Sanksi Administratif dalam UU Satu Data Indonesia: Yang Diketahui Sejauh Ini

Apa itu sanksi administratif

Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh instansi pemerintah terhadap pelanggaran aturan tata kelola. Ia berbeda dari pidana yang diputus hakim setelah sidang.

Tujuan utamanya biasanya memperbaiki kepatuhan, bukan menghukum seberat mungkin. Karena itu, bentuknya sering berupa teguran, pembatasan, atau kewajiban memperbaiki, tergantung undang-undang yang mengatur.

Dalam hukum Indonesia, jenis sanksi administratif selalu ditentukan oleh undang-undang atau peraturan turunannya. Pejabat tidak boleh menciptakan sanksi sendiri tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam bahasa sehari-hari, sanksi administratif sering terdengar ringan. Padahal, dampaknya dapat besar bagi pelaku usaha, misalnya ketika layanan dihentikan sementara atau izin dibatasi sampai kewajiban dipenuhi.

Yang dilaporkan tentang UU SDI

Pemberitaan menyebut UU SDI memuat sanksi mulai dari administratif hingga pidana. Pidananya dilaporkan berada di Pasal 129 sampai 135, sedangkan rincian sanksi administratif tidak diuraikan.

Karena itu, kami tidak dapat menyebut apakah ada peringatan tertulis, denda administratif, atau pembatasan layanan. Menyebutnya sekarang berarti menebak, dan menebak berbahaya dalam informasi hukum.

Informasi yang tersedia hari ini hanya menunjukkan bahwa sanksi administratif ada. Isi, besar, dan tata caranya kemungkinan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang belum terbit.

Siapa yang mungkin terkena

Secara logika, sanksi administratif relevan bagi pihak yang terikat kewajiban tata kelola data, seperti produsen data, wali data, atau pengelola infrastruktur. Namun, pembagian siapa dikenai apa belum dijelaskan.

Menurut pemberitaan, UU SDI mengatur peran pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data. Kewajiban tiap peran inilah yang kemungkinan menjadi dasar sanksi, tetapi hal itu masih dugaan.

Pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data adalah peran yang dilaporkan. Setiap peran biasanya memiliki kewajiban sendiri, sehingga sanksi pun dapat berbeda untuk tiap peran.

Bedanya dengan pidana

Pidana memerlukan pembuktian unsur kesalahan di pengadilan dan dapat berujung penjara atau denda pidana. Sanksi administratif dijatuhkan lewat keputusan pejabat dan dapat diuji melalui mekanisme keberatan atau peradilan tata usaha negara.

Menurut pengetahuan umum, keduanya dapat berjalan sendiri-sendiri. Namun, apakah UU SDI memakai urutan tertentu, misalnya administratif dulu baru pidana, belum diketahui.

Pengetahuan umum ini membantu pembaca memahami struktur sanksi, tetapi kepastian tentang UU SDI hanya akan ada setelah naskah resmi dibaca, termasuk apakah sanksi administratif dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana.

Pihak yang dikenai sanksi administratif umumnya berhak mengajukan keberatan atau banding administratif sesuai aturan. Jalur ini juga belum dijelaskan dalam sumber yang kami baca untuk UU SDI.

Contoh pelanggaran tata kelola

Contoh pelanggaran tata kelola yang mungkin dihadapi adalah keterlambatan melaporkan insiden keamanan, yang menurut pemberitaan harus dilakukan paling lambat 1x24 jam. Atau, instansi tidak menaati standar data yang ditetapkan.

Apakah contoh ini memang berujung sanksi administratif tidak dapat dipastikan. Contoh ini hanya membantu pembaca membayangkan jenis pelanggaran yang bukan serangan, tetapi tetap perlu diatur.

Pelanggaran semacam itu juga mungkin ditangani lewat pembinaan terlebih dahulu. Sekali lagi, ini ilustrasi, bukan isi UU SDI, dan pembaca tidak boleh menganggapnya sebagai daftar pelanggaran resmi.

Sanksi administratif di UU PDP sebagai pembanding

Sebagai pembanding, PP 33/2026 tentang Pelindungan Data Pribadi, menurut KRES.ID, memuat sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, dan denda administratif. Itu aturan data pribadi, bukan UU SDI.

Jangan menyamakan keduanya. UU SDI dan UU PDP memiliki sasaran berbeda, sehingga jenis sanksinya belum tentu serupa. Pembanding ini hanya menunjukkan bentuk yang lazim dalam hukum data.

Pembanding itu menunjukkan bahwa sanksi administratif bertingkat adalah praktik umum. Pelanggaran ringan dikenai peringatan, sedangkan yang lebih berat dapat dikenai penghentian kegiatan atau denda administratif.

Cara menyikapi ketidakpastian

Instansi dan pelaku usaha sebaiknya tidak menunggu sanksi untuk berbenah. Mulailah dari inventarisasi data, pemetaan peran, dan pencatatan prosedur keamanan sesuai standar yang berlaku saat ini.

Setelah naskah resmi dan peraturan pelaksana terbit, bandingkan praktik Anda dengan kewajiban yang tercantum. Bila ragu, minta pendapat penasihat hukum atau lembaga pendamping kepatuhan.

Persiapan ini murah dan bermanfaat. Instansi yang sudah rapi mencatat data, peran, dan keamanan akan lebih siap menghadapi apa pun bentuk sanksi administratif yang nanti ditetapkan.

Langkah sederhana lain adalah menunjuk satu orang penanggung jawab kepatuhan data. Dengan begitu, ketika aturan pelaksana terbit, ada pihak yang segera menelaah dan menyesuaikan prosedur internal organisasi.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah dinas daerah terlambat memperbarui data penerima bantuan di sistem SDI dan tidak melapor ketika terjadi gangguan akses. Apakah keterlambatan itu berujung sanksi administratif, dan berupa apa, belum dapat dipastikan karena jenis sanksi belum dijelaskan. Kepala dinas memilih memperbaiki prosedur lapor dan menunggu peraturan pelaksana untuk kepastian.

Hal yang sering keliru

• Mengira sanksi administratif sama dengan pidana ringan.
• Menyebut daftar sanksi administratif UU SDI padahal belum dijelaskan sumber.
• Mengira sanksi administratif tidak dapat diajukan keberatan.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• PP Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi (sebagai pembanding)

Dalam kategori yang sama

• Satu Data Daerah dan UU SDI: Bagaimana Hubungannya dengan Satu Data Indonesia?
• Satu Data Indonesia dan Data Bencana: Skenario Kebutuhan Data Lintas Instansi
• Satu Data Indonesia dan Open Data: Apa Bedanya dan Bagaimana Hubungannya?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.