Tanah Wakaf dan Hibah ke Yayasan: Apa Bedanya?

Dua cara menyerahkan tanah

Banyak orang ingin menyerahkan tanah kepada masjid, sekolah, atau yayasan sosial. Dua cara yang umum adalah wakaf dan hibah. Keduanya sama-sama berarti melepaskan kepemilikan, tetapi akibat hukumnya berbeda.

Memilih yang tepat sejak awal mencegah perselisihan dengan ahli waris dan pengurus di kemudian hari.

Wakaf: tanah untuk kepentingan umum

Menurut UU 41/2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu demi ibadah atau kesejahteraan umum. Pihak yang berwakaf disebut wakif, pengelolanya disebut nazhir.

Wakaf dinyatakan dalam ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan disaksikan, lalu dicatat dalam akta. Tanah wakaf kemudian didaftarkan dan diterbitkan sertifikat wakaf.

Tanah wakaf tidak bisa dijual

UU 41/2004 menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk lain. Pengecualian terbatas ada, misalnya tukar guna dengan izin dan syarat tertentu.

Artinya, setelah tanah diwakafkan, wakif dan ahli warisnya tidak bisa menariknya kembali hanya karena berubah pikiran. Pertimbangkan matang sebelum berikrar.

Hibah ke yayasan

Hibah menurut KUH Perdata adalah pemberian cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu. Untuk tanah, hibah dilakukan dengan akta PPAT dan didaftarkan balik nama atas nama yayasan.

Berbeda dengan wakaf, tanah hibah menjadi milik yayasan yang dapat mengelolanya sesuai anggaran dasar. Perhatikan pula bahwa yayasan hanya boleh memegang jenis hak tertentu atas tanah, sehingga periksa dulu kecocokannya dengan status tanah.

Contoh kasus

Contoh: Bu Fatimah fiktif ingin menyerahkan tanah untuk sekolah yayasan. Ia awalnya hanya mengatakan "saya berikan" tanpa dokumen. Setelah ia wafat, ahli warisnya mempermasalahkan. Seandainya ia membuat ikrar wakaf atau akta hibah, status tanah akan jelas.

Karena itu, niat baik perlu dituangkan dalam dokumen resmi dan didaftarkan, bukan hanya dalam ucapan atau kuitansi.

Pengaruh terhadap ahli waris

Hibah dan wakaf mengurangi harta peninggalan. Hibah yang terlalu besar bisa dipersoalkan ahli waris karena melanggar bagian mutlak mereka. Karena itu, bicarakan niat dengan keluarga dan pertimbangkan batasnya.

Untuk wakaf, ketentuan agama dan UU membatasi besaran dalam situasi tertentu, sehingga konsultasikan dengan penyuluh wakaf atau PPAIW.

Pengelola dan pengawasan

Nazhir wajib mengelola dan melaporkan harta wakaf sesuai tujuan. Yayasan penerima hibah juga tunduk pada anggaran dasar dan hukum yayasan. Pastikan pengurusnya dapat dipercaya dan ada pelaporan berkala.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah wakaf harus dilakukan di depan pejabat? Ya, ikrar wakaf diucapkan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan dihadiri saksi. Ikrar lisan semata sulit dibuktikan dan dapat dipersoalkan di kemudian hari.

Bolehkah wakaf untuk jangka waktu tertentu? UU Wakaf membuka kemungkinan wakaf sementara dalam kondisi tertentu, tetapi praktik umumnya adalah wakaf untuk selamanya. Tanyakan pada pejabat yang berwenang agar niat Anda tertuang tepat.

Bagaimana bila tanah belum bersertifikat? Wakaf masih dapat dilakukan, tetapi pendaftarannya memerlukan proses tambahan. Bantuan kantor urusan agama dan kantor pertanahan sangat membantu.

Siapa yang menanggung biaya? Biaya resmi mengikuti ketentuan yang berlaku; tanyakan rinciannya dan minta tanda terima, serta hindari perantara tidak resmi.

Memilih yang sesuai niat

Jika tujuan Anda agar tanah dipakai untuk masjid, madrasah, atau fasilitas sosial selamanya dan tidak berpindah tangan, wakaf adalah bentuk yang paling sesuai. Jika Anda ingin yayasan memiliki kebebasan mengelola, termasuk menukar atau mengembangkan aset, hibah lebih fleksibel.

Pertimbangkan pula perasaan keluarga. Mengomunikasikan niat sejak awal dan melibatkan ahli waris dalam keputusan sering menghindarkan konflik panjang setelah pemberi wafat. Catat keputusan itu secara tertulis.

Hal yang sering keliru

• Mengira wakaf lisan cukup tanpa akta ikrar dan pendaftaran.
• Menghibahkan tanah lalu ingin menarik kembali setelah berubah pikiran.
• Tidak memberi tahu keluarga sehingga muncul sengketa waris belakangan.

Dasar hukum

• UU 41/2004 Pasal 40
• PP 42/2006
• KUH Perdata Pasal 1666
• UU 16/2001 jo. UU 28/2004

Dalam kategori yang sama

• Sengketa Tanah Wakaf: Jenis Masalah dan Jalur Penyelesaiannya
• Sengketa Tanah Warisan antar Ahli Waris: Langkah Menyelesaikannya
• Tetangga Berisik dan Gangguan Kenyamanan: Apa Upaya Hukumnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.