Uji Materi Peraturan ke Mahkamah Agung: Alur dan Syaratnya

Apa itu hak uji materiil?

Hak uji materiil (HUM) adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk menilai apakah suatu peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasarnya ada pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Contohnya peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri. Undang-undang tidak diuji di MA, tetapi di Mahkamah Konstitusi.

Siapa yang boleh mengajukan?

Pemohon adalah pihak yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut. Bisa perorangan, kelompok orang yang punya kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat, atau badan hukum publik maupun privat.

Anda perlu menjelaskan secara tegas kerugian apa yang timbul, misalnya pungutan yang membebani usaha atau larangan yang membatasi kegiatan Anda.

Langkah mengajukan permohonan

Permohonan keberatan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, memuat identitas pemohon, uraian kerugian, peraturan yang diuji, serta alasan pertentangannya dengan aturan yang lebih tinggi. Permohonan dapat diajukan langsung ke MA atau melalui pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon, sesuai ketentuan Perma.

Setelah itu termohon, yaitu lembaga yang menerbitkan peraturan, diberi kesempatan menjawab. Majelis hakim agung memeriksa permohonan, umumnya tanpa sidang yang menghadirkan para pihak seperti perkara biasa.

Contoh: Pak Bambang dan pungutan daerah

Contoh: Pak Bambang, pedagang di sebuah kabupaten fiktif, dibebani pungutan oleh peraturan daerah yang menurutnya bertentangan dengan undang-undang tentang pajak dan retribusi. Ia mengumpulkan salinan perda, undang-undang pembandingnya, serta bukti pembayaran pungutan. Lalu ia menyusun permohonan yang menunjuk pasal mana yang bertentangan dan mengapa. Hasil akhirnya tentu bergantung pada pertimbangan majelis hakim.

Setelah putusan

Putusan MA dibacakan dan diumumkan. Bila permohonan dikabulkan, peraturan yang diuji dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku umum dan pembentuknya diperintahkan mencabutnya. Bila pejabat tidak mencabut dalam jangka waktu yang ditentukan, ketentuan itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 dan Perma.

Perlu diingat, uji materi tidak otomatis mengembalikan pungutan yang sudah Anda bayar. Pengembalian harus ditempuh lewat jalur lain.

Apakah perlu didampingi advokat?

Tidak ada kewajiban memakai advokat, namun menyusun alasan hukum yang tepat memang menuntut ketelitian. Advokat dapat membantu menelusuri hierarki peraturan, menemukan pasal yang bertentangan, dan merumuskan petitum yang jelas.

Jika Anda menyusun sendiri, tetap periksa bahwa semua peraturan yang dikutip masih berlaku dan belum diubah. Peraturan sering diperbarui, sehingga kutipan lama dapat membuat permohonan kehilangan arah.

Berapa lama dan apa yang realistis diharapkan?

Lama pemeriksaan bergantung pada beban perkara dan kompleksitas isi permohonan, sehingga tidak ada angka pasti yang dapat dijanjikan. Siapkan diri untuk proses yang memakan waktu berbulan-bulan.

Harapan yang realistis adalah mendapat pertimbangan hukum yang objektif, bukan jaminan permohonan dikabulkan. Putusan bisa saja menolak walaupun Anda merasa dirugikan, karena yang dinilai adalah pertentangan norma.

Hal yang sering keliru

• Mengira MA bisa menguji undang-undang. Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi.
• Menganggap uji materi dapat menyelesaikan sengketa pribadi atau mengembalikan uang yang sudah dibayar.
• Tidak menjelaskan kerugian nyata, sehingga kedudukan pemohon dipersoalkan.

Dasar hukum

• UUD 1945 Pasal 24A ayat (1)
• UU 12/2011 jo. UU 13/2022 Pasal 9 ayat (2)
• Perma 1/2011 tentang Hak Uji Materiil

Dalam kategori yang sama

• Dismissal Process PTUN: Pemeriksaan Pendahuluan
• Eksekusi Putusan PTUN dan Upaya Paksa
• Fiktif Positif: Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.