Rencana 12 Bulan Pertama Pemantauan Publik UU Satu Data Indonesia

Mengapa perlu dipantau

Undang-undang yang disahkan baru memiliki kekuatan bila dijalankan. Banyak hal teknis diserahkan kepada peraturan pelaksana dan lembaga yang akan dibentuk. Pemantauan publik membantu memastikan prosesnya tidak berhenti. Pantauan yang terdokumentasi lebih sulit dibantah dibanding kesan semata, karena memiliki tanggal dan sumber yang jelas.

Menurut pemberitaan, masyarakat berhak memberi masukan, melaporkan dugaan penyalahgunaan data, dan ikut mengawasi.

Rencana ini disusun agar warga biasa, komunitas, dan mahasiswa dapat ikut.

• Pantauan sebaiknya berbasis sumber tertulis.
• Setiap temuan perlu tanggal dan tautan.
• Bedakan fakta, kutipan, dan opini.
• Libatkan lebih dari satu orang.

Kuartal 1: bulan 1 sampai 3

Fokus pertama adalah memastikan naskah resmi dan nomor undang-undang. Cek tanggal pengundangan, tanggal berlaku, dan masa transisi. Naskah resmi adalah rujukan utama, sehingga langkah ini harus selesai lebih dahulu sebelum menyimpulkan apa pun.

Catat juga apakah ada penjelasan resmi dari DPR dan Bappenas tentang langkah selanjutnya.

Dua pekerjaan lain pada kuartal ini adalah membaca perbedaan antara pemberitaan dan naskah, serta menandai pasal yang belum jelas.

• Dapatkan naskah resmi dan catat nomornya.
• Catat tanggal berlaku dan masa transisi.
• Cocokkan isi naskah dengan pemberitaan, terutama Pasal 129 sampai 135.
• Susun daftar peraturan pelaksana yang diperlukan.

Kuartal 2: bulan 4 sampai 6

Pada periode ini pantau penyusunan peraturan pelaksana dan persiapan lembaga. Perhatikan apakah rancangan dibuka untuk masukan publik. Masukan yang disampaikan sebaiknya berbasis bukti dan menawarkan solusi, bukan hanya keberatan.

Bila ada, kirim masukan secara tertulis dan simpan buktinya.

Bila tidak ada pembukaan masukan publik, tanyakan alasan dan jadwalnya kepada DPR atau kementerian terkait.

• Pantau rancangan peraturan pelaksana dan apakah publik diminta masukan.
• Pantau persiapan Lembaga Penyelenggara SDI.
• Catat nama lembaga final bila diumumkan.
• Pantau pernyataan tentang nilai dan skema PNBP.

Kuartal 3: bulan 7 sampai 9

Tahap ini menguji kesiapan. Pantau apakah lembaga sudah dibentuk, apakah katalog data nasional mulai disiapkan, dan apakah kementerian serta pemerintah daerah menunjuk produsen dan wali data. Jika katalog belum tersedia, catat pernyataan resmi tentang rencana peluncurannya agar dapat ditagih kemudian.

Pantau juga kesiapan keamanan, misalnya standar dari lembaga siber dan persandian.

Pantau pula apakah pemerintah menyampaikan kerangka kerja seperti Rencana Induk dan Arsitektur SDI yang disebut dalam pemberitaan.

• Cek status pembentukan lembaga.
• Cek apakah katalog data nasional dapat diakses.
• Cek penetapan produsen dan wali data di daerah Anda.
• Cek pengumuman standar keamanan dan audit.

Kuartal 4: bulan 10 sampai 12

Menjelang akhir tahun pertama, periksa apakah lembaga benar dibentuk dalam batas satu tahun yang diberitakan Medcom. Periksa pula laporan hasil pengawasan yang menurut pemberitaan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Ingat bahwa laporan ke DPR adalah bagian dari akuntabilitas lembaga, sehingga ketersediaannya bagi publik layak ditanyakan.

Bandingkan janji dengan kenyataan, lalu susun catatan publik.

Hasil pemantauan paling berguna bila disusun dengan bahasa sederhana dan dibagikan kepada komunitas serta wakil rakyat.

• Periksa apakah lembaga sudah berdiri sesuai batas waktu.
• Periksa apakah ada laporan kepada DPR dan Presiden.
• Periksa apakah ada penerapan sanksi atau kasus pelanggaran.
• Susun rangkuman temuan untuk dibagikan.

Cara praktis memantau

Cukup dengan alat sederhana. Buat tabel berisi item pemantauan, sumber, tanggal cek, dan status. Perbarui sebulan sekali. Ritme bulanan cukup, kecuali ada peristiwa besar seperti terbitnya peraturan pelaksana atau pengumuman lembaga.

Ikuti situs DPR, Bappenas, dan data.go.id, serta pemberitaan terpercaya. Ajak teman atau komunitas agar beban terbagi.

Bagikan hasil pantauan tanpa menyebarkan data pribadi siapa pun.

• Tabel dengan kolom item, sumber, tanggal, status.
• Kalender pengingat bulanan.
• Folder tangkapan layar bukti.
• Grup obrolan komunitas pemantau.

Batas pemantauan dan etika

Pemantau tidak memiliki hak mengakses data tertutup. Jangan mencoba mengambil data tanpa izin, sebab menurut pemberitaan ada ketentuan pidana, termasuk Pasal 133 untuk penyerangan atau penyebaran tanpa hak terkait infrastruktur data nasional.

Gunakan hanya sumber publik dan jalur resmi. Bila menemukan dugaan kebocoran atau penyalahgunaan, laporkan lewat jalur yang tersedia.

Jalur laporan resmi belum kami ketahui; tanyakan kepada instansi terkait.

• Gunakan hanya data publik.
• Jangan menguji keamanan sistem tanpa izin.
• Laporkan dugaan penyalahgunaan lewat jalur resmi.
• Lindungi data pribadi siapa pun dalam catatan Anda.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah komunitas warga fiktif bernama Forum Data Warga membuat tabel pemantauan. Bulan ketiga mereka mencatat naskah resmi sudah terbit. Bulan keenam mereka mengirim masukan atas rancangan aturan. Bulan kedua belas mereka memeriksa apakah lembaga sudah dibentuk. Nama dan kegiatan di contoh ini fiktif. Pada akhir tahun, forum itu menyimpulkan beberapa hal sudah berjalan dan beberapa belum, lalu menyampaikannya kepada wakil rakyat setempat. Mereka juga mencatat pertanyaan yang belum terjawab untuk tahun berikutnya. Langkah sederhana seperti ini terbukti memudahkan komunitas mana pun untuk menjaga kontinuitas pemantauan meski anggota berganti, karena catatannya tersimpan rapi.

Hal yang sering keliru

• Mengira lembaga pasti dibentuk tepat satu tahun tanpa dipantau.
• Mengira jadwal per kuartal di sini adalah tenggat resmi.
• Mengira pemantau boleh mengakses data tertutup demi pengawasan.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Dalam kategori yang sama

• Rencana Induk, Arsitektur, dan Manajemen SDI: Tiga Pilar Tata Kelola Data
• Rencana Tanggap Insiden Kebocoran Data: Persiapan agar Siap Lapor 3x24 Jam
• Retensi Data Pribadi: Berapa Lama Usaha Boleh Menyimpan Data Pelanggan?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.