Ringkasan mingguan
Hukum Minggu Ini
11 Oktober 2026 – 17 Oktober 2026 · 72 artikel baru dan 0 peraturan baru di InfoHukum.
Properti
- Pajak Menyewakan Rumah atau Ruko: Cara Menghitung dan Membayar PPh Final 10%
Menyewakan rumah, ruko, atau tanah? Pahami PPh final 10%, siapa yang memotong, cara setor sendiri, serta strategi menyusun harga sewa agar tidak rugi. - Menghitung Total Biaya Membeli Rumah: Pajak dan Ongkos di Luar Harga yang Sering Terlupa
Harga rumah bukan satu-satunya biaya. Hitung BPHTB, PPh penjual, jasa PPAT, cek sertifikat, dan biaya KPR agar dana Anda cukup sampai balik nama. - Studi Kasus: Sertifikat Tanah Dipinjam Kerabat, Ternyata Dijaminkan ke Lembaga Keuangan Tanpa Izin
Kasus ilustratif sertifikat rumah yang dipinjam keponakan lalu dijaminkan dengan tanda tangan palsu. Dasar hukum dan langkah di BPN, polisi, dan pengadilan. - Zona Nilai Tanah (ZNT): Cara Mengecek Nilai Tanah di BPN dan Mengadukan Nilai yang Tidak Wajar
Apa itu Zona Nilai Tanah BPN, cara mengeceknya lewat Bhumi, kegunaannya, beda dengan NJOP, dan cara mengadu bila nilainya keliru (Permen ATR/BPN 3/2026). - Rumah atau Kebun di Bawah Jalur SUTT/SUTET: Hak Kompensasi dan Cara Mengajukan Keberatan
Tanah, rumah, atau pohon Anda dilewati jaringan transmisi listrik? Pahami hak kompensasi menurut Permen ESDM 13/2025, tahapannya, dan cara keberatan. - Diusir sebelum Masa Sewa Habis atau Penyewa Menunggak? Hak Penyewa dan Pemilik Rumah/Kos
Hak penyewa rumah atau kos yang diusir sebelum masa sewa habis, dan hak pemilik saat penyewa menunggak, berdasarkan KUHPerdata serta larangan main hakim sendiri. - Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Ulayat: Pengakuan, Pendaftaran di BPN, dan Sengketa dengan Perusahaan
Panduan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat: syarat pengakuan, penatausahaan di BPN menurut Permen ATR/BPN 14/2024, dan langkah saat sengketa dengan perusahaan. - Sertifikat Tanah Ganda: Penyebab, Cara Mengecek, dan Langkah Penyelesaiannya
Satu bidang tanah punya dua sertifikat? Kenali penyebabnya, cara mengecek di Kantor Pertanahan, dan jalur penyelesaian lewat BPN, mediasi, PTUN, atau pengadilan negeri. - PBG Pengganti IMB: Apa Itu, Kapan Wajib, dan Cara Mengurusnya
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah diganti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pahami kapan PBG wajib, alur pengurusan lewat SIMBG, Sertifikat Laik Fungsi, dan nasib IMB
Hukum Pidana
- Pasal Santet di KUHP Baru: Siapa yang Bisa Dipidana dan Apa yang Harus Dilakukan Bila Dituduh Dukun Santet
Pasal 252 KUHP baru memidana orang yang mengaku punya kekuatan gaib dan menawarkan jasa mencelakai orang. Ini unsur, ancaman, dan cara menghadapi tuduhan. - Galian Tanpa Rambu, Ternak Lepas di Jalan, dan Menutup Jalan Tanpa Izin: Ancaman Pasal 339 KUHP Baru
Lubang galian tanpa tanda, sapi berkeliaran di jalan, atau jalan ditutup tanpa izin bisa kena denda Pasal 339 KUHP baru. Ini rinciannya dan cara mencegahnya. - Menyembunyikan Keluarga atau Teman yang Dicari Polisi: Bisa Ikut Dipidana?
