Inpres Tahun 2011
17 peraturan. Cari semua Inpres
Bukan naskah resmi; rujuk sumber resmi. Data dan PDF diambil otomatis dari JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), yang menghimpunnya dari instansi pemerintah terkait. Bila ada perbedaan, yang berlaku adalah naskah di sumber resmi; gunakan tautan "Sumber resmi" pada tiap peraturan.
- Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012Berlaku
- Inpres No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan LahanBerlaku
- Inpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan NelayanBerlaku
- Inpres No. 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011Berlaku
- Inpres No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan AirBerlaku
- Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 2015Berlaku
- Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations Tahun 2011Berlaku
- Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan GambutBerlaku
- Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011Berlaku
- Inpres No. 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim EkstrimTidak Berlaku
- Inpres No. 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011Berlaku
- Inpres No. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Warga Negara Indonesia di LibyaBerlaku
- Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim EkstrimBerlaku
- Inpres No. 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan NegaraBerlaku
- Inpres No. 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Warga Negara Indonesia di MesirBerlaku
- Inpres No. 2 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank CenturyBerlaku
- Inpres No. 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum dan Penyimpangan PajakBerlaku