Komputasi Awan dan Lokasi Data Pemerintah dalam Kerangka UU SDI: Pertanyaan yang Perlu Dijawab

Apa yang tidak dikatakan sumber

Penting dimulai dari batas informasi. Pemberitaan tentang UU Satu Data Indonesia (SDI) yang kami baca tidak menyebut aturan khusus tentang komputasi awan. Tidak ada keterangan bahwa data pemerintah wajib atau dilarang disimpan di layanan awan tertentu.

Karena itu, tulisan ini tidak membuat aturan baru. Ia mengajukan pertanyaan yang relevan dengan unsur yang memang diberitakan, yaitu kedaulatan data, pusat data nasional, dan Data Tertutup.

Dengan menyadari batas ini, pembaca terhindar dari kesalahan umum, yaitu menganggap pemberitaan tentang kedaulatan data sebagai aturan teknis yang rinci. Pada tahap ini, yang pasti hanya arah kebijakan, bukan syarat teknis penyimpanan.

Apa itu komputasi awan

Komputasi awan berarti memakai server, penyimpanan, dan aplikasi milik penyedia lewat internet, tanpa membeli seluruh perangkat sendiri. Penyedia mengelola perangkat keras di pusat datanya, sedangkan pengguna membayar sesuai pemakaian.

Keuntungannya fleksibel dan sering lebih murah. Risikonya, data berada di infrastruktur yang dikendalikan pihak lain. Di sinilah isu kedaulatan data muncul: siapa yang benar-benar mengendalikan data tersebut.

Ada beberapa model layanan awan. Ada yang dikelola penuh penyedia, ada yang dibangun di pusat data sendiri, ada pula campuran. Isu kedaulatan berbeda untuk tiap model. Pada model campuran, data sensitif dapat disimpan di pusat data sendiri sementara data biasa di layanan publik.

Unsur UU SDI yang relevan

Menurut pemberitaan, UU SDI menyebut pusat data nasional, infrastruktur kriptografi, audit keamanan, dan audit kedaulatan data. Pemanfaatan teknologi baru juga disyaratkan menjamin kedaulatan data dan keterlacakan.

Selain itu, akses atau transfer Data Tertutup ke luar yurisdiksi wajib mendapat persetujuan DPR. Jika layanan awan menyimpan Data Tertutup di luar negeri, aturan ini dapat menjadi relevan. Namun, karena kriteria belum jelas, hubungan itu masih dugaan.

Dalam percakapan publik, istilah pusat data nasional sering dipakai. Menurut pemberitaan, UU SDI melindungi pusat data nasional dengan ancaman pidana bagi penyerangnya. Namun sumber kami tidak menjelaskan apakah instansi wajib menempatkan datanya di pusat data nasional tersebut.

Tiga pertanyaan kunci

Pertama, di mana data disimpan secara fisik, termasuk salinan cadangan? Kedua, siapa yang memegang kunci enkripsi dan hak administrator? Ketiga, apa isi kontrak tentang pengembalian data, akses pihak asing, dan pemberitahuan insiden?

Jawaban jujur atas tiga pertanyaan ini sudah memberi gambaran kedaulatan data. Penyedia yang tidak mau menjawab merupakan tanda peringatan, terutama untuk data yang sensitif.

Kunci enkripsi layak mendapat perhatian khusus. Jika kunci dipegang penyedia, penyedia secara teknis dapat membuka data. Jika kunci dipegang pengguna, penyedia hanya menyimpan data yang tidak terbaca. Pilihan ini menentukan seberapa besar kendali yang Anda miliki.

Daftar periksa untuk kontrak

Bila instansi atau perusahaan menyewa layanan awan untuk mengelola data pemerintah, kontrak sebaiknya memuat hal berikut.

Kontrak yang baik juga mencantumkan hak audit. Instansi atau pihak yang ditunjuk dapat memeriksa kepatuhan penyedia. Mengingat UU SDI menyebut audit keamanan dan audit kedaulatan data, hak audit dalam kontrak akan memudahkan pemenuhan permintaan bukti.

• Lokasi penyimpanan data dan cadangan disebutkan jelas.
• Pemindahan data ke lokasi lain memerlukan persetujuan tertulis.
• Pemberitahuan insiden diberikan segera agar tenggat laporan terpenuhi.
• Data dapat dikembalikan dan dihapus bersih saat kontrak berakhir.
• Penyedia bersedia diperiksa dan memberi bukti keamanan.

Kaitan dengan backup dan pemulihan

Lokasi data juga memengaruhi ketahanan. Menaruh semua cadangan di tempat yang sama dengan data utama berisiko jika tempat itu terkena bencana atau serangan. Cadangan yang terpisah, bahkan terputus dari jaringan utama, lebih tahan.

Karena itu, keputusan lokasi harus menimbang dua kepentingan sekaligus: kedaulatan dan ketahanan. Dua kepentingan itu kadang tarik-menarik, sehingga perlu dikaji bersama pakar teknis dan hukum.

Biaya perlu dipertimbangkan. Layanan yang memenuhi syarat kedaulatan dan keamanan tinggi mungkin lebih mahal. Pemerintah daerah kecil perlu menimbang kebutuhan dan anggaran, serta mencari dukungan dari instansi pembina bila tersedia.

Menunggu aturan turunan

Peraturan pelaksana kemungkinan akan menjelaskan hal teknis, seperti persyaratan lokasi dan standar keamanan layanan. Pantau pengumuman lembaga bidang siber dan persandian serta lembaga penyelenggara SDI.

Sampai saat itu, hindari klaim berlebihan, baik dari penyedia yang menyatakan layanannya pasti sesuai UU SDI, maupun dari pihak yang menyatakan awan pasti dilarang. Kedua klaim tersebut belum memiliki dasar dalam sumber kami.

Pantau terus perkembangan aturannya.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah pemerintah kabupaten ingin memindahkan sistem arsip ke layanan awan. Tim teknis menyusun daftar tiga pertanyaan kunci, meminta penyedia menjawab secara tertulis, dan menambahkan klausul pengembalian data dalam kontrak. Mereka juga menyimpan cadangan di lokasi terpisah dan menunda pemindahan data yang statusnya belum jelas sampai aturan turunan terbit.

Hal yang sering keliru

• Mengira UU SDI sudah melarang semua penggunaan layanan awan.
• Mengira layanan awan otomatis tidak aman.
• Mengira data yang tersimpan di dalam negeri pasti berdaulat tanpa memeriksa kendali kuncinya.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Dalam kategori yang sama

• Kontrak dengan Prosesor Data Pribadi: Klausul Penting yang Perlu Dicek Menjelang PP 33/2026
• Kontrol Akses Data Terbatas dan PNBP dalam UU SDI: Siapa Boleh Membuka Data
• Koordinasi Lintas Instansi dalam Satu Data Indonesia: Siapa Mengoordinasikan Siapa?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.