Satu Data Daerah dan UU SDI: Bagaimana Hubungannya dengan Satu Data Indonesia?

Apa itu Satu Data Daerah

Di berbagai daerah, pemerintah membentuk forum dan portal data untuk menyatukan data perangkat daerah. Tujuannya agar angka yang dipakai untuk perencanaan konsisten. Penjelasan ini berasal dari pengetahuan umum, bukan dari sumber pemberitaan.

Praktik ini sudah berjalan dengan berbagai bentuk, tergantung kesiapan masing-masing daerah.

Karena itu, tidak semua daerah berada pada tahap yang sama, dan penyesuaian terhadap kerangka nasional kemungkinan akan berlangsung bertahap. Sebagian daerah bahkan telah menerbitkan aturan kepala daerah tentang data, tetapi isi dan kekuatannya berbeda satu sama lain.

Kerangka nasional yang baru

Menurut pemberitaan, UU Satu Data Indonesia (SDI) menaikkan landasan hukum tata kelola data dari peraturan presiden menjadi undang-undang. Kerangka nasional memuat Rencana Induk, Arsitektur, Manajemen, dan Siklus SDI.

Untuk daerah, artinya upaya yang sudah berjalan perlu disesuaikan dengan kerangka nasional tersebut.

Rencana Induk dan Arsitektur SDI menurut pemberitaan merupakan bagian tata kelola, tetapi isi dan jangka waktunya belum kami ketahui sehingga belum dapat diuraikan lebih jauh. Penyesuaian ini penting karena banyak daerah sudah menginvestasikan waktu dan anggaran pada sistem data yang ada.

• Landasan hukum naik dari peraturan presiden menjadi undang-undang.
• Ada kerangka nasional berupa Rencana Induk, Arsitektur, Manajemen, dan Siklus SDI.
• Lembaga penyelenggara akan mengoordinasikan peran-peran data.

Prinsip tanpa memusatkan data

Pemberitaan menegaskan bahwa Satu Data tidak berarti semua data dipusatkan di satu tempat. Kepemilikan dan tanggung jawab tetap pada produsen data. Daerah tetap mengelola datanya sendiri.

Karena itu portal Satu Data Daerah tidak otomatis dihapus; ia dapat tetap menjadi sarana, asalkan sesuai standar nasional.

Dengan demikian, daerah tidak perlu khawatir kehilangan kendali atas data mereka, tetapi perlu bersiap menyesuaikan cara pencatatan agar sejalan dengan standar yang berlaku nasional. Daerah yang sudah memiliki portal sebaiknya memeriksa apakah portal tersebut dapat memuat metadata dan klasifikasi data sesuai standar yang kelak ditetapkan. Dengan cara ini, daerah dapat bergerak maju tanpa menunggu seluruh aturan turunan selesai, selama langkahnya tidak bertentangan dengan arahan resmi yang kelak diterbitkan.

Interoperabilitas

Interoperabilitas berarti sistem yang berbeda dapat saling bertukar data. Menurut pemberitaan, UU SDI mengatur interoperabilitas tanpa memusatkan basis data fisik.

Daerah perlu memeriksa apakah aplikasinya dapat menggunakan kode referensi dan format standar. Dukungan teknis dari pusat belum diketahui.

Penyesuaian teknis ini tampak sederhana, tetapi di banyak daerah aplikasi dibuat oleh vendor berbeda sehingga perubahan memerlukan waktu, anggaran, dan koordinasi yang baik.

• Kode wilayah dan kode referensi yang sama antarsistem.
• Format pertukaran data yang disepakati bersama.
• Metadata yang menjelaskan sumber, tanggal, dan penanggung jawab data.
• Keamanan akses antarsistem yang diaudit.

Dalam perencanaan dan bantuan sosial

Data Dasar Nasional menurut pemberitaan menjadi rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan penyaluran bantuan sosial. Daerah yang datanya selaras akan lebih mudah berkoordinasi dengan pusat.

Contohnya, daftar penerima bantuan yang sama di dinas dan desa dapat dicocokkan sehingga pencatatan ganda berkurang.

Hubungan data antara daerah dan desa juga penting, karena data desa menjadi sumber banyak daftar penerima bantuan yang dipakai di tingkat kabupaten. Daftar yang selaras juga memudahkan pengawasan, karena perbedaan angka dapat segera terdeteksi dan ditelusuri sumbernya.

Tantangan di lapangan

Tantangan umum adalah keterbatasan pegawai yang paham data, perbedaan aplikasi antarperangkat daerah, dan ego sektoral. Hal ini adalah analisis umum penulis.

Standar nasional dan lembaga penyelenggara diharapkan membantu, tetapi hasilnya bergantung pada pelaksanaan.

Kesenjangan kapasitas antardaerah dapat menyebabkan hasil yang tidak merata, sehingga pembinaan dari pusat dan provinsi dipandang penting oleh banyak pengamat. Pelatihan bersama antardaerah juga dapat menjadi cara hemat untuk berbagi pengalaman dan menyamakan pemahaman tentang standar data.

• Keterbatasan pegawai yang memahami pengelolaan data.
• Aplikasi yang berbeda antarperangkat daerah.
• Kebiasaan menyimpan data sebagai milik unit sendiri.
• Anggaran pemeliharaan sistem yang terbatas.

Yang perlu ditunggu

Peraturan pelaksana akan menentukan bagaimana forum daerah disesuaikan, siapa wali data di daerah, dan bagaimana pembinaannya. Semua itu belum kami ketahui.

Daerah dapat melanjutkan pembenahan dan menyesuaikan setelah aturan terbit.

Pembaca dari pemerintah daerah disarankan memantau pengumuman Bappenas dan lembaga penyelenggara SDI setelah terbentuk untuk informasi resmi tentang penyesuaian. Sementara itu, hindari membuat aplikasi besar baru sebelum ada kepastian standar teknis, agar anggaran tidak terbuang.

• Peraturan pelaksana yang merinci peran daerah.
• Penunjukan wali data di tingkat daerah.
• Dukungan teknis dan anggaran dari pusat.
• Masa transisi dari aturan yang lama.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah provinsi telah memiliki portal data yang diisi dinas-dinas. Setelah undang-undang baru, tim data provinsi memeriksa apakah kode wilayah dan metadata portalnya sudah sesuai. Mereka menyusun daftar penyesuaian dan menunggu aturan pelaksana sebelum mengubah sistem secara besar-besaran. Tim itu juga membagikan hasil pemeriksaan kepada kabupaten dan kota di wilayahnya agar mereka dapat menyiapkan langkah serupa dan saling belajar dari kendala yang ditemukan.

Hal yang sering keliru

• Mengira Satu Data Daerah otomatis digantikan dan ditutup.
• Mengira daerah harus memindahkan datanya ke server pusat.
• Mengira bentuk penyesuaian sudah ditetapkan.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Satu Data Indonesia dan Data Bencana: Skenario Kebutuhan Data Lintas Instansi
• Satu Data Indonesia dan Open Data: Apa Bedanya dan Bagaimana Hubungannya?
• SCC dan BCR dalam Transfer Data: Klausul Kontrak Standar dan Aturan Korporasi yang Mengikat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.