Menampung kerabat atau teman yang jadi buron bisa dipidana. Pahami Pasal 282 KUHP baru, pengecualian bagi keluarga dekat, dan langkah aman bila didatangi polisi. - Main Hakim Sendiri: Ikut Memukul Maling yang Tertangkap Bisa Dipidana?
Ikut memukuli pencuri yang tertangkap warga bisa berujung pidana. Simak pasal pengeroyokan KUHP baru, ancamannya, dan cara benar menangani pelaku. - Risiko Hukum Judi Online bagi Pemain, Pemilik Rekening, dan Promotor
Judi online bisa menjerat pemain, pemilik atau peminjam rekening, hingga promotor. Pahami pasal UU ITE, KUHP baru, dan risiko pemblokiran rekening Anda. - Kecelakaan Lalu Lintas: Tanggung Jawab Pengemudi, Ganti Rugi, Santunan Jasa Raharja, dan Proses Hukumnya
Panduan kecelakaan lalu lintas: kewajiban pengemudi, ganti rugi korban, santunan Jasa Raharja, damai, dan proses pidana menurut UU 22/2009, UU 33 dan 34/1964. - Tertipu Transfer atau Belanja Online: Langkah Darurat dalam 24 Jam Pertama
Uang terlanjur ditransfer ke penipu? Langkah cepat menghubungi bank, melapor ke pusat penanganan penipuan, dan membuat laporan polisi agar peluang dana kembali lebih besa - Anak Dirundung di Sekolah atau di Media Sosial: Langkah Orang Tua dan Dasar Hukumnya
Perundungan bisa terjadi di kelas maupun di grup percakapan. Panduan orang tua: mengumpulkan bukti, melapor ke tim pencegahan kekerasan sekolah, dan kapan menempuh jalur - Anak Berurusan dengan Polisi: Diversi, Batas Penahanan, dan Hak yang Wajib Dipenuhi
Bila anak di bawah 18 tahun diduga melakukan tindak pidana, aturannya berbeda dari orang dewasa. Pahami diversi, batas umur, syarat penahanan, dan hak pendampingan.
Ketenagakerjaan
- Struktur dan Skala Upah: Kewajiban Pengusaha dan Cara Pekerja Meminta Kenaikan Gaji
Gaji Anda masih UMP padahal sudah bekerja bertahun-tahun? Pahami kewajiban struktur dan skala upah, peninjauan upah berkala, dan langkah memintanya. - Kerja Remote atau WFH: Aturan Jam Kerja, Lembur, dan Biaya yang Perlu Disepakati Pekerja dan Pengusaha
Kerja dari rumah belum diatur khusus, tetapi aturan jam kerja dan lembur tetap berlaku. Ini strategi praktis menyusun kesepakatan WFH bagi pekerja dan pengusaha. - Klaim JKP Ditolak? Syarat Terbaru PP 6/2025 dan Cara Memperbaikinya
Kenapa klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan ditolak? Pahami syarat terbaru PP 6/2025, bukti PHK yang diterima, batas 6 bulan, dan langkah memperbaikinya. - Studi Kasus: Resign Sesuai Prosedur, tetapi Gaji Terakhir dan Uang Penggantian Hak Ditahan Perusahaan
Kasus ilustratif pekerja tetap yang resign dengan pemberitahuan 30 hari, tetapi gaji terakhir dan cuti tak diambil ditahan. Analisis dasar hukum dan langkahnya. - Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan: Kapan Bisa Cair, Bulanan atau Sekaligus?
Iuran Jaminan Pensiun dipotong tiap bulan, tapi kapan bisa dicairkan? Pahami usia pensiun, syarat 15 tahun, manfaat sekaligus, dan hak ahli waris. - Perusahaan Pailit, Gaji Belum Dibayar: Kedudukan Pekerja dan Cara Menagih ke Kurator
Kantor Anda dinyatakan pailit dan gaji belum dibayar? Pahami urutan pembayaran upah dan pesangon, peran kurator, serta cara mendaftarkan tagihan pekerja. - Syarat Batas Usia dan "Berpenampilan Menarik" di Lowongan Kerja: Apakah Dilarang?
