Standar Data dalam Satu Data Indonesia: Apa Itu dan Mengapa Diseragamkan

Apa itu standar data

Standar data adalah kesepakatan tentang bagaimana suatu data didefinisikan dan dicatat. Misalnya, apa arti kata rumah tangga, bagaimana tanggal ditulis, dan satuan apa yang dipakai. Pengertian ini bersifat umum dan banyak dipakai dalam tata kelola data.

Tanpa standar, dua instansi dapat memakai istilah yang sama untuk hal berbeda, atau istilah berbeda untuk hal yang sama. Akibatnya, data sulit dicocokkan.

Standar data bukan sekadar format berkas. Ia mencakup makna, cara pengisian, dan ketentuan mutu data.

Standar yang baik juga memuat aturan mutu, misalnya kolom wajib diisi dan nilai yang dibolehkan, sehingga data yang masuk sistem sudah layak sejak awal.

Yang disatukan dalam SDI

Menurut pemberitaan UU Satu Data Indonesia, yang disatukan adalah standar data, metadata, kode referensi, dan data induk. Basis data tetap dikelola masing-masing produsen data. Prinsip ini sering diringkas sebagai satu aturan, banyak penyimpan.

Dengan demikian pemerintah tidak harus membangun satu gudang raksasa. Cukup memastikan setiap penyimpan data memakai bahasa yang sama saat berbagi data.

Pembahasan metadata, kode referensi, dan data induk ada pada artikel tersendiri di klaster ini.

Dengan cara itu, aturan bersama bersifat mengikat tata cara berbagi data, sedangkan isi datanya tetap menjadi urusan produsen masing-masing.

Contoh sederhana standar data

Ambil contoh data wilayah. Satu instansi menulis nama kabupaten dengan huruf besar, instansi lain menyingkatnya, dan instansi ketiga memakai ejaan lama. Sistem komputer menganggap ketiganya berbeda.

Standar data menetapkan satu cara penulisan dan biasanya disertai kode. Dengan begitu pencocokan dapat dilakukan otomatis, tanpa petugas yang mencocokkan satu per satu.

Contoh lain adalah satuan luas lahan. Jika satu instansi memakai hektare dan lainnya meter persegi tanpa keterangan, angka yang digabung akan salah berlipat-lipat. Standar mencegah kekeliruan semacam itu.

• Definisi: apa arti suatu istilah data.
• Format: cara penulisan tanggal, angka, dan nama.
• Satuan: rupiah, hektare, jiwa, dan sebagainya.
• Mutu: syarat kelengkapan dan ketepatan.

Manfaat bagi pemerintah dan masyarakat

Bagi pemerintah, standar data mempercepat pertukaran data dan mengurangi pekerjaan ganda. Bagi masyarakat, manfaatnya terasa pada layanan yang lebih cepat, misalnya tidak perlu mengisi data yang sama berkali-kali di banyak loket.

Bagi peneliti dan pelaku usaha, data yang berstandar memudahkan analisis lintas wilayah dan lintas tahun. Namun manfaat ini baru terasa bila standar dijalankan secara konsisten oleh banyak instansi.

Konsistensi itulah tantangan terbesarnya.

Perlu diingat bahwa manfaat ini adalah harapan kebijakan. Hasil nyatanya bergantung pada kesiapan sistem, anggaran, dan pengawasan pelaksanaannya di lapangan.

Siapa yang menetapkan standar

Pemberitaan menyebut adanya peran pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data, serta lembaga penyelenggara SDI yang mengoordinasikannya. Pembagian tugas pastinya dalam penetapan standar belum kami ketahui.

Dalam praktik tata kelola data, biasanya ada pihak yang menetapkan standar umum dan pihak sektoral yang menurunkannya sesuai bidang masing-masing. Ini penjelasan umum penulis, bukan kutipan pasal.

Karena itu naskah resmi perlu dibaca untuk mengetahui siapa berwenang menetapkan standar yang mengikat.

Kejelasan wewenang ini penting karena standar yang tidak jelas pembuatnya akan sulit ditegakkan, dan instansi dapat saling menunggu.

Tantangan penerapan

Menyeragamkan standar bukan pekerjaan ringan. Sistem lama sering dibangun dengan format sendiri. Mengubahnya membutuhkan waktu, anggaran, dan sumber daya manusia yang paham data.

Daerah dan desa juga perlu dukungan. Menurut pemberitaan, kewenangan SDI bersifat berjenjang hingga desa dan kelurahan, sehingga pelatihan dan panduan teknis akan sangat menentukan keberhasilan.

Masa transisi dan tanggal berlaku belum diketahui, jadi jadwal penyesuaian pun belum dapat dipastikan.

Kesenjangan kemampuan antar daerah juga dapat memengaruhi kecepatan penerapan. Karena itu dukungan pusat sangat berpengaruh.

Langkah awal bagi pengelola data

Pengelola data di instansi atau perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah dapat mulai dari hal kecil. Susun kamus data berisi definisi, format, dan pemilik tiap kolom. Catat sumber dan tanggal pembaruannya.

Bila peraturan resmi terbit, kamus data itu mempermudah penyesuaian. Hindari mengubah struktur besar-besaran sebelum ada standar yang resmi, agar tidak harus mengulang pekerjaan.

Libatkan juga bagian hukum agar tahu aturan akses dan kerahasiaan yang melekat pada tiap jenis data.

Contoh kasus

Contoh: Dua dinas fiktif di sebuah kota memiliki daftar sekolah. Dinas pertama menulis status sekolah dengan kata negeri dan swasta, dinas kedua dengan angka kode. Ketika data digabung, jumlah sekolah tampak berbeda. Setelah keduanya memakai kamus data dan kode yang sama, gabungan data langsung cocok dan tiap dinas tetap menyimpan datanya sendiri. Dinas yang memakai kamus data itu juga dapat menjelaskan angkanya kepada publik dengan lebih mudah. Peristiwa semacam ini sering terjadi, dan menurut pemberitaan itulah yang ingin dibenahi oleh Satu Data Indonesia.

Hal yang sering keliru

• Mengira standar data berarti semua data disimpan di satu sistem.
• Mengira standar data hanya soal format berkas, padahal juga soal makna.
• Mengira standar teknis SDI sudah final padahal peraturan pelaksana belum diketahui.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Standar Keamanan Data dalam UU SDI: Peran Lembaga Siber dan Persandian
• Startup Aplikasi dan PP 33/2026: Privasi Sejak Desain, DPIA, dan Kesiapan Menghadapi Investor
• Struktur UU Satu Data Indonesia: Garis Besar 20 Bab dan 141 Pasal

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.