Rahasia Bank: Siapa Saja yang Boleh Melihat Data Rekening dan Saldo Anda?

Apa yang dimaksud rahasia bank

Setelah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), rahasia bank didefinisikan sebagai informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta nasabah investor dan investasinya (Pasal 1 angka 28 UU Perbankan). Rumusan lama memakai frasa "segala sesuatu", kini diganti menjadi "informasi" dan diperluas ke nasabah investor.

Bank dan pihak terafiliasinya, termasuk pegawai, wajib merahasiakan informasi itu. Saldo tabungan, mutasi rekening, deposito, dan identitas pemilik rekening termasuk di dalamnya.

Aturan pelaksananya adalah Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank. Menurut siaran pers OJK, POJK ini berlaku sejak diundangkan pada 27 Desember 2024 dan mencabut aturan lama Bank Indonesia, yaitu PBI Nomor 2/19/PBI/2000.

Yang bukan termasuk rahasia bank

Banyak orang mengira semua data di bank bersifat rahasia. Menurut penjelasan OJK, informasi tentang nasabah debitur (peminjam) bukan rahasia bank. Itu sebabnya data kredit Anda bisa dibagikan antarlembaga keuangan melalui SLIK OJK.

Meski bukan rahasia bank, data peminjam tetap dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan aturan pelindungan konsumen OJK. Bank tidak boleh sembarangan menyebarkan data utang Anda kepada tetangga atau atasan.

OJK juga menjelaskan bahwa safe deposit box bukan rahasia bank, karena hubungannya hanya sewa-menyewa kotak, bukan simpanan.

13 pengecualian: kapan rahasia bank boleh dibuka

POJK 44/2024 merinci keadaan ketika informasi nasabah boleh dibuka. Berdasarkan FAQ resmi OJK, pengecualiannya adalah:

1. Kepentingan peradilan perkara perdata antara bank dan nasabah, antarnasabah, atau yang terkait nasabah.
2. Kepentingan peradilan perkara pidana.
3. Permintaan kurator dalam kepailitan atau likuidator.
4. Permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah sendiri.
5. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang meninggal dunia.
6. Tukar-menukar informasi antarbank.
7. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
8. Kepentingan perpajakan.
9. Kepentingan instansi lain untuk penyelenggaraan negara tingkat pusat dan kepentingan umum.
10. Pelaksanaan tugas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia.
11. Penjaminan simpanan dan resolusi bank oleh LPS.
12. Perjanjian kerja sama antarotoritas negara secara resiprokal.
13. Penyelesaian piutang yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pertukaran informasi antarbank dibatasi tujuannya dan tidak boleh dipakai untuk pemasaran. Jadi, bila bank lain menawari Anda produk berdasarkan saldo di bank tempat Anda menabung, itu patut dipertanyakan.

Polisi, jaksa, KPK, dan kantor pajak

Untuk perkara pidana, penyidik umumnya harus mengajukan permintaan tertulis kepada Ketua Dewan Komisioner OJK. Menurut penjelasan OJK yang merujuk Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan, permintaan ini tidak boleh ditandatangani atas nama atau didelegasikan. Bank hanya boleh membuka informasi sebatas izin tertulis OJK.

Ada pengecualian yang diatur undang-undang lain. KPK dapat langsung meminta keterangan bank tentang tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Penyidik BNN dapat langsung meminta informasi tentang tersangka. Dalam perkara pencucian uang (UU 8/2010) dan pendanaan terorisme (UU 9/2013), izin OJK tidak diperlukan untuk orang yang dilaporkan PPATK, tersangka, atau terdakwa.

Untuk perpajakan, akses informasi keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Bank melaporkan informasi keuangan nasabah tertentu kepada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan mekanisme undang-undang tersebut.

Pasangan, anak, dan keluarga

Selama Anda masih hidup, suami, istri, orang tua, atau anak tidak berhak melihat rekening Anda tanpa persetujuan tertulis. Petugas bank yang memberi tahu saldo kepada keluarga tanpa dasar dapat dianggap membocorkan rahasia bank.

Ada beberapa jalur sah bagi keluarga:

• Kuasa tertulis dari pemilik rekening. Misalnya orang tua lanjut usia memberi kuasa kepada anaknya untuk mengecek saldo atau mencetak rekening koran. Bank biasanya meminta format kuasa tertentu dan kehadiran atau verifikasi pemberi kuasa.
• Status ahli waris. Setelah nasabah meninggal, ahli waris yang sah dapat meminta informasi dengan surat kematian dan bukti status ahli waris.
• Perkara perdata di pengadilan. Dalam sengketa harta bersama saat cerai, informasi rekening pasangan dapat dibuka untuk kepentingan peradilan perdata. OJK menyebut POJK ini memperhatikan Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terkait harta bersama.

