Satu Data Indonesia dan Data Bencana: Skenario Kebutuhan Data Lintas Instansi

Batas pembahasan

Pemberitaan tentang UU SDI membahas tata kelola data, Data Dasar Nasional, lembaga penyelenggara, keamanan, dan sanksi. Tidak ada rincian tentang bencana atau darurat dalam bahan yang kami baca. Pembaca dapat memakai artikel ini sebagai bahan diskusi, bukan sebagai penjelasan hukum.

Karena itu artikel ini tidak mengklaim UU SDI mengatur data bencana. Kami hanya menalar bagaimana prinsip umumnya bisa bersinggungan dengan kebutuhan data saat darurat.

Aturan kebencanaan yang sudah ada tetap berlaku, dan hubungannya dengan UU SDI belum diketahui.

• Sumber berita tidak membahas bencana.
• Artikel ini hanya menalar penerapan prinsip.
• Skenario dan angka adalah rekaan.
• Aturan kebencanaan lain tetap berlaku.

Skenario fiktif: banjir di dua kabupaten

Bayangkan banjir besar menggenangi dua kabupaten bertetangga yang fiktif. Badan penanggulangan bencana, dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas pekerjaan umum masing-masing memegang data sendiri.

Posko membutuhkan jumlah pengungsi, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, kondisi jalan, dan stok logistik. Data tersebar dan formatnya berbeda.

Tanpa penyeragaman, petugas menghabiskan jam berharga untuk mencocokkan daftar secara manual.

Data yang dibutuhkan lintas instansi

Skenario ini menunjukkan beberapa jenis data yang biasanya dibutuhkan saat darurat. Sebagian bersifat terbuka, sebagian memuat data pribadi yang perlu dijaga.

Klasifikasi terbuka, terbatas, dan tertutup menurut pemberitaan dapat membantu menentukan siapa boleh melihat apa saat kondisi mendesak.

Dalam keadaan darurat, kecepatan penting, tetapi kecepatan bukan alasan membuka data pribadi secara bebas.

• Data jumlah dan lokasi pengungsi.
• Data kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
• Data kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan.
• Data stok pangan, obat, dan logistik.

Bagaimana prinsip Satu Data dapat membantu

Kode referensi wilayah yang sama membuat laporan dari desa dan kabupaten dapat digabung. Standar data membuat daftar pengungsi dari dua instansi dapat dibandingkan. Katalog data memudahkan petugas mengetahui data apa yang ada. Katalog data juga dapat membantu relawan dan lembaga sosial mengetahui data apa yang tersedia sebelum turun ke lapangan.

Interoperabilitas, menurut pemberitaan tanpa memusatkan basis data, memungkinkan sistem berbeda saling bertukar data. Wali data dapat berperan mengoordinasikan.

Semua ini hipotesis redaksi, bukan ketentuan yang dilaporkan.

• Kode wilayah baku mempercepat penggabungan laporan.
• Standar format menghindari data ganda.
• Katalog menunjukkan data yang tersedia.
• Wali data mengoordinasikan pertukaran.

Tantangan dan risiko

Saat darurat, tekanan waktu membuat orang cenderung mengabaikan pengamanan. Padahal data pengungsi sensitif dan rawan disalahgunakan. Menurut pemberitaan, UU SDI memuat standar keamanan, audit, dan kewajiban melapor insiden 1x24 jam.

Infrastruktur juga bisa terganggu. Listrik dan jaringan padam, sehingga sistem daring tidak dapat diandalkan. Cadangan data dan prosedur manual tetap diperlukan.

Pemberitaan menyinggung ransomware PDNS sebagai pelajaran tentang pentingnya ketahanan sistem data pemerintah.

Hak warga di masa darurat

Hak atas data pribadi tidak hilang saat bencana. UU Pelindungan Data Pribadi tetap menjadi rezim khusus data pribadi, dan UU SDI tidak dilaporkan mengubahnya. Praktisi yang dikutip Bisnis.com mengusulkan deteksi anomali, enkripsi, dan segregasi jaringan; saran tersebut relevan untuk sistem data darurat.

Pengumpulan data sebaiknya terbatas pada yang perlu, digunakan untuk penanganan bencana, dan dihapus atau diarsipkan sesuai aturan setelah masa darurat.

Detail pengecualian saat darurat dalam UU PDP perlu dicek ke naskah.

Prinsip membatasi data pada kebutuhan tetap relevan, dan setiap berbagi data sebaiknya tercatat siapa menerima apa.

• Cadangan data di luar sistem utama.
• Prosedur manual bila jaringan padam.
• Pembatasan akses pada data sensitif.
• Pencatatan siapa mengakses data.

Yang layak ditanyakan

Warga dan pegiat dapat menanyakan apakah peraturan pelaksana UU SDI memperhatikan kebutuhan data darurat. Apakah ada mekanisme berbagi data cepat antar instansi yang tetap aman?

Pertanyaan lain: siapa yang memimpin koordinasi data, bagaimana data warga rentan dilindungi, dan bagaimana warga mengoreksi catatan setelah bencana.

Semua pertanyaan ini menunggu aturan pelaksana yang belum terbit.

Setelah masa darurat berakhir, warga dapat meminta kejelasan tentang data yang telah dikumpulkan tentang diri mereka.

• Hak mengetahui data apa yang dikumpulkan.
• Hak meminta pembetulan data yang keliru.
• Hak mengajukan keberatan atas penyalahgunaan.
• Hak menanyakan kapan data dihapus.

Contoh kasus

Contoh: Dalam skenario fiktif ini, posko di Kabupaten X menerima daftar 300 pengungsi dari dinas sosial dan daftar 280 dari badan penanggulangan bencana. Karena kode desa memakai format berbeda, petugas sulit menyatukannya. Setelah kode diseragamkan, tumpang tindih terlihat dan bantuan dibagi lebih merata. Semua angka dan nama adalah rekaan redaksi. Dari skenario ini, pelajarannya adalah bahwa data seragam menghemat waktu saat setiap menit berarti. Tetapi tanpa pengamanan, data pengungsi bisa jatuh ke tangan yang tidak berhak. Skenario ini tidak merujuk kejadian nyata mana pun. Contoh kecil ini menunjukkan nilai penyeragaman data dalam situasi yang menekan, sekaligus mengingatkan perlunya pelindungan data warga yang terdampak.

Hal yang sering keliru

• Mengira UU SDI sudah memuat aturan khusus data bencana.
• Mengira dalam darurat semua data pribadi boleh dibuka bebas.
• Mengira satu sistem pusat otomatis mampu menangani bencana tanpa data lokal.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Satu Data Indonesia dan Open Data: Apa Bedanya dan Bagaimana Hubungannya?
• SCC dan BCR dalam Transfer Data: Klausul Kontrak Standar dan Aturan Korporasi yang Mengikat
• Siapa yang Terkena PP 33/2026: Swasta, Instansi Publik, dan Korporasi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.