Waris Beda Agama: Penjelasan Hukum yang Mudah Dipahami

Mengapa agama berpengaruh?

Indonesia tidak memiliki satu hukum waris yang berlaku untuk semua orang. Umat Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan non-Muslim umumnya menggunakan KUH Perdata Buku II atau hukum adat. Karena itu pertanyaan pertama dalam perkara waris adalah: apa agama pewaris ketika meninggal?

Aturan menurut KHI

KHI Pasal 171 huruf b mendefinisikan pewaris sebagai orang yang pada saat meninggal beragama Islam, dan huruf c mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang pada saat pewaris meninggal mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang menjadi ahli waris. Dari rumusan itu, perbedaan agama menjadi penghalang. Anak non-Muslim dari pewaris Muslim tidak termasuk ahli waris menurut KHI, begitu pula sebaliknya.

Perlu dicatat bahwa pindah agama setelah pewaris wafat bukan solusi karena yang dilihat adalah agama pada saat pewaris meninggal.

Aturan menurut KUH Perdata

KUH Perdata, antara lain Pasal 830 dan 832, mengatur pewarisan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, tanpa menyaratkan agama yang sama. Jadi bagi pewaris non-Muslim, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak menghilangkan hak mewaris. Yang dapat menghalangi adalah hal lain, misalnya ahli waris yang dinyatakan tidak patut (onwaardig) menurut Pasal 838.

Jalan keluar: wasiat dan wasiat wajibah

Agar keluarga non-Muslim tidak sama sekali kehilangan bagian, Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya menggunakan konsep wasiat wajibah, yaitu bagian yang ditetapkan hakim, pada umumnya tidak melebihi sepertiga harta. Pewaris juga dapat membuat wasiat biasa sebelum meninggal, batas sepertiga tetap berlaku bagi umat Islam (KHI Pasal 195). Hibah semasa hidup juga alternatif yang sah.

Contoh: Pak Ridwan (fiktif), seorang Muslim, memiliki istri Muslimah dan seorang anak, Maya, yang telah memeluk agama lain. Saat Pak Ridwan wafat, menurut KHI Maya bukan ahli waris. Namun, jika Maya lama merawat ayahnya, ia dapat mengajukan permohonan wasiat wajibah ke Pengadilan Agama. Hakim menilai apakah bagian tertentu, dalam batas sepertiga, patut diberikan.

Bagaimana dengan pasangan beda agama?

Perkawinan beda agama menimbulkan persoalan tersendiri. Mahkamah Agung melalui SEMA 2/2023 meminta hakim tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam hal sebuah perkawinan sudah berlangsung dan salah satu pasangan wafat, status perkawinan dan harta bersama dapat memicu perdebatan, sehingga sebaiknya diperiksa oleh advokat. Anak dari pasangan itu tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, namun hak warisnya mengikuti aturan agama pewaris.

Siapa yang berwenang?

Perkara waris pewaris Muslim ditangani Pengadilan Agama (UU 3/2006 jo. UU 50/2009 Pasal 49), sedangkan pewaris non-Muslim ke Pengadilan Negeri. Jika ahli waris tidak sepakat, gugatan dapat diajukan setelah upaya musyawarah gagal. Mediasi di pengadilan wajib ditempuh lebih dahulu.

Peran wasiat semasa hidup

Banyak sengketa beda agama dapat dihindari bila pewaris menuangkan keinginannya secara tertulis sebelum wafat. Bagi umat Islam, wasiat kepada orang yang bukan ahli waris, termasuk anak atau saudara non-Muslim, diperbolehkan sampai sepertiga harta (KHI Pasal 195). Wasiat dibuat di hadapan dua saksi atau di hadapan notaris, dan sebaiknya menyebut siapa penerimanya serta barang apa yang diberikan.

Hibah juga dapat dipakai, selama dilakukan sesuai syarat KHI Pasal 210, termasuk batas sepertiga dan kehadiran saksi. Dengan cara ini, pewaris menunjukkan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga tanpa melanggar aturan waris yang menjadi keyakinannya.

Menjaga hubungan keluarga

Perkara waris beda agama sering menyentuh perasaan. Karena itu, pembicaraan terbuka antar anggota keluarga, dengan tokoh yang dihormati sebagai penengah, kerap lebih baik daripada langsung ke pengadilan. Putusan hakim tentu mengikat, tetapi hubungan keluarga yang rusak sulit dipulihkan.

Hal yang sering keliru

• Menganggap anak non-Muslim otomatis dicoret dari seluruh warisan. Masih ada jalur hibah, wasiat, dan wasiat wajibah.
• Mengira perpindahan agama setelah wafat mengubah hak waris. Yang dinilai adalah keadaan saat pewaris meninggal.
• Memakai hukum yang salah. Pewaris non-Muslim tunduk pada KUH Perdata, bukan KHI.

Dasar hukum

• KHI Pasal 171, 172
• KUH Perdata Pasal 830, 832
• UU 3/2006 Pasal 49

Dalam kategori yang sama

• Cara Menyusun Daftar Harta Warisan (Inventaris) yang Rapi
• Dana Pensiun dan Tunjangan Almarhum: Hak Janda, Duda, dan Anak
• Eksekusi Putusan Waris: Dari Putusan ke Pembagian Fisik Harta

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.