Lowongan mensyaratkan usia maksimal atau berpenampilan menarik? Simak aturan antidiskriminasi, SE Menaker 2025, pengecualiannya, dan cara melapor. - Hak Pekerja Outsourcing (Alih Daya): Upah, Kontrak, dan Perlindungan Saat Ganti Vendor
Pekerja outsourcing tetap punya hak atas upah, jaminan sosial, dan perlindungan kerja. Pahami siapa yang bertanggung jawab, isi kontrak yang wajar, dan apa yang terjadi k
Pajak
- Menghadapi Pemeriksaan Pajak Menurut PMK 15/2025: Hak, Kewajiban, dan Strategi Praktis
Dapat surat pemeriksaan pajak? Pahami jenis pemeriksaan, batas waktu, tenggat dokumen 1 bulan, tanggapan SPHP 5 hari kerja, dan strategi sampai pembahasan akhir. - Cara Mengajukan Keberatan atas SKP Pajak: Syarat, Tenggat 3 Bulan, dan Strategi agar Tidak Ditolak
Panduan praktis mengajukan keberatan atas SKPKB atau ketetapan pajak lain: syarat formal, tenggat 3 bulan, risiko denda 30%, dan strategi menyusun argumen. - NPWP Nonaktif atau Dihapus? Beda, Syarat, dan Cara Mengajukannya di Coretax
Berhenti usaha, penghasilan di bawah PTKP, pindah ke luar negeri, atau ahli waris? Pahami beda NPWP nonaktif dan penghapusan NPWP, syarat, dokumen, dan caranya. - Pemberitahuan NPPN: Cara Memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Batas Waktu, dan Contoh Hitungnya
Freelancer atau pelaku usaha ingin pakai norma (NPPN) tanpa pembukuan? Pahami syarat omzet di bawah Rp4,8 miliar, batas 31 Maret, cara lapor di Coretax, dan contohnya. - Cara Menjawab SP2DK: Strategi dan Dokumen per Jenis Temuan AR
Menerima SP2DK dari kantor pajak? Pahami batas 14 hari, dasar hukum terbaru PMK 111/2025, dan dokumen yang perlu disiapkan untuk tiap jenis temuan AR. - Telat Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi: Besaran Denda, Bunga, dan Cara Tetap Melapor lewat Coretax
Lewat batas lapor SPT Tahunan? Denda orang pribadi Rp100.000, ditambah bunga bila ada kurang bayar. Begini cara tetap melapor di Coretax. - PPh Final 0,5% UMKM untuk Orang Pribadi Setelah PP 20/2026: Siapa Kena, Cara Hitung, dan Cara Bayar
Omzet di bawah Rp500 juta bebas pajak, di atasnya 0,5% final. Pahami aturan baru PP 20/2026, contoh hitungan, dan cara setor lewat Coretax. - Putusan MK 341/PUU-XXIV/2026: Siapa Boleh Jadi Kuasa Wajib Pajak dan Sampai Mana Menteri Keuangan Boleh Mengatur
MK menolak uji Pasal 44E ayat (2) UU KUP, tetapi menegaskan aturan Menkeu soal kuasa wajib pajak hanya boleh teknis-administratif. Ini artinya bagi wajib pajak.
Niaga
- Pelanggan Membayar Sebagian dari Beberapa Faktur: Pembayaran Itu untuk Tagihan yang Mana?
