Mediasi Sengketa UU Satu Data: 14 Hari Kerja dan Perpanjangan 14 Hari Kerja

Apa itu mediasi

Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak netral yang disebut mediator. Mediator tidak memutus perkara, tetapi membantu para pihak mencari kesepakatan.

Cara ini umumnya lebih cepat dan murah dibanding gugatan. Hasilnya berupa kesepakatan yang dibuat bersama, bukan putusan yang dipaksakan oleh hakim.

Dalam praktik di Indonesia, mediasi dikenal luas pada perkara perdata, hubungan industrial, dan sengketa konsumen. UU SDI, menurut pemberitaan, juga mengutamakan jalur ini untuk sengketa yang berkaitan dengan Satu Data.

Kelebihan lain mediasi adalah sifatnya yang lebih tertutup dibanding sidang, sehingga hubungan antarpihak yang masih harus bekerja sama, seperti dua instansi, lebih mudah dijaga.

Yang dilaporkan tentang UU SDI

Menurut pemberitaan, penyelesaian sengketa UU SDI diutamakan di luar pengadilan melalui mediasi paling lama 14 hari kerja. Waktu itu dapat diperpanjang 14 hari kerja.

Dengan begitu, batas total yang dilaporkan adalah 28 hari kerja. Namun, sumber tidak menjelaskan kapan hitungan dimulai, sehingga hal itu perlu dicek pada naskah resmi.

Hari kerja berbeda dari hari kalender karena tidak menghitung akhir pekan dan hari libur. Karena itu, 14 hari kerja bisa setara dengan sekitar tiga pekan kalender, tergantung hari libur.

Perpanjangan juga tampaknya tidak otomatis. Apakah perlu persetujuan para pihak atau penetapan pejabat tertentu, sumber tidak menjelaskan, sehingga hal itu harus dicek pada naskah resmi sebelum bergantung padanya.

Sengketa apa yang dimaksud

Sumber yang kami baca tidak merinci jenis sengketa. Kemungkinan menyangkut perbedaan antara instansi, atau antara pengguna dan penyelenggara data, tetapi ini hanya dugaan dan perlu dipastikan.

Karena itu, jangan menyimpulkan bahwa semua masalah data dapat diajukan ke mediasi UU SDI. Hubungi lembaga berwenang setelah aturan pelaksananya jelas.

Jika sengketa timbul antarinstansi pemerintah, mediasi mungkin dilakukan oleh lembaga koordinator. Namun, ini hanya kemungkinan, sebab sumber tidak menyebut siapa pelaksana mediasi.

Alur umum mediasi

Secara umum, mediasi diawali permohonan, kemudian pertemuan para pihak dengan mediator, pembahasan opsi, dan akhirnya kesepakatan atau kegagalan. Setiap tahap memerlukan waktu singkat bila tenggat hanya 14 hari kerja.

Bila tercapai kesepakatan, hasilnya biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis. Apakah dokumen itu punya kekuatan eksekusi menurut UU SDI belum diketahui.

Bila tenggat habis tanpa kesepakatan, para pihak perlu tahu langkah selanjutnya. Informasi itu sebaiknya dicari pada ketentuan penyelesaian sengketa dalam naskah resmi.

Pada tahap pertemuan, mediator biasanya meminta setiap pihak menjelaskan versinya dan kebutuhan utamanya. Dari situ, mediator membantu mencari titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak.

Bila mediasi tidak berhasil

Pemberitaan menyebut penyelesaian di luar pengadilan diutamakan, yang berarti jalur pengadilan tetap mungkin. Rinciannya, termasuk pengadilan mana yang berwenang, belum dijelaskan.

Para pihak sebaiknya menyimpan dokumen, bukti komunikasi, dan catatan pertemuan. Dokumen itu dapat membantu bila perkara berlanjut ke tahap berikutnya.

Bukti yang tertata juga mempercepat mediasi lanjutan. Pihak yang sejak awal menyimpan salinan surat dan catatan komunikasi umumnya lebih siap menjelaskan kronologi kepada mediator.

Jangan lupa bahwa tenggat 14 hari kerja berarti para pihak perlu cepat menyiapkan dokumen. Menunda berarti mengurangi waktu berunding yang efektif sebelum perpanjangan dipakai.

Mediasi dan pidana

Mediasi menyelesaikan sengketa antarpihak. Ia tidak otomatis menghentikan proses pidana pada perbuatan seperti serangan atau sabotase terhadap pusat data nasional yang diancam Pasal 133 menurut pemberitaan.

Penegak hukum tetap dapat bergerak jika ada dugaan tindak pidana. Hal ini mengikuti prinsip umum bahwa kepentingan publik tidak sepenuhnya dapat diselesaikan oleh perdamaian pribadi.

Pengecualian ini penting agar mediasi tidak disalahgunakan untuk menutupi kejahatan. Apakah UU SDI membatasi jenis perkara yang dapat dimediasi, belum dijelaskan oleh sumber yang kami baca.

Hasil mediasi yang disepakati biasanya mengikat para pihak sebagai perjanjian, tetapi bukan berarti pelaku kejahatan terbebas. Kepolisian dan kejaksaan tetap menjalankan tugasnya secara terpisah.

Persiapan sebelum mediasi

Persiapan yang baik meliputi memahami pokok sengketa, mengumpulkan dokumen, menentukan hasil yang diharapkan, dan memahami batas kewenangan wakil yang hadir. Sikap terbuka juga membantu proses singkat.

Karena waktunya ketat, pihak yang bersengketa perlu menjawab dengan cepat. Keterlambatan menyerahkan data dapat memperlambat dan menggunakan sebagian jatah waktu 14 hari kerja.

Selain itu, tentukan siapa yang berwenang menandatangani kesepakatan. Wakil yang tidak memiliki kewenangan akan menghambat proses, terutama dalam waktu yang terbatas seperti 14 hari kerja.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah pemerintah desa dan kabupaten berbeda angka dalam data kependudukan yang dipakai untuk menyalurkan bantuan. Mereka memilih mediasi dengan bantuan pihak berwenang. Sesuai gambaran dalam pemberitaan, mediasi berlangsung hingga 14 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja bila belum sepakat. Mekanisme rincinya perlu dicek pada aturan pelaksana.

Hal yang sering keliru

• Mengira mediasi UU SDI wajib untuk semua jenis masalah data.
• Mengira mediasi menghapus pidana bagi pelaku serangan.
• Mengira 28 hari kerja sudah pasti dihitung dari tanggal tertentu.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Prinsip umum penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Dalam kategori yang sama

• Menarik Persetujuan Data Pribadi: Langkah di Pengaturan, Surat Penarikan, dan Akibatnya
• Mengamankan Akun Setelah Kebocoran Data: Kata Sandi, OTP, dan Jalur Pemulihan
• Menuntut Ganti Rugi Kebocoran Data Pribadi: Apa yang Perlu Disiapkan Korban

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.