Masa Transisi dari Perpres 39/2019 ke UU Satu Data Indonesia: Apa yang Perlu Diperhatikan?

Dua lapis aturan

Sebelum undang-undang, tata kelola data pemerintah diatur melalui Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kini DPR telah mengesahkan UU Satu Data Indonesia (SDI) pada 6 Oktober 2026.

Dalam masa peralihan, instansi mungkin menghadapi dua lapis aturan: yang lama dan yang baru.

Situasi seperti ini lazim terjadi setiap kali undang-undang baru menggantikan peraturan yang lebih rendah. Yang penting adalah memastikan instansi tidak terhenti menjalankan layanan data sehari-hari. Bila keduanya berjalan bersamaan, aturan yang lebih tinggi pada umumnya lebih diutamakan, sebagai prinsip umum. Prinsip ini membantu menjaga kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data.

Apa yang dilaporkan

Menurut pemberitaan, UU SDI menggantikan payung hukum Perpres 39 Tahun 2019, dan penyesuaian sistem serta infrastruktur merujuk pada Perpres tersebut. Pemberitaan tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana peralihannya.

Kami tidak menemukan teks ketentuan peralihan atau penutup, sehingga tidak boleh disimpulkan bahwa Perpres otomatis tidak berlaku pada tanggal tertentu.

Pembaca yang membutuhkan kepastian, misalnya untuk menyusun kontrak atau peraturan internal, perlu menunggu naskah resmi dan tidak mengandalkan ringkasan berita semata. Hal ini juga berarti pelaku usaha dan peneliti yang memakai data pemerintah perlu mengikuti pengumuman resmi sebelum mengubah cara mengakses data.

Mengapa masa transisi penting

Tanpa masa transisi, instansi dapat bingung aturan mana yang dipakai. Peralihan yang tertib menjaga layanan dan pengelolaan data tetap berjalan.

Biasanya, undang-undang memuat ketentuan peralihan yang menyatakan aturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, sampai aturan pelaksana yang baru terbit. Ini penjelasan umum, bukan isi UU SDI.

Untuk undang-undang ini, apakah ketentuan peralihan serupa ada dan bagaimana isinya, belum dapat kami pastikan. Karena itu bagian ini hanya penjelasan umum yang sifatnya hati-hati. Prinsip kehati-hatian ini membantu menghindari keputusan yang terlalu dini dan kemudian harus dibatalkan.

• Aturan lama tetap menjadi pegangan hingga ada kepastian.
• Instansi menyiapkan penyesuaian internal.
• Aturan pelaksana dinantikan.

Yang kemungkinan berubah

Landasan hukum naik menjadi undang-undang sehingga dapat memuat sanksi administratif hingga pidana. Lembaga penyelenggara menggantikan konsep Badan Satu Data Indonesia, menurut pemberitaan.

Selain itu hadir ketentuan baru seperti Data Dasar Nasional, klasifikasi data, kewajiban pelaporan insiden 1x24 jam, dan pengawasan yang dilaporkan kepada DPR.

Perubahan itu juga berarti pelanggaran tertentu dapat berakibat lebih serius dibandingkan masa Perpres, misalnya untuk serangan terhadap pusat data nasional yang menurut pemberitaan diancam pidana penjara hingga 15 tahun. Namun, pidana tersebut dilaporkan hanya untuk perbuatan tertentu yang berat, bukan untuk kelalaian administratif biasa.

• Landasan hukum menjadi undang-undang.
• Lembaga penyelenggara menggantikan Badan SDI.
• Ada Data Dasar Nasional dan klasifikasi data.
• Ada pelaporan insiden 1x24 jam dan sanksi hingga pidana.

Yang belum diketahui

Belum diketahui kapan undang-undang berlaku, berapa lama masa transisi, apakah forum koordinasi lama tetap berjalan, dan bagaimana nasib sistem yang sudah dibangun.

Hal ini patut dicek pada naskah resmi, terutama ketentuan penutup.

Hal lain yang belum jelas adalah apakah data dan dokumen yang selama ini dikelola pengelola lama akan dialihkan ke lembaga baru, dan bagaimana prosesnya. Kepastian ini penting karena banyak pengadaan dan kerja sama sudah berjalan atas dasar aturan lama. Pertanyaan tersebut paling aman dijawab melalui surat resmi kepada instansi pembina atau konsultasi dengan biro hukum.

Dampak bagi daerah dan desa

Daerah dan desa yang sudah menerapkan Satu Data berdasarkan Perpres perlu memastikan upayanya tetap sejalan dengan undang-undang baru. Mereka sebaiknya tidak menghentikan pembenahan data.

Sementara itu, pembangunan aplikasi besar baru sebaiknya menunggu kejelasan standar teknis.

Sebagian daerah mungkin telah menyusun peraturan kepala daerah tentang data dengan merujuk Perpres. Peraturan semacam itu perlu ditinjau ulang setelah aturan baru dan pelaksananya jelas. Desa yang mengandalkan pendampingan daerah sebaiknya menanyakan apakah arahan lama masih berlaku sampai ada pemberitahuan baru.

• Pertahankan pembenahan data yang sudah berjalan.
• Tinjau peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
• Tunda pembangunan aplikasi besar tanpa kepastian standar.

Langkah aman

Simpan dokumen kebijakan lama, catat praktik yang sudah berjalan, dan susun daftar penyesuaian. Pantau pengumuman resmi tentang masa transisi.

Konsultasikan dengan unit hukum sebelum mengubah peraturan internal berdasarkan pemberitaan.

Catatan yang rapi tentang praktik yang sudah berjalan akan memudahkan penyesuaian ketika ketentuan transisi akhirnya diumumkan. Selalu catat tanggal dan sumber setiap pengumuman supaya jejak keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara itu, instansi dapat menunjukkan itikad baik dan kesiapan bila sewaktu-waktu diminta menjelaskan langkah yang diambil selama masa peralihan.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah kabupaten sudah memiliki forum data dan portal berdasarkan Perpres 39 Tahun 2019. Setelah undang-undang disahkan, kabupaten menyusun daftar penyesuaian, tetapi tetap memakai forum yang ada sampai ada pengumuman resmi tentang lembaga penyelenggara dan masa transisi. Mereka juga mendokumentasikan sistem dan data yang sudah ada agar peralihan dapat berjalan lebih cepat bila aturan baru telah berlaku penuh.

Hal yang sering keliru

• Mengira Perpres 39/2019 otomatis tidak berlaku sekarang.
• Mengira masa transisi sudah jelas lamanya.
• Menghentikan pembenahan data karena menunggu aturan baru.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Mediasi Sengketa UU Satu Data: 14 Hari Kerja dan Perpanjangan 14 Hari Kerja
• Menarik Persetujuan Data Pribadi: Langkah di Pengaturan, Surat Penarikan, dan Akibatnya
• Mengamankan Akun Setelah Kebocoran Data: Kata Sandi, OTP, dan Jalur Pemulihan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.