Laporan Polisi dan SP2HP: Hak Pelapor yang Perlu Diketahui

Apa itu laporan polisi

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang kepada pejabat berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dalam praktik, laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, disingkat SPKT, di polsek, polres, atau polda.

Setiap orang yang mengalami, melihat, atau menyaksikan peristiwa yang diduga tindak pidana berhak melapor, dan dalam hal tertentu berkewajiban melapor.

Cara membuat laporan

Datang ke SPKT terdekat membawa identitas. Sampaikan kronologi: apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa yang terlibat, dan kerugian yang dialami. Petugas menuangkannya dalam laporan polisi, yang Anda baca dan tandatangani bila sudah sesuai.

Anda berhak menerima tanda bukti laporan. Pastikan nomor laporan dan identitas penerima tercatat. Layanan resmi tidak memungut biaya.

Isi laporan yang baik

Uraikan peristiwa secara runtut dan jujur. Sertakan bukti pendukung, misalnya foto, tangkapan layar, kuitansi, atau nama saksi. Hindari menambah-nambah fakta, sebab keterangan yang tidak benar dapat merugikan pelapor sendiri.

Bila peristiwa terjadi di wilayah lain, polisi tetap dapat menerima laporan dan meneruskannya kepada kesatuan yang berwenang.

Apa itu SP2HP

SP2HP singkatan dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan. Isinya menjelaskan sampai di mana penanganan laporan Anda, misalnya saksi yang telah diperiksa atau kendala yang dihadapi.

Peraturan internal kepolisian mengatur bahwa penyidik memberikan SP2HP kepada pelapor secara berkala. Bila lama tidak ada kabar, Anda berhak menanyakannya secara sopan kepada penyidik yang menangani.

Contoh

Contoh: Pak Hasan ditipu oleh penjual daring fiktif bernama Rini. Ia melapor ke polres setempat dengan membawa tangkapan layar percakapan dan bukti transfer. Setelah dua pekan, ia menerima SP2HP yang menyebut penyidik telah memeriksa dua saksi dan akan meminta keterangan bank. Pak Hasan menyimpan SP2HP itu bersama tanda bukti laporan. (Nama dan kasus fiktif.)

Jika laporan tidak ditindaklanjuti

Pelapor dapat bertanya kepada penyidik, atasan penyidik, atau mengajukan pengaduan ke kanal pengawasan internal kepolisian. Dalam kondisi tertentu, tersedia pula mekanisme praperadilan atau pengaduan ke lembaga pengawas eksternal.

Pastikan Anda berkomunikasi tertulis atau meminta bukti setiap pertemuan agar jejaknya jelas.

Laporan tidak sama dengan perkara pasti naik

Tidak semua laporan berujung pada persidangan. Penyidik menilai apakah peristiwa merupakan tindak pidana dan apakah bukti cukup. Jika tidak, penanganan dapat dihentikan sesuai ketentuan, dan pelapor perlu diberi tahu alasannya.

Karena itu, kelengkapan bukti dan kejelasan kronologi sangat menentukan. Jangan kecewa bila proses terasa lama; teruslah berkomunikasi dengan penyidik dengan cara yang santun dan terdokumentasi.

Laporan daring dan jalur lain

Beberapa satuan kepolisian menyediakan kanal pelaporan daring atau aplikasi. Jalur ini praktis, tetapi pelapor biasanya tetap diminta hadir untuk verifikasi dan pemeriksaan. Simpan nomor laporan yang diberikan sistem.

Untuk kejadian darurat, hubungi layanan darurat kepolisian lebih dahulu, lalu lengkapi laporan setelah situasi aman.

Hal yang sering keliru

• Membayar kepada oknum agar laporan diproses; layanan resmi tidak berbayar.
• Tidak menyimpan tanda bukti laporan sehingga sulit menagih perkembangan.
• Menambah fakta yang tidak benar sehingga berbalik menjadi masalah hukum.

Dasar hukum

• KUHAP lama dan baru
• Peraturan Polri tentang penyidikan

Dalam kategori yang sama

• Setelah Vonis: Pikir-pikir, Banding, dan Hak Terdakwa
• Alur Perkara Pidana: dari Laporan sampai Putusan
• Alur Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Acara Cepat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.