Pelanggan punya beberapa faktur, lalu transfer sebagian. Siapa yang berhak menentukan faktur mana yang lunas? Ini aturan KUH Perdata dan strategi pencatatannya. - Harga Bahan Baku Naik di Tengah Kontrak: Bolehkah Pemasok Menaikkan Harga, dan Bagaimana Menyusun Klausul Penyesuaian Harga
Pemasok minta harga naik padahal kontrak sudah diteken? Pahami posisi hukumnya, kapan boleh ditolak, dan cara menyusun klausul penyesuaian harga yang adil. - Merek Kolektif untuk Kelompok UMKM dan Koperasi: Syarat, Aturan Pemakaian, dan Cara Mendaftar
Beberapa UMKM ingin memakai satu merek bersama? Pahami merek kolektif, isi wajib aturan pemakaiannya, cara mendaftar ke DJKI, dan risiko bila anggota keluar. - Mengubah CV Menjadi PT: Langkah, Nasib Aset dan Utang, serta Pengurusan Izin Baru
Usaha CV makin besar dan ingin jadi PT? Pahami bahwa CV tidak otomatis berubah, cara mendirikan PT, memindahkan aset dan kontrak, serta menutup CV dengan aman. - Izin Edar Pangan UMKM: SPP-IRT atau BPOM MD, Cara Mengurus, dan Sertifikat Halal
Jual makanan olahan rumahan? Pahami beda SPP-IRT dan izin edar BPOM MD, produk yang boleh memakai P-IRT, cara mengurus lewat OSS, dan kewajiban sertifikat halal. - Mau Beli Franchise? Hal yang Wajib Dicek Sebelum Menandatangani Perjanjian Waralaba
Tidak semua yang disebut franchise memenuhi kriteria waralaba menurut aturan. Kenali kriteria waralaba, prospektus penawaran, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, dan klausu
Hukum Perdata
- Pinjam Uang Dihitung dalam Emas atau Dolar: Bolehkah, dan Berapa yang Harus Dikembalikan?
Utang dicatat dalam gram emas atau dolar, lalu harganya naik. Pahami aturan wajib rupiah, cara menghitung pengembalian, dan cara menulis perjanjian yang aman. - Rumah Kontrakan Rusak: Siapa yang Wajib Memperbaiki, Penyewa atau Pemilik?
Atap bocor, pompa air mati, atau kran patah di rumah sewa? Kenali pembagian perbaikan kecil dan besar menurut KUH Perdata dan langkah praktisnya. - Service Charge dan Pajak Restoran: Wajib Dibayar atau Boleh Ditolak?
Struk restoran memuat service charge dan pajak? Pahami bedanya, kapan wajib dibayar, batas tarif PBJT 10%, dan langkah bila tagihan tidak diumumkan sejak awal. - Hasil Jasa Salon atau Penjahit Tidak Sesuai Pesanan: Hak Pelanggan dan Cara Menuntut
Rambut rusak setelah smoothing atau baju jahitan tidak sesuai ukuran? Kenali hak Anda: perbaikan, ganti rugi, atau uang kembali, dan cara menuntutnya. - Dana di Koperasi Simpan Pinjam Macet: Langkah Menuntut Uang Anda Kembali
Simpanan di koperasi simpan pinjam tidak bisa dicairkan? Ini langkahnya: rapat anggota, aduan ke dinas koperasi atau OJK, PKPU/pailit, hingga laporan pidana. - Debt Collector Menagih dengan Kasar? Batasan Menurut Aturan OJK dan Hak Debitur
Penagihan utang tetap boleh, tetapi ada batasnya. Kenali larangan bagi penagih, jam penagihan, aturan penarikan kendaraan setelah putusan MK, dan cara mengadu ke OJK.
Konsumen
- Kredit Kendaraan Sudah Lunas tapi BPKB Belum Diserahkan: Strategi Mengambilnya
Cicilan motor atau mobil sudah lunas tapi BPKB ditahan atau hilang? Ini cara memastikan pelunasan, meminta BPKB dan hapus fidusia, serta mengadu ke OJK. - Mobil Terendam Banjir: Strategi Klaim Asuransi agar Tidak Ditolak
Mobil kebanjiran? Cek perluasan jaminan banjir, jangan nyalakan mesin, lapor dalam batas waktu polis, dan ketahui jalur keberatan bila klaim ditolak. - Studi Kasus: Wajah Iritasi Setelah Pakai Skincare Beli Online, Penjual Menolak Ganti Rugi
Kasus ilustratif: krim wajah dari toko online bikin iritasi, penjual lepas tangan. Analisis hak konsumen, Pasal 19 UUPK, BPOM, BPSK, dan langkahnya. - Rahasia Bank: Siapa Saja yang Boleh Melihat Data Rekening dan Saldo Anda?
