Produsen Data dalam UU Satu Data Indonesia: Siapa Mereka dan Apa Tanggung Jawabnya?

Siapa produsen data

Produsen data adalah instansi yang menghasilkan data dalam menjalankan tugasnya. Menurut pemberitaan, produsen data mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.

Contohnya, dinas yang mencatat penerima bantuan atau kantor desa yang mendata warganya dapat berperan sebagai produsen data atas catatan masing-masing.

Cakupan ini sengaja luas karena data pemerintah dihasilkan di banyak tingkatan. Desa, misalnya, mencatat data kependudukan dan sosial yang sangat dekat dengan kehidupan warga sehari-hari. Produsen data di tingkat desa biasanya memiliki sumber daya paling terbatas, sehingga pembinaan menjadi sangat penting.

Tanggung jawab yang tidak berpindah

Salah satu penegasan penting yang dilaporkan adalah bahwa kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab pengelolaan data tetap berada pada produsen data. Satu Data tidak berarti semua data dipindahkan ke satu tempat.

Karena itu, jika data salah, kedaluwarsa, atau bocor, pertanyaan pertama biasanya diarahkan kepada produsen yang menguasai data tersebut.

Pertanggungjawaban yang tetap melekat pada produsen juga mencegah celah saling lempar tanggung jawab. Instansi tidak dapat berdalih bahwa data sudah menjadi urusan lembaga pusat hanya karena formatnya diseragamkan. Dalam praktik, kejelasan tanggung jawab juga mempermudah warga menanyakan koreksi data kepada instansi yang tepat.

Apa yang diseragamkan

Menurut pemberitaan, yang disatukan adalah standar data, metadata, kode referensi, dan data induk. Produsen perlu menyesuaikan cara pencatatan agar sesuai standar itu.

Penyesuaian ini memudahkan data dari instansi berbeda untuk dibandingkan dan dihubungkan lewat interoperabilitas.

Standar yang seragam ibarat bahasa bersama. Setiap instansi tetap menyimpan datanya sendiri, namun saat berbagi, mereka memakai istilah dan kode yang sama sehingga tidak terjadi salah paham ketika data digabungkan. Penyeragaman tidak dilakukan sekali jadi, tetapi bertahap sesuai kesiapan instansi dan ketentuan peraturan pelaksana.

Hubungan dengan peran lain

Produsen data tidak berjalan sendiri. Mereka dibina oleh pembina data, dihubungkan lewat wali data, dan dikoordinasikan oleh lembaga penyelenggara. Pengguna data memanfaatkan hasilnya.

Pembagian ini membuat tanggung jawab lebih jelas, sehingga tidak ada data yang berstatus tanpa pemilik.

Alur kerja ini memerlukan kerja sama yang rapi. Produsen menghasilkan data, wali data menghubungkan, pembina memberi pedoman, dan pengguna memanfaatkan. Jika salah satu peran lemah, mutu data secara keseluruhan ikut terpengaruh. Pembagian peran yang jelas juga memudahkan audit, karena setiap tahap pengelolaan data memiliki pihak yang dapat dimintai keterangan.

Klasifikasi dan keamanan

Menurut pemberitaan, data dikelompokkan menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup. Produsen perlu mengelola data sesuai klasifikasinya.

Pemberitaan juga menyebut kewajiban melaporkan insiden keamanan data paling lambat 1x24 jam. Siapa tepatnya yang wajib melapor perlu dibaca pada naskah resmi.

Data tertutup tentu perlu penanganan lebih ketat daripada data terbuka. Produsen perlu mengetahui jenis datanya sehingga tidak membuka data yang seharusnya dilindungi atau menutup data yang seharusnya dapat diakses publik. Klasifikasi tersebut mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produsen perlu membaca ketentuan sektoralnya masing-masing.

Yang perlu disiapkan

Produsen data dapat mulai dengan mendata jenis data yang dikuasai, memeriksa mutu dan kemutakhirannya, serta menyusun metadata sederhana.

Langkah ini adalah persiapan praktis, bukan kewajiban hukum yang sudah dipastikan.

Perlu diingat bahwa saran persiapan ini tidak menggantikan kewajiban yang akan ditetapkan peraturan pelaksana. Setelah aturan terbit, instansi sebaiknya memeriksa kembali apakah praktik internalnya sudah sesuai. Dokumentasi sederhana tetapi konsisten sering lebih berguna daripada sistem canggih yang tidak terpelihara.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah produsen data harus menyerahkan seluruh datanya? Menurut pemberitaan tidak; data tetap dikuasai produsen dan yang disatukan adalah standar dan rujukan. Apakah semua data harus dibuka? Tidak, karena ada klasifikasi terbuka, terbatas, dan tertutup.

Apakah ada biaya? Pemberitaan menyebut akses Data Terbatas dapat dikenai PNBP, tetapi besarannya belum diketahui. Karena itu, instansi dan pelaku usaha sebaiknya menunggu peraturan pelaksana sebelum menghitung atau menjanjikan tarif apa pun kepada pihak lain.

Contoh kasus

Contoh: Kantor desa memiliki daftar warga penerima bantuan yang dicatat dalam buku dan berkas lembar kerja. Dinas sosial di kabupaten memiliki daftar serupa dengan format lain. Sebagai produsen data, masing-masing tetap bertanggung jawab atas catatannya, tetapi perlu memakai kode wilayah yang sama agar dua daftar dapat dicocokkan. Kedua pihak lalu menyepakati bahwa daftar tersebut akan diperbarui secara berkala dan disimpan dengan akses terbatas, karena memuat data pribadi warga yang harus dilindungi sesuai aturan yang berlaku. Mereka juga mencatat siapa penanggung jawab pembaruan pada masing-masing kantor. Hasilnya, kepala desa dan dinas dapat menjelaskan kepada warga mengapa ada perbedaan angka dan bagaimana koreksinya dilakukan.

Hal yang sering keliru

• Mengira produsen data menyerahkan datanya kepada lembaga pusat.
• Mengira hanya kementerian yang menjadi produsen data.
• Mengira kewajiban dan sanksi produsen sudah diketahui rinci.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Rapat Daring dan Rekaman Zoom atau Meet: Persetujuan Peserta, Penyimpanan, dan Data Pribadi
• Rencana 12 Bulan Pertama Pemantauan Publik UU Satu Data Indonesia
• Rencana Induk, Arsitektur, dan Manajemen SDI: Tiga Pilar Tata Kelola Data

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.