Perma 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Halaman BPK tidak memuat abstrak, sehingga ringkasan hanya berdasarkan judul.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

13

Tahun

2016

Jenis

Peraturan Mahkamah Agung

Ditetapkan

Jakarta, 21 Desember 2016

Diundangkan

29 Desember 2016

Mulai berlaku

29 Desember 2016

Sumber

BN.2016/No. 2058, https://jdih.mahkamahagung.go.id: 20 hlm.

Bidang

Hukum Acara dan Peradilan, Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan, Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Tidak ada data keterkaitan yang tercatat di BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

• Pertanggungjawaban Pidana Pengurus dan Korporasi dalam Usaha Kecil