamahagung.go.id, 6 halaman

Bidang

Hukum Acara dan Peradilan - Standar / Pedoman

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Tidak ada data keterkaitan yang tercatat di BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

• Gugatan ke PTUN: Tenggat 90 Hari, Upaya Administratif, dan Keputusan Fiktif