Tenaga Kerja Pendamping TKA dan Alih Keterampilan: Kewajiban Pemberi Kerja

Apa itu tenaga kerja pendamping dan alih keterampilan, dan siapa yang terkena

Tenaga kerja pendamping adalah pekerja warga negara Indonesia yang ditunjuk pemberi kerja untuk mendampingi TKA dalam pekerjaannya, supaya dapat menyerap pengetahuan dan keahlian TKA tersebut. Alih keterampilan (alih teknologi dan keahlian) adalah proses memindahkan pengetahuan itu, biasanya lewat bimbingan langsung dan pendidikan serta pelatihan kerja.

Dasar pengaturannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan peraturan menteri pelaksananya. Menurut ringkasan yang dirujuk, pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja pendamping bagi TKA yang dipekerjakan, dan menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan kerja bagi pendamping agar kelak dapat menduduki jabatan yang diisi TKA. Pemberi kerja juga wajib memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada kementerian.

Pihak yang terkena:

• pemberi kerja TKA, terutama perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan nasional yang mendatangkan tenaga ahli;
• TKA yang wajib mengalihkan keahliannya;
• pekerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping;
• lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Tujuan akhirnya sederhana: jabatan yang hari ini membutuhkan TKA suatu saat dapat diisi orang Indonesia. Karena itu, kewajiban ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan kesempatan kerja.

Aturan yang berlaku dengan bahasa sehari-hari

Wajib menunjuk pendamping. Setiap TKA yang dipekerjakan umumnya didampingi pekerja Indonesia. Ketentuan rinci tentang jumlah pendamping per TKA dan kualifikasinya diatur dalam peraturan menteri. Perlu dicek, karena praktik di berbagai sektor berbeda.

Pendamping harus berkualifikasi. Pendamping dipilih dari pekerja yang pendidikan dan pengalamannya sesuai jabatan TKA, supaya alih keahlian dapat benar-benar terjadi. Menunjuk karyawan yang tidak berhubungan dengan jabatan TKA hanya demi memenuhi syarat dapat dianggap tidak sungguh-sungguh.

Wajib melatih pendamping. Menurut ringkasan peraturan menteri yang dirujuk, pendidikan dan pelatihan kerja bagi pendamping harus sesuai kualifikasi jabatan TKA. Lembaga pelatihan yang dipakai disyaratkan terakreditasi tingkat tertentu, dan pelatihan diharapkan menghasilkan sertifikat kompetensi. Rincian syarat lembaga dan sertifikat perlu dicek pada teks resmi terbaru.

TKA wajib mengalihkan keahlian. Kewajiban tidak hanya di pundak pemberi kerja. TKA diharapkan bekerja sama dalam proses alih keahlian.

Pelaporan. Pemberi kerja wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA, pelatihan, dan alih teknologi, secara berkala; frekuensi dan formatnya perlu dicek pada teks resmi.

Pelatihan bahasa. Pemberi kerja memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA. Hal ini membantu komunikasi dan mendukung kepatuhan, misalnya pada keselamatan kerja.

Pengecualian. Kewajiban pendamping dan pelatihan tidak berlaku bagi kategori tertentu. Menurut ringkasan yang dirujuk, pengecualian itu mencakup antara lain direksi atau komisaris, kepala kantor perwakilan, pengurus yayasan, dan TKA pada pekerjaan yang bersifat sementara. Cek teks resmi untuk daftar yang berlaku.

Pengantar tentang RPTKA ada di RPTKA dan notifikasi, apa bedanya.

Ciri pendamping yang efektif

Peraturan memberikan batas minimum. Praktik yang baik melampauinya.

Pemberi kerja yang serius biasanya membuat rencana alih keahlian per jabatan, dengan tahapan: pengenalan, kerja berpasangan, kerja mandiri dengan supervisi, lalu kerja mandiri penuh. Hal ini memudahkan evaluasi dan pelaporan.

