Keputusan Presiden
241 Keppres tercatat, 218 berstatus berlaku menurut sumber. Cari judul, saring tahun dan status, lalu unduh PDF atau buka sumber resminya.
Bukan naskah resmi; rujuk sumber resmi. Data dan PDF diambil otomatis dari JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), yang menghimpunnya dari instansi pemerintah terkait. Bila ada perbedaan, yang berlaku adalah naskah di sumber resmi; gunakan tautan "Sumber resmi" pada tiap peraturan.
241 peraturan; 50 terbaru di bawah.
- Keppres No. 14 Tahun 2026 tentang Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir BaratBerlaku
- Keppres No. 9 Tahun 2026 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bali-Penida, Wilayah Sungai Pompengan-Larona, Wilayah Sungai Saddang, dan Wilayah Sungai Parigi-PosoBerlaku
- Keppres No. 8 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman NasionalBerlaku
- Keppres No. 7 Tahun 2026 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas PresidenBerlaku
- Keppres No. 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan EkonomiBerlaku
- Keppres No. 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera BaratBerlaku
- Keppres No. 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026Berlaku
- Keppres No. 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara SofifiBerlaku
- Keppres No. 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Sula, Pengadilan Agama Kabupaten Halmahera Barat, Pengadilan Agama Kabupaten Buton Utara, Pengadilan Agama Kabupaten Buton Tengah, Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Aru, Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pengadilan Agama Kabupaten Mamuju Tengah, Pengadilan Agama Kabupaten Bangka Selatan, dan Pengadilan Agama Kabupaten Lombok UtaraBerlaku
- Keppres No. 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, Pengadilan Negeri Kabupaten Sukamara, Pengadilan Negeri Kota Subulussalam, Pengadilan Negeri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pengadilan Negeri Kabupaten Halmahera Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung Timur, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo UtaraBerlaku
- Keppres No. 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026Berlaku
- Keppres No. 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026Berlaku
- Keppres No. 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai ManfaatBerlaku
- Keppres No. 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)Berlaku
- Keppres No. 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi GratisBerlaku
- Keppres No. 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025Berlaku
- Keppres No. 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air NasionalBerlaku
- Keppres No. 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah PutihBerlaku
- Keppres No. 8 Tahun 2025 tentang Peningkatan Status 4 (Empat) Pangkalan Tentara Nasional lndonesia Angkatan Udara dan 1 (Satu) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pendidikan dari Tipe B menjadi Tipe ABerlaku
- Keppres No. 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai ManfaatBerlaku
- Keppres No. 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025Berlaku
- Keppres No. 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025Berlaku
- Keppres No. 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025Berlaku
- Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi NasionalBerlaku
- Keppres No. 34 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas PresidenBerlaku
- Keppres No. 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur NasionalBerlaku
- Keppres No. 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaBerlaku
- Keppres No. 31 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas PresidenBerlaku
- Keppres No. 28 Tahun 2024 tentang Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran)Berlaku
- Keppres No. 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Corporate Registers ForumBerlaku
- Keppres No. 26 Tahun 2024 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships) dan Forum Indonesia-Afrika (Indonesia-Africa Forum) Ke-2Berlaku
- Keppres No. 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota NusantaraBerlaku
- Keppres No. 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa TengahBerlaku
- Keppres No. 23 Tahun 2024 tentang Hari DesaBerlaku
- Keppres No. 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas PresidenBerlaku
- Keppres No. 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian DaringBerlaku
- Keppres No. 20 Tahun 2024 tentang Hari Kewirausahaan NasionalBerlaku
- Keppres No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024Berlaku
- Keppres No. 18 Tahun 2024 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan NonpemerintahBerlaku
- Keppres No. 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)Berlaku
- Keppres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024Berlaku
- Keppres No. 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua SelatanBerlaku
- Keppres No. 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task ForceBerlaku
- Keppres No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024Berlaku
- Keppres No. 12 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas PresidenBerlaku
- Keppres No. 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowah Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku TenggaraBerlaku
- Keppres No. 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur NasionalBerlaku
- Keppres No. 8 Tahun 2024 tentang Hari-hari LiburBerlaku
- Keppres No. 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024Berlaku
- Keppres No. 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan lbadah Haji dan Nilai ManfaatBerlaku