Jadi, bila Anda curiga pasangan menyembunyikan tabungan dalam proses perceraian, jalurnya bukan mendesak petugas bank, tetapi melalui gugatan pembagian harta bersama di pengadilan.

Bila rahasia bank Anda dibocorkan

1. Kumpulkan bukti. Tangkapan layar pesan, nama petugas, waktu kejadian, dan siapa yang menerima informasi.
2. Adukan ke bank secara tertulis. Bank wajib mendokumentasikan setiap permintaan dan pemberian informasi rahasia bank. Minta penjelasan atas dasar apa informasi Anda dibuka.
3. Lanjutkan ke OJK. Bila tanggapan bank tidak memuaskan, ajukan pengaduan melalui Kontak OJK 157 atau portal pengaduan konsumen OJK.
4. Pertimbangkan jalur hukum. Pembukaan rahasia bank tanpa dasar dapat diancam pidana menurut UU Perbankan dan dapat digugat secara perdata sebagai perbuatan melawan hukum. Konsultasikan dengan advokat untuk menilai pasal yang tepat.

Contoh kasus

Budi menabung di sebuah bank. Kakak iparnya, yang kebetulan bekerja di bank tersebut, menceritakan saldo Budi kepada keluarga besar. Budi tidak pernah memberi persetujuan. Tindakan itu tidak masuk satu pun dari 13 pengecualian, sehingga Budi berhak mengadu ke bank dan OJK. Bank wajib menindak pegawainya, dan Budi dapat menempuh jalur hukum.

Berbeda dengan Sari yang ayahnya meninggal. Sebagai ahli waris yang sah, Sari boleh meminta informasi rekening ayahnya dengan membawa akta kematian dan dokumen ahli waris. Di sini bank tidak melanggar rahasia bank ketika memberi informasi kepada Sari.

Hal yang sering keliru

• Mengira suami atau istri otomatis boleh mengecek saldo pasangannya. Tanpa kuasa tertulis atau putusan pengadilan, tidak boleh.
• Menganggap polisi bisa langsung meminta mutasi rekening ke bank. Umumnya perlu izin tertulis OJK, kecuali undang-undang khusus seperti TPPU, KPK, atau BNN.
• Mengira data pinjaman termasuk rahasia bank. Data debitur bukan rahasia bank, tetapi tetap dilindungi UU Pelindungan Data Pribadi.
• Mengira bank boleh berbagi data saldo dengan bank lain untuk menawarkan produk. Pertukaran informasi untuk pemasaran dilarang.
• Membiarkan kebocoran tanpa mengadu. Bank wajib mendokumentasikan setiap pembukaan informasi, jadi pengaduan dapat ditelusuri.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ahli waris bisa melihat mutasi rekening almarhum?

Bisa. Ahli waris yang sah termasuk pengecualian rahasia bank. Siapkan akta kematian, bukti status ahli waris, dan identitas, lalu ajukan ke kantor cabang tempat rekening dibuka.

Apakah kantor pajak bisa melihat saldo saya?

Untuk kepentingan perpajakan, akses informasi keuangan diatur UU 9/2017. Bank melaporkan informasi keuangan nasabah sesuai kriteria dalam aturan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Debt collector tahu saldo rekening saya. Apakah boleh?

Saldo simpanan termasuk rahasia bank. Penagih tidak berhak mengetahuinya kecuali Anda sendiri yang menyetujui. Laporkan ke bank dan OJK bila terjadi.

Apakah isi safe deposit box termasuk rahasia bank?

Tidak. Menurut OJK, safe deposit box hanya perjanjian sewa-menyewa kotak, sehingga penyidik tidak memerlukan izin OJK untuk membukanya.

Bagaimana pengacara dalam sengketa perdata mendapatkan data rekening?

Melalui proses peradilan perdata, misalnya permintaan majelis hakim. Pengacara tidak dapat meminta langsung ke bank tanpa dasar tersebut.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Pasal 1 angka 28, Pasal 40A, Pasal 41A, Pasal 42)
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023
• Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank
• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Studi Kasus: Wajah Iritasi Setelah Pakai Skincare Beli Online, Penjual Menolak Ganti Rugi
• Paket Hilang atau Rusak di Ekspedisi: Berapa Ganti Ruginya dan Kapan Batas Klaimnya?
• Studi Kasus: Wajah Iritasi Setelah Pakai Skincare Beli Online, Penjual Menolak Ganti Rugi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.