Menolak Warisan: Prosedur dan Akibat Hukumnya

Apa itu menolak warisan?

Tidak ada orang yang dipaksa menerima warisan. Pasal 1045 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diwajibkan menerima warisan yang jatuh kepadanya. Ahli waris dapat menerima, menerima dengan hak pendaftaran inventaris, atau menolak.

Alasan menolak beragam. Yang paling umum adalah karena utang pewaris lebih besar dari hartanya. Ada pula yang menolak karena ingin warisan jatuh sepenuhnya kepada saudara yang lebih membutuhkan, atau untuk menghindari konflik keluarga.

Bagaimana prosedurnya?

Menurut Pasal 1057 KUH Perdata, penolakan harus dilakukan dengan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah tempat warisan terbuka. Penolakan tidak dapat dilakukan hanya secara lisan kepada keluarga atau melalui surat di bawah tangan. Panitera akan membuat akta penolakan.

Bawalah identitas, akta kematian pewaris, dan bukti hubungan keluarga. Tanyakan lebih dahulu kepada kepaniteraan mengenai berkas dan biaya yang berlaku, karena tata caranya dapat berbeda di tiap pengadilan.

Akibat penolakan

Pasal 1058 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Karena itu, ia tidak memperoleh hak apa pun dari harta peninggalan, tetapi sekaligus bebas dari kewajiban membayar utang pewaris.

Bagian yang ditolak jatuh kepada ahli waris lain. Dalam banyak kasus, ia akan jatuh kepada ahli waris yang sederajat atau yang berada di tingkat berikutnya. Tentang apakah anak dari yang menolak dapat menggantikannya, perlu diperiksa karena KUH Perdata membatasi penggantian bagi orang yang menolak.

Contoh: Pak Hartono wafat dengan utang lebih besar dari harta. Anak-anaknya, Rina dan Doni, memeriksa keadaan dan memutuskan menolak warisan. Keduanya mendatangi kepaniteraan Pengadilan Negeri dan membuat pernyataan penolakan. Sejak itu, mereka tidak menanggung utang almarhum, tetapi juga tidak memperoleh rumah peninggalan.

Jebakan: tindakan yang dianggap menerima

Sebelum menolak, jangan bertindak seolah-olah pemilik. Menjual barang peninggalan, mengambil uang di rekening, atau menyewakan rumah pewaris dapat ditafsirkan sebagai menerima warisan secara diam-diam. Setelah itu, penolakan menjadi sulit atau tidak mungkin.

Mengurus pemakaman dan menjaga barang agar tidak rusak biasanya tidak dianggap menerima, tetapi catat setiap pengeluaran dan jangan melampaui yang perlu.

Bagaimana dalam hukum Islam?

Pada hukum waris Islam, tidak ada lembaga penolakan formal yang sama seperti dalam KUH Perdata. Namun ahli waris dapat melepaskan haknya melalui perdamaian atau pembagian secara kekeluargaan (Pasal 183 KHI) setelah mengetahui bagiannya. Terkait utang, Pasal 175 KHI membatasi tanggung jawab ahli waris sebatas harta peninggalan.

Karena itu, pembaca yang beragama Islam sebaiknya berkonsultasi dengan pengadilan agama atau advokat tentang bentuk pelepasan hak yang tepat.

Pertimbangan sebelum menolak

Menolak warisan adalah keputusan yang sulit dibatalkan. Sebelum melangkah, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang harta dan utang pewaris. Tanyakan kepada bank, koperasi, atau rekan usaha pewaris. Hitung kasar apakah harta lebih besar dari utang. Bila harta jelas lebih besar, menolak justru menghilangkan hak Anda tanpa alasan yang kuat.

Pertimbangkan juga dampak terhadap anak Anda. Penolakan oleh orang tua dapat memengaruhi hak anak, dan anak di bawah umur memerlukan pertimbangan khusus, termasuk kemungkinan persetujuan pengadilan. Bila keluarga memiliki ahli waris yang masih kecil, jangan mengambil keputusan tanpa nasihat hukum.

Terakhir, bicarakan terbuka dengan keluarga. Penolakan oleh salah satu ahli waris mengubah pembagian untuk semua. Transparansi mencegah kecurigaan bahwa penolakan dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar.

Penolakan demi menghindari kreditur

Hukum tidak mengizinkan penolakan dipakai untuk merugikan kreditur ahli waris sendiri. Bila ahli waris sedang berutang, lalu menolak warisan supaya hartanya tidak disita, kreditur dapat mengajukan pembatalan atas dasar perbuatan yang merugikan kreditur. Prinsip ini dikenal sebagai actio pauliana. Jadi, menolak sebaiknya didasari alasan yang wajar dan beritikad baik.

Hal yang sering keliru

• Mengira menolak cukup dengan berkata kepada keluarga.
• Mengambil atau menjual harta peninggalan sebelum memutuskan menolak.
• Mengira penolakan membuat anak otomatis tidak berhak; hal ini perlu diperiksa.

Dasar hukum

• KUH Perdata Pasal 1045, 1057, 1058
• KHI Pasal 175, 183

Dalam kategori yang sama

• Cara Menyusun Daftar Harta Warisan (Inventaris) yang Rapi
• Dana Pensiun dan Tunjangan Almarhum: Hak Janda, Duda, dan Anak
• Eksekusi Putusan Waris: Dari Putusan ke Pembagian Fisik Harta

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.