Langkah praktis

1. Identifikasi TKA yang wajib didampingi. Periksa daftar TKA terhadap kategori pengecualian.
2. Tentukan pendamping. Pilih pekerja yang memahami bidangnya, pertimbangkan jumlah yang dibutuhkan untuk jabatan strategis, dan dapatkan persetujuan tertulis mereka.
3. Susun rencana alih keahlian. Tuliskan materi, jadwal, indikator, dan penanggung jawab.
4. Pilih lembaga pelatihan. Cek akreditasi lembaga dan apakah pelatihan menghasilkan sertifikat yang relevan.
5. Laksanakan pelatihan. Dokumentasikan daftar hadir, materi, foto kegiatan, dan hasil evaluasi.
6. Fasilitasi bahasa Indonesia bagi TKA bila diwajibkan atau dibutuhkan.
7. Evaluasi berkala. Nilai kemajuan pendamping setiap beberapa bulan dan sesuaikan rencana.
8. Susun laporan. Gabungkan informasi penggunaan TKA, pelatihan, dan alih teknologi dalam laporan sesuai format dan kanal yang ditentukan.
9. Simpan arsip sampai batas waktu yang disarankan agar siap diperiksa pengawas.

Peran pekerja pendamping: hak dan perlindungan

Pendamping adalah pekerja biasa dengan perlindungan penuh dari hukum ketenagakerjaan. Beberapa hal perlu dijaga:

• Beban kerja. Tugas pendamping jangan menjadi beban tambahan tanpa pengakuan. Bila tugasnya bertambah, upah dan tunjangan jabatan dapat dipertimbangkan sesuai kebijakan perusahaan.
• Penilaian kinerja. Keberhasilan alih keahlian bergantung pada dua pihak. Jangan menjadikan pendamping sebagai kambing hitam bila TKA tidak kooperatif.
• Karier. Pendamping yang berhasil perlu jalur karier yang jelas, termasuk kemungkinan menduduki jabatan TKA kelak.
• Kerahasiaan. Pendamping mungkin memperoleh akses informasi sensitif. Kontrak kerja dapat memuat klausul kerahasiaan, tetapi tidak boleh menghalangi hak dasar pekerja.
• Penghentian TKA. Bila TKA berhenti, pendamping tidak boleh serta-merta dirugikan.

Jika pendamping merasa diperlakukan tidak adil, ia dapat menempuh jalur biasa: perundingan bipartit, mediasi, dan pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan. Panduan aduan ada di cara mengajukan pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan.

Cara menyusun rencana alih keahlian

Rencana alih keahlian yang baik tidak harus tebal. Yang penting spesifik dan dapat diperiksa. Berikut kerangka yang dapat dipakai.

Dalam praktiknya, rencana sebaiknya ditinjau paling tidak setiap enam bulan. Jika TKA berganti posisi atau proyek berubah, rencana disesuaikan. Dokumentasi lengkap membantu saat pelaporan dan saat perpanjangan pengesahan.

Pelatihan bahasa Indonesia untuk TKA

Pemberi kerja diwajibkan memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA menurut ringkasan yang dirujuk. Ini bukan sekadar sopan santun. Bahasa memengaruhi keselamatan kerja, kualitas komunikasi, dan efektivitas alih keahlian. Pemberi kerja dapat menyelenggarakan kursus di internal, bekerja sama dengan lembaga bahasa, atau memberi tunjangan belajar.

Beberapa catatan praktis:

• tentukan target kemampuan, misalnya mampu memahami instruksi keselamatan dan berkomunikasi dengan tim;
• jadwalkan di luar jam padat agar TKA dapat mengikuti;
• catat kehadiran dan perkembangan untuk laporan;
• rancang materi yang kontekstual dengan pekerjaan, misalnya istilah teknis di lini produksi.

Bagi pendamping, kemampuan bahasa asing TKA juga penting. Banyak perusahaan menyediakan penerjemah untuk bagian awal, lalu mengurangi bantuan seiring meningkatnya kemampuan kedua pihak.

Kapan alih keahlian dianggap gagal

Alih keahlian dianggap tidak efektif bila setelah masa tertentu pendamping belum mampu mengambil peran, atau bila TKA tidak pernah bertemu pendamping. Tanda-tanda yang perlu diperbaiki:

1. Tidak ada jadwal bimbingan, sehingga pendamping hanya melihat dari jauh.
2. TKA menyimpan informasi kunci dan enggan membagikannya.
3. Pendamping berganti-ganti dalam waktu singkat.
4. Pelatihan hanya berupa seminar umum yang tidak terkait jabatan.
5. Laporan memuat angka kehadiran tetapi tidak mengukur kemampuan.

