Zero Trust dan Segregasi Jaringan untuk Data Pemerintah: Saran Praktisi dan Penjelasan Awam

Siapa yang mengusulkan

Menurut Bisnis.com pada 6 Oktober 2026, praktisi keamanan siber dari ICSF mengusulkan beberapa hal setelah menilai RUU Satu Data. Di antaranya zero trust, segregasi jaringan, dan enkripsi, serta fokus pada deteksi anomali, respons insiden, dan audit arsitektur.

Ini adalah pendapat praktisi, bukan isi UU Satu Data Indonesia (SDI). Artikel ini menjelaskan konsepnya agar pembaca awam memahami mengapa usulan itu dianggap penting.

Bagi pembaca yang awam teknologi, ukuran keberhasilan bukan pada istilah, melainkan pada pertanyaan sederhana: bila satu akun diretas, seberapa jauh penyerang bisa bergerak? Jika jawabannya hanya sampai satu komputer, berarti prinsipnya berjalan.

Arti zero trust

Zero trust berarti jangan percaya otomatis. Pada model lama, siapa yang sudah masuk jaringan dianggap aman. Pada zero trust, setiap permintaan akses diperiksa setiap kali: siapa orangnya, perangkat apa, dari mana, dan apakah sesuai tugasnya.

Bayangkan gedung kantor. Model lama hanya menjaga pintu depan, lalu semua ruangan terbuka. Zero trust memasang pemeriksaan di setiap pintu ruangan, sehingga penyusup yang lolos di depan tetap sulit mengambil berkas penting.

Istilah zero trust tidak berasal dari UU SDI maupun dari praktisi tersebut. Ia konsep keamanan umum yang sudah lama dibahas. Praktisi hanya mengusulkan agar pendekatannya dipakai untuk melindungi data nasional.

Arti segregasi jaringan

Segregasi jaringan memisahkan sistem menjadi beberapa zona. Server data penting ditempatkan terpisah dari komputer pegawai dan dari jaringan tamu. Lalu lalu lintas antar zona dibatasi dan dicatat.

Manfaat utamanya adalah mengurung kerusakan. Bila satu komputer terinfeksi ransomware, zona lain tidak otomatis ikut terkunci. Itulah sebabnya praktisi mengaitkannya dengan insiden ransomware pada pusat data.

Dalam bentuk paling sederhana, segregasi bisa berupa pemisahan jaringan kabel dan nirkabel tamu dari jaringan kerja. Banyak kantor sudah melakukannya tanpa menyebutnya segregasi. Tinggal diperluas pada server dan data penting.

Kaitan dengan enkripsi dan kontrol akses

Enkripsi melindungi isi data walaupun berkas berhasil dicuri. Kontrol akses memastikan hanya orang tertentu yang boleh membuka data. Zero trust menggabungkan keduanya dengan pemeriksaan terus-menerus.

Penting memahami bahwa enkripsi bukan pengganti kontrol akses. Data terenkripsi pun dapat dibuka oleh akun yang berhak. Jadi bila akun administrator dicuri, enkripsi tidak banyak membantu. Itu sebabnya verifikasi dua langkah dan pembatasan hak istimewa tetap penting.

• Hak akses seminimal mungkin sesuai tugas.
• Verifikasi dua langkah untuk akun penting.
• Pencatatan semua akses ke data sensitif.
• Pemantauan perilaku tidak wajar.
• Enkripsi data saat disimpan dan dikirim.

Mengapa sejalan dengan UU SDI

Menurut pemberitaan, UU SDI mengatur standar keamanan, audit keamanan, dan keterlacakan pemanfaatan teknologi. Prinsip zero trust, dengan pencatatan dan pemeriksaan akses, mendukung keterlacakan itu.

Namun tidak ada keterangan dalam sumber bahwa UU SDI mewajibkan zero trust. Standar teknis akan ditetapkan lembaga siber dan persandian. Mungkin saja isinya mirip, tetapi itu belum bisa dipastikan.

Pemantauan adalah bagian yang sering terlupa. Tanpa pemantauan, anomali tidak terdeteksi. Praktisi menyebut deteksi anomali sebagai fokus. Pencatatan akses yang baik adalah syarat awal agar deteksi itu mungkin dilakukan.

Hambatan penerapan

Zero trust bukan produk yang dibeli sekali. Ia butuh perubahan kebiasaan, perangkat, dan anggaran. Instansi dengan sistem lama bisa kesulitan menerapkannya sekaligus, apalagi pemerintah desa dengan sumber daya terbatas.

Karena itu, penerapan sebaiknya bertahap. Mulai dari data paling penting, lalu perluas. Setiap langkah kecil, seperti verifikasi dua langkah, sudah mengurangi risiko secara nyata.

Pemerintah dan pelaku usaha dapat menilai kesiapannya dengan latihan sederhana: andaikan satu akun pegawai diretas malam ini, apa yang bisa dibuka penyerang dan siapa yang tahu? Jawaban latihan itu akan menunjukkan celah yang perlu ditutup lebih dulu.

Langkah awal yang realistis

Pertama, daftar data dan sistem paling penting. Kedua, batasi hak akses dan hapus akun yang tidak dipakai. Ketiga, pisahkan jaringan data penting dari jaringan umum. Keempat, aktifkan pencatatan dan tinjau secara berkala.

Setelah itu, nilai hasilnya lewat audit sederhana. Bila sudah stabil, tambahkan kontrol berikutnya. Pendekatan bertahap membuat perubahan lebih mudah diterima pegawai.

Ringkasnya, jangan menunggu aturan sempurna untuk mulai. Langkah kecil yang konsisten, seperti membatasi hak akses dan memisahkan jaringan penting, memberi perlindungan nyata dan akan memudahkan penyesuaian ketika standar resmi diumumkan.

Mulailah dari satu sistem yang paling penting, lalu perluas pelan-pelan sesuai kemampuan dan anggaran yang tersedia.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah dinas memiliki satu jaringan datar tempat semua komputer, printer, dan server berhubungan bebas. Setelah mempelajari saran praktisi, dinas memisahkan server data penerima bantuan ke zona sendiri, mewajibkan verifikasi dua langkah bagi petugas, dan mencatat akses. Ketika sebuah komputer pegawai terinfeksi, server itu tetap aman.

Hal yang sering keliru

• Mengira zero trust diwajibkan UU SDI; sumber kami tidak menyebutnya.
• Mengira zero trust adalah satu produk yang bisa dibeli lalu selesai.
• Mengira segregasi jaringan hanya urusan instansi besar.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Dalam kategori yang sama

• Agen Properti dan Data Klien: Menjaga Data Pembeli, Penjual, dan Penyewa Menurut PP 33/2026
• Kecerdasan Artifisial dalam UU Satu Data Indonesia: Syarat dan Pengawasan Manusia
• Alur Data dari RT dan Dusun sampai Pusat dalam Satu Data Indonesia

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.