Menarik Persetujuan Data Pribadi: Langkah di Pengaturan, Surat Penarikan, dan Akibatnya
Cara mencabut izin pemakaian data di aplikasi atau layanan: lewat pengaturan, lewat surat, apa akibatnya pada layanan, dan data yang tetap boleh diproses tanpa persetujuan.
Isi artikel
- Persetujuan yang pernah Anda berikan pada dasarnya dapat ditarik, dan penarikan ini dikenal dalam UU PDP sebagai bagian hak subjek data.
- Penarikan berlaku ke depan; pemrosesan yang sudah terjadi sebelum penarikan tidak otomatis dibatalkan.
- Layanan tertentu bisa tidak berjalan bila persetujuan yang menjadi dasarnya dicabut.
- Pemrosesan yang memakai dasar lain, misalnya perjanjian atau kewajiban hukum, tidak bergantung pada persetujuan.
Persetujuan hanya salah satu dasar
UU 27/2022 menyebut beberapa dasar pemrosesan data pribadi: persetujuan, perjanjian, kewajiban hukum, dan dasar lain. Persetujuan hanya satu di antaranya. Karena itu, sebelum menarik, cari tahu dulu apakah pemrosesan yang Anda keluhkan memang bergantung pada persetujuan.
Contohnya, bank tetap boleh menyimpan data nasabah untuk menjalankan perjanjian dan memenuhi kewajiban hukum, walaupun Anda mencabut persetujuan untuk penawaran promosi.
Karena itu, membaca kebijakan privasi layanan sangat membantu. Biasanya tertera dasar pemrosesan untuk tiap tujuan. Bila tidak jelas, tanyakan langsung kepada pengendali data dasar apa yang mereka pakai.
Cara menarik lewat pengaturan aplikasi
Banyak aplikasi menyediakan menu privasi atau izin. Di sana Anda dapat mematikan izin lokasi, kontak, iklan personal, atau berlangganan pesan promosi. Ini cara tercepat dan meninggalkan jejak berupa tanggal perubahan.
Ambil tangkapan layar sebelum dan sesudah. Bila aplikasi tidak menyediakan menu semacam itu, lanjutkan ke surat penarikan.
Beberapa aplikasi menyembunyikan menu privasi di bagian pengaturan lanjutan. Cari kata kunci seperti privasi, izin, iklan, atau data saya. Pengaturan di sistem operasi ponsel juga dapat dipakai untuk mencabut izin kamera, lokasi, dan kontak.
Cara menarik lewat surat atau surel
Tulis bahwa Anda menarik persetujuan untuk tujuan tertentu, misalnya pemasaran atau pembagian data ke mitra. Sebutkan akun dan tanggal. Mintalah konfirmasi tertulis bahwa pemrosesan atas dasar persetujuan itu dihentikan.
Sebutkan secara spesifik apa yang Anda cabut. Surat yang menyebut tujuan tertentu lebih mudah ditindaklanjuti daripada pernyataan umum.
Kirim surat dengan cara yang tercatat. Hindari hanya menulis di kolom ulasan aplikasi, karena kolom itu bukan kanal resmi untuk permintaan hak subjek data.
Setelah mengirim, periksa kotak surat dan folder spam beberapa hari. Balasan otomatis yang hanya berisi nomor tiket belum berarti permintaan dipenuhi, jadi tetap catat tanggal dan tunggu konfirmasi isi.
- Identitas akun
- Tujuan pemrosesan yang persetujuannya ditarik
- Permintaan konfirmasi tertulis
- Tanggal dan kanal pengiriman
Akibat penarikan bagi layanan
Bila sebuah fitur memang membutuhkan data tertentu, misalnya navigasi membutuhkan lokasi, mencabut izin berarti fitur itu tidak dapat dipakai. Itu wajar selama data tersebut benar-benar diperlukan untuk fitur tersebut.
Yang patut dipertanyakan adalah layanan yang menolak melayani Anda hanya karena Anda menolak pemrosesan yang tidak perlu. Apakah praktik itu melanggar aturan atau tidak sangat bergantung pada fakta, sehingga perlu dinilai kasus per kasus.