Jika hal-hal itu terjadi, lakukan evaluasi dan perbaikan. Pemberi kerja dapat meminta TKA untuk menyusun dokumentasi pengetahuan, seperti prosedur kerja dan panduan, sehingga pengetahuan tidak hilang ketika TKA pergi. Dokumen semacam itu juga membantu pendamping baru.

Pengaduan tentang pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban ini dapat disampaikan kepada pengawas ketenagakerjaan. Pekerja yang menjadi pendamping dapat melapor tanpa takut dikenai tindakan balasan; pembalasan terhadap pelapor tidak dibenarkan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Kewajiban pendamping dan alih keterampilan sudah ada sejak aturan penggunaan TKA sebelumnya. Dengan PP 34/2021, kewajiban itu dipertahankan dan dikaitkan dengan pengesahan RPTKA yang diurus secara daring. Peraturan menteri pelaksananya merinci cara menunjuk pendamping, kualifikasi lembaga pelatihan, serta pelaporan.

Hal yang berubah dalam beberapa tahun terakhir adalah pengawasan yang lebih terlihat. Pemberitaan menyebut penindakan terhadap warga asing yang bekerja tanpa dokumen RPTKA. Bagi pemberi kerja, hal ini berarti kepatuhan administratif, termasuk laporan pendamping, sebaiknya diperlakukan serius.

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak berlaku lagi dan digantikan UU 6/2023, sehingga rujukan dalam artikel lama perlu dicek ulang. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, tetapi undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan; naskah resminya belum ditemukan, sehingga pengaruhnya pada kewajiban pendamping belum dapat dipastikan.

Kesalahan umum

Contoh: Sebuah pabrik fiktif mempekerjakan seorang insinyur asing untuk memasang dan memelihara lini produksi baru. Perusahaan menunjuk dua teknisi senior sebagai pendamping, menyusun rencana pelatihan enam bulan, dan menjadwalkan sesi kerja berpasangan tiga kali seminggu. Pelatihan dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi, dan hasilnya dicatat dalam laporan tahunan. Setelah satu tahun, salah satu pendamping mampu mengoperasikan lini produksi sendiri, sehingga perusahaan merencanakan pengurangan peran TKA. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah satu pendamping boleh mendampingi lebih dari satu TKA? Ketentuan jumlah pendamping per TKA mengikuti peraturan menteri. Dalam praktik, satu pendamping untuk beberapa TKA mungkin dibolehkan bila bidangnya sama. Cek ketentuan terbaru.

Apakah TKA yang bekerja sementara wajib didampingi? Menurut ringkasan yang dirujuk, TKA yang bekerja sementara termasuk kategori yang dikecualikan dari kewajiban pendamping. Cek definisi dan batas waktunya pada teks resmi.

Apakah pelatihan harus di lembaga luar? Ringkasan peraturan menteri menyebut lembaga pelatihan dengan akreditasi tertentu. Pelatihan internal mungkin diterima bila memenuhi syarat. Tanyakan kepada dinas ketenagakerjaan atau kementerian.

Apa akibat tidak menunjuk pendamping? Dapat berakibat sanksi administratif seperti denda, penghentian sementara pelayanan, dan pencabutan pengesahan RPTKA. Nominal dan rincian perlu dicek pada teks resmi.

Ringkasan

• Pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja pendamping dan menyelenggarakan pelatihan untuk alih keahlian.
• Pendamping harus berkualifikasi sesuai jabatan TKA, dan pelatihan perlu dibuktikan.
• Kategori tertentu seperti direksi, komisaris, dan pekerjaan sementara dikecualikan.
• Pelaksanaan harus dilaporkan secara berkala, dan pelatihan bahasa Indonesia difasilitasi.
• Pendamping tetap pekerja dengan hak penuh.
• Periksa teks resmi terbaru karena UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum berlaku.

Dasar hukum

• PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 (periksa status terbaru)

Baca juga

• RPTKA dan Notifikasi Tenaga Kerja Asing: Apa Bedanya dan Siapa yang Wajib
• Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA): Siapa Wajib Bayar, Besaran, dan Sanksinya
• Perjanjian Kerja Berbahasa Indonesia dan Pekerja Asing: Aturan Dua Bahasa dan Akibatnya
• Cara Mengajukan Pengaduan ke Pengawas Ketenagakerjaan: Dokumen, Proses, dan Hasilnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.