Katalog Data Nasional dalam UU Satu Data Indonesia: Fungsi dan Cara Kerjanya

Apa itu katalog data

Katalog data adalah daftar terorganisasi yang menjelaskan data apa saja yang tersedia. Bayangkan katalog perpustakaan: ia tidak menyimpan semua buku, tetapi memberi tahu judul, pengarang, dan lokasi buku.

Katalog data nasional, menurut pemberitaan tentang UU SDI, adalah bagian dari tata kelola yang diatur undang-undang. Bentuk teknisnya belum dijelaskan sumber yang kami baca.

Pengertian ini penjelasan umum penulis.

Katalog yang baik juga memudahkan pencarian dengan kata kunci, kategori, dan penyaringan berdasarkan instansi atau tahun.

Dalam praktik di banyak negara, katalog data sering berwujud portal daring yang dapat dicari siapa saja, dilengkapi pratinjau data dan tautan unduh bagi data terbuka.

Isi katalog

Katalog biasanya memuat metadata tiap data, seperti judul, deskripsi, produsen, periode, format, dan klasifikasi akses. Dari situ pengguna dapat mencari dan menilai data sebelum memintanya atau mengunduhnya.

Karena itu metadata yang baik menjadi syarat katalog yang berguna. Jika metadata kosong atau tidak seragam, katalog sulit dipakai.

Selain metadata, katalog yang matang dapat menampilkan ulasan mutu, riwayat pembaruan, dan contoh penggunaan, meski belum diketahui apakah katalog nasional akan memuat semua itu.

• Judul dan deskripsi data.
• Instansi produsen dan kontak.
• Periode dan cakupan wilayah.
• Format dan klasifikasi akses.
• Tautan untuk meminta atau mengunduh.

Mengapa katalog dibutuhkan

Selama ini sulit mengetahui data apa saja yang dimiliki pemerintah. Peneliti, pelaku usaha, bahkan pegawai pemerintah sering mengulang pengumpulan data karena tidak tahu data serupa sudah ada.

Katalog nasional diharapkan mengurangi pemborosan itu. Satu pintu pencarian, banyak pemilik data. Pengguna cukup mencari di katalog, lalu mengikuti prosedur akses sesuai klasifikasi data.

Ini sejalan dengan prinsip bahwa data tetap dikelola produsennya.

Selain mempermudah pengguna, katalog membantu perencana menemukan kekosongan data, yaitu bidang yang belum memiliki data memadai.

Dengan demikian, keberadaan katalog juga dapat mendorong transparansi, karena publik dapat melihat jenis data apa yang dikelola negara.

Katalog dan interoperabilitas

Menurut pemberitaan, UU SDI menekankan interoperabilitas tanpa memusatkan basis data fisik. Katalog adalah contoh pendekatan itu: yang terpusat hanyalah informasi tentang data, bukan datanya.

Dengan metadata, standar, dan kode referensi yang sama, sistem dari instansi berbeda dapat saling terhubung. Katalog membantu orang menemukan titik hubungnya.

Bagaimana katalog tersambung ke sistem tiap instansi belum diketahui.

Dari sisi keamanan, katalog yang terpusat juga perlu dijaga ketat, karena memuat peta data milik banyak instansi.

Pendekatan terpusat pada informasi, tetapi tersebar pada data ini sering disebut sebagai federasi, yaitu banyak penyimpan yang tampil seperti satu etalase.

Istilah federasi adalah penjelasan umum penulis dan tidak ditemukan dalam sumber yang kami baca.

Katalog dan klasifikasi akses

Berada dalam katalog tidak berarti data dapat diakses bebas. Menurut pemberitaan, data diklasifikasikan menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup. Katalog mungkin hanya menampilkan keberadaan data, sedangkan aksesnya mengikuti kelas data.

Untuk Data Terbatas, akses dikabarkan dapat dikenai PNBP. Untuk Data Tertutup, ada kabar aturan persetujuan DPR bila diakses atau ditransfer ke luar yurisdiksi.

Bagaimana katalog menampilkan data tertutup belum dijelaskan.

Pemisahan antara menemukan data dan mengakses data penting dipahami, agar masyarakat tidak keliru menganggap semua yang terdaftar boleh diunduh.

Cara memanfaatkan katalog

Jika katalog sudah tersedia, gunakan kata kunci yang spesifik, misalnya nama indikator dan wilayah. Baca metadata, cek tanggal pembaruan, lalu hubungi produsen bila perlu penjelasan.

Hati-hati bila data yang ditemukan tampak mirip tetapi berasal dari instansi berbeda. Bandingkan definisinya sebelum memutuskan data mana yang dipakai.

Selalu cantumkan sumber dan tanggal akses dalam laporan.

Jika data yang Anda cari tidak ditemukan, laporkan kepada pengelola katalog agar kekosongan itu dapat ditindaklanjuti.

Bila memungkinkan, simpan tangkapan layar atau salinan metadata entri yang Anda pakai, karena isi katalog dapat berubah ketika data diperbarui.

Yang belum diketahui

Beberapa hal belum jelas: siapa pengelola katalog, apakah instansi wajib mendaftarkan seluruh datanya, apakah ada sanksi bila tidak, dan kapan katalog mulai berjalan. Tanggal berlaku UU pun belum kami temukan.

Pantau portal data pemerintah dan situs lembaga penyelenggara SDI setelah dibentuk. Menurut Medcom, lembaga itu harus dibentuk paling lama satu tahun.

Pembaca yang berkepentingan hukum sebaiknya menunggu naskah resmi dan peraturan pelaksana sebelum menyusun kewajiban pada instansinya.

Sumber informasi paling dapat dipercaya tetap naskah resmi, bukan ringkasan pemberitaan maupun artikel ini.

Contoh kasus

Contoh: Seorang mahasiswa fiktif mencari data jumlah koperasi aktif per kabupaten. Ia membuka katalog data, menemukan dua entri dari instansi berbeda, lalu membaca metadata keduanya. Salah satu memiliki periode lebih baru, sehingga ia memilihnya dan menuliskan sumber serta tanggal aksesnya dalam skripsi. Kebiasaan mencatat tanggal akses itu membuat sumber skripsinya mudah diperiksa pembimbing. Pembimbingnya pun dapat menelusuri kembali sumber yang dipakai.

Hal yang sering keliru

• Mengira katalog berarti semua data disimpan di satu tempat.
• Mengira semua data dalam katalog dapat diunduh bebas.
• Menyebut katalog sudah beroperasi padahal tanggal berlaku belum diketahui.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Keberatan atas Profiling dan Keputusan Otomatis: Hak Warga saat Algoritma Menilai Anda
• Mengadu ke Pengendali Data Pribadi: Urutan Eskalasi, Bukti, dan Contoh Isi Surat
• Kedaulatan Data dalam UU Satu Data Indonesia: Makna, Syarat, dan Batas Informasi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.