Bila Anda merasa dipaksa memberi persetujuan yang berlebihan, misalnya akses ke seluruh kontak hanya untuk memakai fitur sederhana, catat hal itu. Persetujuan yang sah semestinya diberikan secara jelas dan tidak menyesatkan, dan kami menganjurkan menilai kasus ini bersama penasihat hukum.
Penarikan tidak berlaku surut
Pemrosesan yang sah sebelum penarikan tidak serta-merta menjadi melanggar. Penarikan bekerja untuk masa depan. Namun data yang sudah tidak punya dasar pemrosesan sesudah penarikan semestinya tidak dipakai lagi untuk tujuan itu.
Jika Anda juga ingin datanya dihapus, ajukan permintaan penghapusan terpisah. Lihat artikel tentang cara menghapus akun dan data.
Bila setelah penarikan Anda tetap menerima pesan promosi untuk tujuan yang sudah dicabut, simpan buktinya dan ajukan keberatan tertulis. Itu menunjukkan bahwa penarikan Anda belum ditindaklanjuti.
Kaitannya dengan aturan pelaksana
Menurut KRES.ID, PP 33/2026 berlaku mulai 16 Januari 2027 dan memuat rincian pelaksanaan UU PDP. Rincian tentang bentuk dan tata cara penarikan persetujuan di dalamnya belum kami verifikasi.
Sampai aturan itu berlaku penuh dan peraturan lembaga terbit, gunakan prinsip dasar UU PDP dan kebijakan privasi masing-masing layanan sebagai pegangan.
Sebagai pengguna, biasakan memeriksa ulang izin aplikasi secara berkala, misalnya tiga bulan sekali. Izin yang dulu masuk akal bisa menjadi tidak perlu ketika kebutuhan Anda berubah.
Terakhir, jaga ekspektasi. Aturan pelaksana baru berlaku mulai 16 Januari 2027 menurut KRES.ID, lembaga pengawas belum jelas, dan praktik di lapangan masih berkembang. Bersabar dan teliti lebih berguna daripada langkah tergesa-gesa.
Persetujuan untuk anak dan orang yang diwakilkan
Untuk data pribadi anak, persetujuan pada dasarnya diberikan oleh orang tua atau wali. Karena itu, penarikan persetujuan atas data anak juga dilakukan oleh orang tua atau wali. Aturan rinci mengenai batas usia dan tata caranya perlu dicek pada naskah resmi.
Sebagai orang tua, periksa pula izin pada aplikasi permainan, belajar, dan media sosial yang dipakai anak. Banyak aplikasi meminta akses yang tidak berhubungan dengan fungsi utamanya.
Contoh kasus
Contoh: Sari menginstal aplikasi kebugaran dan menyetujui pembagian data ke mitra iklan. Beberapa bulan kemudian ia merasa tidak nyaman karena sering melihat iklan produk kesehatan. Ia mematikan izin iklan personal di pengaturan, lalu mengirim surel penarikan persetujuan pembagian data ke mitra sambil tetap memakai fitur pencatat langkah. Ia menyimpan konfirmasi balasan dan memantau apakah iklan serupa masih muncul.
Hal yang sering keliru
- Mengira penarikan persetujuan membatalkan seluruh perjanjian layanan.
- Mengira semua pemrosesan butuh persetujuan.
- Mencabut izin tanpa mengecek fitur yang bergantung padanya.
Artikel ini bersifat umum. Dasar pemrosesan dan akibat penarikan perlu dinilai berdasarkan fakta dan naskah resmi.
- KRES.ID: PP 33/2026 Aturan Pelaksana UU PDP — www.kres.id
- Peraturan BPK (UU PDP, UU ITE, KUHP) — peraturan.bpk.go.id
Informasi per 16 Oktober 2026. Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.
Dasar hukum
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi
Dalam kategori yang sama
- Mengamankan Akun Setelah Kebocoran Data: Kata Sandi, OTP, dan Jalur Pemulihan
- Menuntut Ganti Rugi Kebocoran Data Pribadi: Apa yang Perlu Disiapkan Korban
- Menyumbang Data Secara Sukarela: Peran Warga dan Komunitas dalam UU Satu Data Indonesia
Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.