Simulasi Alur Permintaan Data Terbatas oleh Peneliti kepada Instansi

Mengapa simulasi ini dibuat

Peneliti dan mahasiswa sering membutuhkan data pemerintah. UU SDI yang baru disahkan memuat klasifikasi data terbuka, terbatas, dan tertutup. Banyak pembaca bertanya bagaimana cara meminta data terbatas.

Sumber yang kami baca tidak menjelaskan tata cara itu. Karena itu artikel ini hanya menggambarkan alur yang masuk akal, berdasarkan prinsip umum yang diberitakan.

Semua tahap di bawah adalah ilustrasi. Jangan dipakai sebagai pengganti prosedur resmi atau nasihat hukum. Pembaca diminta berhati-hati: simulasi membantu persiapan, tetapi keputusan akhir ada pada aturan resmi dan instansi pemilik data.

• Simulasi mengandaikan peneliti dari perguruan tinggi.
• Instansi dibayangkan sebagai dinas di tingkat kabupaten.
• Tahapan dibuat berdasarkan praktik umum permintaan data.
• Setiap tahap dapat berubah setelah aturan resmi terbit.

Tahap 1: mengenali jenis data

Peneliti lebih dulu memeriksa katalog data nasional atau katalog instansi. Menurut pemberitaan, katalog data nasional menjadi bagian tata kelola SDI. Dari katalog, peneliti mengetahui data apa yang ada dan golongannya.

Bila data terbuka, peneliti dapat langsung memakainya sesuai ketentuan. Bila terbatas, diperlukan permintaan akses.

Bila tertutup, akses sangat dibatasi, dan bila melibatkan luar negeri, menurut Liputan6, perlu persetujuan DPR.

• Buka katalog dan baca keterangan metadata dengan teliti.
• Catat pemilik atau produsen data yang tertera.
• Periksa golongan data: terbuka, terbatas, atau tertutup.
• Simpan tangkapan layar katalog sebagai bukti pencarian.

Tahap 2: menyusun permohonan

Dalam simulasi ini, peneliti menulis surat permohonan. Isinya identitas, lembaga asal, tujuan penelitian, data yang diminta, jangka waktu, dan cara menjaga keamanan.

Peneliti sebaiknya meminta hanya data yang diperlukan. Prinsip membatasi data juga sejalan dengan semangat pelindungan data pribadi.

Surat dapat dilengkapi izin etik kampus atau lembaga. Apakah dokumen itu diwajibkan, kami belum tahu. Semakin jelas tujuan dan batasnya, semakin mudah instansi menilai permohonan. Permohonan yang terlalu luas biasanya sulit disetujui.

• Tulis tujuan penelitian dalam dua atau tiga kalimat.
• Sebutkan variabel data yang benar-benar diperlukan.
• Jelaskan siapa saja yang akan memegang data.
• Lampirkan surat pengantar dari lembaga peneliti.

Tahap 3: penilaian oleh instansi

Instansi sebagai produsen data menilai permohonan. Menurut pemberitaan, kepemilikan dan tanggung jawab data tetap pada produsen data, sehingga keputusan awal kemungkinan ada di sana.

Wali data dapat berperan mengoordinasikan. Siapa yang akhirnya memutuskan dan berapa lama prosesnya belum diketahui.

Instansi juga akan menimbang apakah data mengandung data pribadi yang tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi. Peneliti perlu sabar karena instansi juga harus memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak warga yang datanya dimintakan.

• Instansi memeriksa apakah data memuat data pribadi.
• Instansi menimbang risiko bagi warga yang tercatat.
• Instansi dapat meminta penjelasan tambahan dari peneliti.
• Jawaban dapat berupa setuju, setuju sebagian, atau menolak.

Tahap 4: biaya dan persyaratan

Pemberitaan menyebut akses Data Terbatas dapat dikenai PNBP. Nilainya tidak disebut sumber kami, sehingga jangan menyebut angka tertentu.

Instansi mungkin juga meminta perjanjian penggunaan data, misalnya larangan menyebarkan data mentah. Ini dugaan redaksi.

Peneliti sebaiknya menyiapkan anggaran dan waktu cadangan, mengingat aturan pelaksana belum ada.

• Tanyakan apakah ada biaya sebelum mengirim permohonan.
• Minta rincian dasar perhitungan biaya secara tertulis.
• Simpan bukti pembayaran dan bukti terima.
• Jangan membayar kepada pihak tanpa rekening resmi instansi.

Tahap 5: penggunaan dan pelaporan

Setelah akses diberikan, peneliti menyimpan data dengan aman dan memakainya sesuai tujuan. Menurut pemberitaan, UU SDI mewajibkan pelaporan insiden keamanan data paling lambat 1x24 jam.

Kewajiban itu berlaku bagi pihak yang disebut undang-undang. Apakah pengguna data perorangan ikut terikat, perlu dicek.

Setelah selesai, peneliti dapat diminta menghapus data dan menyerahkan hasil. Ini juga baru dugaan. Pencatatan siapa mengakses apa, atau log akses, penting agar penggunaan data dapat ditelusuri bila terjadi masalah.

• Simpan data di perangkat yang terlindungi sandi.
• Batasi jumlah orang yang mengakses data.
• Hapus data bila tujuan penelitian selesai dan diminta instansi.
• Laporkan segera bila data hilang atau bocor.

Risiko yang perlu dipahami

Menyebarluaskan data tanpa hak dapat menimbulkan masalah hukum. Pasal 133 menurut pemberitaan memuat pidana bagi penyebaran tanpa hak terkait pusat data nasional dan infrastruktur SDI. Kejelasan ini melindungi peneliti sekaligus warga.

Cakupan pasal itu bukan untuk semua peneliti, tetapi kehati-hatian tetap perlu. Baca syarat penggunaan sebelum menyimpan atau mempublikasikan data.

Bila ragu, tanyakan kepada pejabat pengelola data atau konsultan hukum.

• Jangan menyebarkan data mentah tanpa izin tertulis.
• Samarkan identitas bila data berasal dari individu.
• Cantumkan sumber data pada laporan penelitian.
• Konsultasikan pertanyaan hukum dengan penasihat yang berwenang.

Contoh kasus

Contoh: Dalam simulasi ini, peneliti bernama Sari dari sebuah kampus ingin meneliti penyaluran bantuan di satu kabupaten. Ia memeriksa katalog, menemukan data berstatus terbatas, mengajukan surat permohonan ke dinas terkait, lalu menunggu jawaban. Nama dan instansi bersifat generik, dan seluruh alur hanya ilustrasi. Bila permohonan Sari ditolak, ia dapat menanyakan alasannya dan meminta data yang sudah diringkas atau dianonimkan. Jalur keberatan resmi belum diketahui.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua data pemerintah otomatis boleh diminta gratis.
• Mengira alur dalam artikel ini adalah prosedur resmi UU SDI.
• Mengira data terbatas boleh dipublikasikan setelah diberi akses.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Standar Data dalam Satu Data Indonesia: Apa Itu dan Mengapa Diseragamkan
• Standar Keamanan Data dalam UU SDI: Peran Lembaga Siber dan Persandian
• Startup Aplikasi dan PP 33/2026: Privasi Sejak Desain, DPIA, dan Kesiapan Menghadapi Investor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.