Pengumuman Publik Saat Data Bocor: Kapan Wajib Menurut Pasal 115 PP 33/2026

Dua kewajiban yang berbeda

Notifikasi pada Pasal 114 ditujukan kepada subjek data dan Lembaga, tertulis, dalam 3x24 jam. Pengumuman publik pada Pasal 115 ditujukan kepada masyarakat luas. Perbedaan ini penting. Organisasi tidak boleh menganggap notifikasi privat sudah cukup bila syarat pengumuman publik terpenuhi.

Dengan kata lain, Pasal 115 menambah lapisan transparansi pada kasus tertentu, terutama yang menyangkut masyarakat luas dan layanan yang diandalkan banyak orang.

Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa masyarakat berhak tahu bila layanan yang mereka andalkan terganggu dan data mereka terancam.

Kapan pengumuman dibutuhkan

Menurut KRES.ID, pengumuman publik diperlukan bila kebocoran mengganggu pelayanan publik atau berdampak serius. Kata serius tidak diberi angka dalam ulasan yang kami baca.

Karena tidak ada ukuran pasti, organisasi perlu menilai dampak dengan cermat dan mencatat dasar penilaiannya. Ketidakjelasan ini dapat diatasi sementara dengan prinsip kehati-hatian: bila ragu antara perlu atau tidak, pertimbangkan mengumumkan dan dokumentasikan keputusannya.

Dalam praktik, organisasi yang tidak yakin sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat hukum dan mencatat alasan keputusan mengumumkan atau tidak mengumumkan.

Faktor yang dinilai

Untuk menilai apakah dampak serius, organisasi dapat memeriksa beberapa hal. Daftar ini praktik umum.

Kombinasi beberapa faktor biasanya lebih meyakinkan daripada satu faktor saja. Misalnya, jumlah korban besar ditambah data keuangan yang bocor hampir pasti dianggap serius.

Organisasi perlu menyimpan catatan penilaian ini sebagai bukti pertimbangan.

• Jumlah orang yang terdampak.
• Jenis data, misalnya data spesifik atau keuangan.
• Potensi kerugian nyata bagi korban.
• Apakah layanan penting terhenti.
• Apakah data sudah tersebar luas.
• Pembaruan berkala sampai layanan pulih.

Isi pengumuman yang baik

Pengumuman publik sebaiknya jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Sebutkan apa yang terjadi, data apa yang terdampak, dan apa yang dapat dilakukan masyarakat.

Hindari bahasa yang menyalahkan korban atau mengecilkan masalah. Kepercayaan publik lebih mudah dijaga lewat keterbukaan.

Pengumuman yang transparan memang tidak nyaman bagi organisasi, tetapi pada praktiknya sering mengurangi spekulasi liar dan memberi kesempatan korban melindungi dirinya lebih cepat.

Saluran pengumuman

Bentuk pengumuman, apakah melalui situs, media massa, atau aplikasi, tidak kami temukan dalam sumber. Perlu dicek pada naskah resmi.

Dalam praktik, organisasi biasanya memakai beberapa saluran sekaligus, seperti beranda situs dan surat elektronik, agar informasi menjangkau banyak orang.

Karena saluran yang tepat belum jelas, pilihlah saluran yang paling mungkin dibaca korban. Arsipkan salinan pengumuman sebagai bukti.

Peran instansi publik

Bagi instansi pelayanan publik, kebocoran yang menghentikan layanan, misalnya sistem pendaftaran atau pembayaran, dengan sendirinya berkaitan dengan syarat pengumuman.

Warga yang terdampak perlu mengetahui layanan alternatif dan cara memastikan datanya aman.

Instansi juga perlu mempertimbangkan kelompok rentan yang tidak mudah mengakses internet. Pengumuman di kantor layanan dapat melengkapi pengumuman daring.

Koordinasi internal

Pengumuman publik melibatkan bagian hukum, humas, teknologi informasi, dan pimpinan. Tentukan siapa juru bicara dan pastikan pesan konsisten di semua saluran.

Siapkan pertanyaan yang kemungkinan muncul dan jawabannya, agar tim tidak berimprovisasi di bawah tekanan.

Setelah pengumuman, pantau pertanyaan dan keluhan masyarakat. Perbarui informasi secara berkala sampai situasi benar-benar pulih. Kebijakan komunikasi krisis yang tertulis membantu tim bekerja cepat dan tenang.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah dinas pelayanan perizinan daerah mengalami serangan yang melumpuhkan sistem pendaftaran selama dua hari dan membuka data pemohon. Dinas menilai kejadian ini mengganggu pelayanan publik dan berdampak serius. Selain mengirim notifikasi tertulis kepada pemohon terdampak, dinas memasang pengumuman di situs resminya, menjelaskan data yang terdampak, menyediakan loket pengaduan, dan mengarahkan warga ke layanan alternatif. Dinas juga memberi pembaruan berkala setiap hari hingga sistem kembali normal dan seluruh pemohon terdampak telah dihubungi. Humas dinas menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang sering muncul dan menunjuk satu juru bicara agar semua pesan seragam. Semua tanggapan dari warga dicatat untuk bahan evaluasi, sehingga dinas dapat memperbaiki sistem dan prosedur komunikasinya secara menyeluruh setelah insiden berlalu. Dinas menutup rangkaian itu dengan laporan kepada kepala daerah mengenai penyebab, dampak, dan perbaikan yang dilakukan. Dinas juga membuka kanal pengaduan khusus melalui telepon dan surel, serta menugaskan petugas yang menjawab pertanyaan warga dengan bahasa sederhana. Seluruh pertanyaan yang masuk dicatat dan dijawab secara seragam. Setelah layanan pulih, dinas menerbitkan ringkasan penyebab dan perbaikan agar warga memahami langkah pencegahan yang diambil.

Hal yang sering keliru

• Mengira pengumuman publik wajib untuk setiap kebocoran, padahal ulasan menyebut syaratnya gangguan pelayanan publik atau dampak serius, sebab ulasan menyebut syarat pengumuman terkait keadaan tertentu.
• Mengira pengumuman menggantikan notifikasi kepada korban, padahal keduanya kewajiban yang berbeda, sebab korban tetap berhak mendapat pemberitahuan langsung.
• Menunda pengumuman sampai semua fakta lengkap, padahal informasi awal yang jujur lebih bermanfaat bagi masyarakat, sebab kejujuran sejak awal lebih membantu daripada kesempurnaan yang terlambat.

Dasar hukum

• Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026, Pasal 114 dan Pasal 115 (menurut KRES.ID)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Pengumuman Sanksi di Media Resmi Lembaga (Pasal 195 PP 33/2026): Dampak bagi Reputasi Usaha
• Penilaian Risiko Transfer Data ke Luar Negeri dan Pemberitahuan Menurut PP 33/2026
• Penyedia CCTV dan PP 33/2026: Peran Instalatur, Pemilik Gedung, dan Pengelola Rekaman

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.