Bolehkah keluarga, pasangan, polisi, atau kantor pajak melihat saldo rekening Anda? Ini 13 pengecualian rahasia bank menurut UU P2SK dan POJK 44/2024. - Paket Hilang atau Rusak di Ekspedisi: Berapa Ganti Ruginya dan Kapan Batas Klaimnya?
Paket hilang, rusak, atau telat? Ketahui hak ganti rugi menurut UU Pos dan Permen Komdigi 8/2025, batas klaim 7 dan 3 hari kerja, serta cara menuntutnya.
Administrasi
- Rekomendasi Ombudsman Tidak Dilaksanakan Pejabat: Apa Akibatnya dan Apa yang Bisa Dilakukan Pelapor
Rekomendasi Ombudsman diabaikan instansi? Pahami kewajiban 60 hari, sanksi bagi pejabat, dan langkah praktis pelapor agar haknya tetap dipulihkan. - Pindah Memilih (DPTb): Syarat, Alasan yang Diterima, dan Batas Waktu Mengurusnya
Mau mencoblos di luar TPS asal? Pelajari syarat pindah memilih, alasan yang diterima KPU, batas 30 dan 7 hari, serta cara mengurus surat pindah memilih. - NIK Dinonaktifkan Dukcapil: Penyebab, Dampak, dan Cara Mengaktifkannya Kembali
NIK bisa dinonaktifkan karena data ganda, pindah tanpa lapor, atau tercatat meninggal. Ketahui dampaknya dan langkah mengaktifkan kembali secara gratis. - Mengurus KTP, KK, dan Akta Itu Gratis: Dasar Hukum, Modus Pungli, dan Cara Melapor
Pengurusan KTP-el, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lain tidak dipungut biaya. Kenali modus pungli, sanksinya, dan cara melaporkannya. - Hak Pasien: Rekam Medis, Persetujuan Tindakan, Menolak Pengobatan, dan Cara Mengadu
Kenali hak pasien menurut UU 17/2023 tentang Kesehatan: akses rekam medis, persetujuan dan penolakan tindakan medis, serta cara mengadu jika merasa dirugikan.
Hukum Digital
- Ditagih Pinjol Padahal Tidak Pernah Meminjam: Langkah Saat NIK Anda Disalahgunakan
Tiba-tiba ditagih pinjol atau ada dana masuk yang tidak pernah Anda ajukan? Ini hak Anda, langkah menurut imbauan OJK, dan jerat hukum bagi pelaku. - Akun Media Sosial, Email, dan Aset Digital Orang yang Meninggal: Apa Hak Ahli Waris?
Anggota keluarga meninggal dan meninggalkan akun, saldo e-wallet, atau kripto? Pahami mana yang bisa diwarisi, mana yang tidak, dan langkah praktisnya. - Pajak Jual Beli Aset Kripto Menurut PMK 50/2025: Tarif, Siapa yang Memotong, dan Cara Melaporkannya
Jual kripto kena PPh final 0,21% atau 1%, sedangkan beli kripto tidak lagi kena PPN. Simak aturan PMK 50/2025, contoh hitungan, dan cara melaporkannya di SPT. - Hak Cipta Gambar dan Tulisan Buatan AI: Siapa Pemiliknya dan Bolehkah Dijual?
Gambar atau tulisan hasil AI generatif belum tentu dilindungi hak cipta. Pahami posisi UU Hak Cipta, risiko menjual karya AI, dan cara melindungi kontribusi Anda. - Dilaporkan Pencemaran Nama Baik karena Unggahan Medsos: Aturan UU ITE 2024 dan Cara Menghadapinya
Dilaporkan karena unggahan di media sosial? Pahami Pasal 27A UU ITE 2024, delik aduan, putusan MK soal siapa yang boleh mengadu, dan langkah menghadapinya.
