KDRT: Delik Aduan, Pencabutan Aduan, dan Perdamaian

Apa itu delik aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang baru dapat diproses bila korban mengajukan pengaduan. Tanpa pengaduan, polisi tidak dapat melanjutkan. Sebaliknya, pada delik biasa aparat dapat bertindak meski korban tidak mengadu. UU PKDRT memuat beberapa kekerasan dalam lingkup suami istri sebagai delik aduan.

Pasal 51, 52, dan 53 UU PKDRT

Pasal 51 menyatakan tindak pidana kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), yaitu yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, merupakan delik aduan. Pasal 52 menetapkan hal serupa untuk kekerasan psikis ringan, dan Pasal 53 untuk kekerasan seksual antara suami dan istri.

Artinya, kekerasan yang lebih berat, terhadap anak, atau terhadap orang lain dalam rumah tangga, tidak otomatis delik aduan.

Perdamaian dan pencabutan aduan

UU PKDRT tidak mengatur mekanisme damai secara khusus. Pencabutan aduan pada delik aduan diatur dalam KUHP, termasuk batas waktu penarikan aduan. Karena KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, batas waktu tepatnya perlu dicek pada ketentuan yang berlaku. Setelah pengaduan dicabut secara sah, perkara delik aduan umumnya tidak dilanjutkan.

Contoh: Pak Bambang dan Bu Ani (nama fiktif) bertengkar sehingga Bu Ani mengadu ke polisi atas kekerasan ringan. Setelah konseling, mereka rujuk. Bu Ani mencabut aduannya, dan perkara delik aduan itu dihentikan. Akan tetapi bila kekerasannya terulang, ia dapat mengadu lagi.

Risiko perdamaian yang tidak sukarela

Korban kadang ditekan keluarga, mertua, atau pelaku untuk damai demi nama baik atau demi anak. Perdamaian seperti ini berisiko membuat kekerasan terulang. Karena itu, korban perlu didampingi, mendapat informasi lengkap, dan diberi waktu berpikir. Tuangkan kesepakatan tertulis, misalnya pelaku berhenti melakukan kekerasan, mengikuti konseling, dan memberi nafkah, serta tetapkan konsekuensi bila dilanggar.

Keadilan restoratif

Kepolisian dan kejaksaan memiliki pedoman keadilan restoratif, yaitu Peraturan Kepolisian 8/2021 dan Peraturan Kejaksaan 15/2020, yang memberi ruang penyelesaian di luar pengadilan untuk perkara tertentu. Dalam kasus KDRT, penerapannya harus hati-hati karena ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban. Syarat dan batasannya perlu diperiksa pada masing-masing peraturan.

Peran pendamping dan konseling

Konseling pasangan, mediasi keluarga, dan pendampingan psikologis dapat membantu pemulihan. Pastikan konseling dipimpin pihak netral dan profesional, bukan pihak yang memaksa korban kembali. Korban berhak berkata tidak.

Contoh langkah menimbang damai atau lanjut

Menimbang damai bukan keputusan satu malam. Ada baiknya korban menjalani beberapa langkah berikut.

1. Tanyakan kepada penyidik atau advokat apakah perkara termasuk delik aduan atau delik biasa.
2. Bicara dengan pendamping atau psikolog untuk memahami risiko dan kebutuhan pemulihan.
3. Catat syarat yang diminta dari pelaku: berhenti melakukan kekerasan, mengikuti konseling, nafkah, dan tempat tinggal.
4. Buat kesepakatan tertulis dan simpan salinan di tempat aman.
5. Tetapkan apa yang akan dilakukan bila kekerasan terulang, termasuk mengadu kembali.

Perlu diingat bahwa pencabutan aduan tidak menghapus hak korban menuntut nafkah atau menggugat cerai secara perdata. Jalur perdata berjalan sendiri.

Bila damai gagal atau diingkari

Jika pelaku mengulang kekerasan setelah damai, korban dapat mengajukan pengaduan baru, meminta perintah perlindungan, dan mengumpulkan bukti lagi. Catatan tentang kesepakatan damai sebelumnya berguna untuk menunjukkan pola kekerasan. Pengadilan dan penyidik umumnya melihat pengulangan sebagai hal serius. Hubungi pendamping agar tidak sendirian menghadapi proses berikutnya.

Di sisi lain, pelaku yang sungguh-sungguh berubah dapat membuktikannya dengan mengikuti konseling dan memenuhi kewajiban. Tetapi perubahan itu tidak boleh menjadi alasan memaksa korban menanggung risiko.

Pesan untuk keluarga dan lingkungan

Keluarga besar dan tokoh masyarakat sebaiknya tidak memaksa korban berdamai. Dukungan yang paling berguna adalah mendengarkan, menjaga keselamatan korban dan anak, serta menghubungkan korban dengan pendamping profesional.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua KDRT bisa dihentikan hanya dengan damai.
• Berdamai di bawah tekanan tanpa pendampingan.
• Tidak mencatat kesepakatan damai secara tertulis.

Dasar hukum

• UU 23/2004 Pasal 51
• UU 23/2004 Pasal 52
• UU 23/2004 Pasal 53

Dalam kategori yang sama

• Pengangkatan Anak Lewat Penetapan Pengadilan: Alurnya
• Syarat Calon Orang Tua Angkat: Apa Saja yang Diminta?
• Perintah Perlindungan KDRT dan Peran LPSK bagi Korban

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.