Hukum Keluarga
- WNA Mau Menikah di Indonesia: Surat Keterangan Tidak Ada Halangan (CNI) dan Dokumen yang Wajib Disiapkan
WNA yang menikah di Indonesia wajib membawa surat tidak ada halangan menikah (CNI) dari kedutaan. Ini daftar dokumen, alur KUA/Dukcapil, dan masa berlakunya. - Menikah Saat Sudah Hamil: Sahkah, Perlukah Nikah Ulang, dan Bagaimana Status Anaknya?
Menikah saat hamil di luar nikah sah menurut KHI Pasal 53 bila dengan pria yang menghamili. Pahami soal nikah ulang, status anak, akta, dan wali nikah. - Pelanggaran Taklik Talak: Kapan Istri Bisa Menggugat Cerai Berdasarkan Janji Suami di Buku Nikah
Taklik talak di buku nikah bisa menjadi dasar cerai gugat bila suami melanggarnya. Pahami isinya, syarat pembuktian, dan langkah ke Pengadilan Agama. - Istri Dituduh Nusyuz: Arti, Pembuktian, dan Akibatnya terhadap Nafkah serta Hak setelah Cerai
Apa itu nusyuz menurut KHI, bagaimana membuktikannya, dan apakah istri yang dituduh nusyuz kehilangan nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak?
Agama
- Status Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia Saat Ini: Setelah SEMA 2/2023, Apa Pilihannya?
Penjelasan status hukum nikah beda agama di Indonesia: Pasal 2 UU Perkawinan, Pasal 35 UU Adminduk, dampak SEMA 2/2023, serta pilihan yang masih tersisa. - Pembagian Harta Gono-Gini setelah Cerai: Apa Saja yang Dibagi, Cara Membuktikan, dan Cara Menggugatnya
Panduan membagi harta bersama (gono-gini) setelah cerai: harta apa yang dibagi, cara membuktikan, cara menghitung, dan ke pengadilan mana gugatan diajukan. - Syarat dan Prosedur Adopsi Anak di Indonesia: Dari Izin Pengasuhan sampai Penetapan Pengadilan
Adopsi anak harus lewat penetapan pengadilan, bukan sekadar surat kesepakatan. Kenali syarat calon orang tua angkat, peran dinas sosial, dan akibat hukum adopsi terhadap - Cara Melapor KDRT dan Mendapat Perlindungan: Langkah Aman untuk Korban
Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Kenali bentuk KDRT menurut undang-undang, tempat melapor, perlindungan sementara dari polisi, dan perintah perlindungan
Hukum Waris
- Studi Kasus: Satu Ahli Waris Hilang Bertahun-tahun, Rumah Warisan Tidak Bisa Dijual
Kasus ilustratif: adik hilang 8 tahun, rumah warisan tak bisa dijual. Analisis keadaan tak hadir, peran BHP, penetapan pengadilan, dan langkahnya. - Emas dan Perhiasan Peninggalan Ibu: Milik Siapa dan Bagaimana Membaginya?
Perhiasan ibu disimpan satu anak? Pahami status emas sebagai harta bawaan atau bersama, cara menilai dan membagi, serta akibat hukum bila disembunyikan. - Apakah Gugatan Warisan Ada Batas Waktunya? Daluwarsa Hak Menuntut Warisan
Orang tua wafat puluhan tahun lalu dan warisan dikuasai saudara? Pahami batas waktu menuntut warisan menurut KUH Perdata dan praktik pengadilan agama.
📢 Bagikan ringkasan ini
Salin teks di bawah untuk WhatsApp, atau ikuti Saluran WhatsApp InfoHukum agar menerimanya setiap pekan.
Diperbarui otomatis setiap hari. Informasi umum, bukan nasihat hukum.