Independensi Pejabat PDP: Apa Artinya dan Bagaimana Menjaganya Menurut PP 33/2026

Mengapa independensi penting

Pejabat PDP bertugas memberi saran dan memantau kepatuhan. Bila ia takut dipecat karena pendapatnya tidak disukai pimpinan, sarannya kehilangan nilai. Karena itu, ulasan KRES.ID mencatat bahwa Pasal 146 menekankan sifat independen. Tujuannya agar penilaian pejabat PDP jujur dan dapat dipercaya subjek data.

Dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan seorang pemeriksa keuangan yang atasannya bisa memecatnya kapan saja. Laporannya cenderung aman, bukan jujur. Hal yang sama bisa terjadi pada pejabat PDP.

Subjek data juga berkepentingan. Mereka menitipkan data dengan harapan ada pihak di dalam organisasi yang membela kepentingan mereka.

Apa arti independen

Independen tidak berarti terpisah dari organisasi. Artinya, ia dapat menjalankan tugas tanpa diarahkan secara sepihak tentang isi pendapatnya, dan tidak dihukum karena menjalankan tugas dengan benar.

Bunyi persis pasalnya tidak kami temukan. Penjelasan ini mengacu pada pengertian umum, jadi perlu dicocokkan dengan naskah resmi.

Dengan kata lain, independensi adalah soal kebebasan berpendapat dalam menjalankan tugas, bukan soal kekebalan dari semua tanggung jawab. Organisasi tetap boleh menilai kinerjanya, selama penilaian itu tidak dipakai untuk menekan isi pendapat profesionalnya.

Benturan kepentingan

Benturan terjadi ketika pejabat PDP juga memegang jabatan yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data. Contohnya kepala pemasaran yang merangkap DPO, atau kepala teknologi informasi yang menilai sistemnya sendiri.

Dalam situasi itu ia berada di posisi menilai keputusannya sendiri, sehingga objektivitasnya mudah diragukan. Masalah ini sering muncul di organisasi kecil, karena satu orang bisa memegang banyak peran sekaligus. Semakin kecil organisasi, semakin penting mencari jalan keluar yang adil.

Salah satu jalan keluarnya adalah menunjuk DPO eksternal, atau menunjuk staf dari bagian yang tidak menentukan penggunaan data.

Cara organisasi menjaga independensi

Beberapa langkah praktis dapat diambil.

Daftar ini bukan kewajiban hukum yang tertera dalam PP, melainkan praktik baik yang sejalan dengan semangat independensi.

Dengan mencatat saran dan tindak lanjutnya, organisasi juga punya bukti bahwa pendapat DPO didengar dan dipertimbangkan secara serius.

• Melaporkan langsung kepada pimpinan tertinggi.
• Memberi waktu dan anggaran yang cukup.
• Melarang tindakan merugikan karier karena menjalankan tugas.
• Menghindari rangkap jabatan yang menimbulkan benturan.
• Mencatat saran DPO dan alasan bila saran tidak diikuti.

Independensi DPO eksternal

Untuk DPO eksternal, independensi diuji lewat kontrak. Bila perpanjangan kontrak tergantung pada kepuasan klien terhadap setiap pendapatnya, tekanan terselubung bisa muncul.

Kontrak yang baik mengatur jangka waktu yang wajar dan alasan pemutusan yang jelas, bukan sekadar ketidaksetujuan terhadap saran.

Kontrak dengan masa berlaku terlalu pendek dan mudah diputus tanpa alasan jelas membuat DPO eksternal rentan menyesuaikan pendapat demi memperpanjang kerja sama. Sebaliknya, klausul yang menjamin akses informasi dan akses ke pimpinan memperkuat posisinya.

Kaitannya dengan independensi lembaga

Terpisah dari pejabat PDP, Bisnis.com melaporkan praktisi yang mendesak agar lembaga pengawas PDP bersifat independen. Dua hal ini sering dibahas bersama, tetapi berbeda.

Independensi pejabat PDP berlaku di dalam organisasi pengendali atau prosesor. Independensi lembaga menyangkut pengawas yang menegakkan aturan dari luar.

Praktisi yang dikutip Bisnis.com menilai penerapan PP perlu dukungan otoritas independen agar penegakan tidak bergantung pada kepentingan tertentu. Pembahasan itu berbeda dari pasal tentang pejabat PDP, tetapi keduanya bertujuan sama: pelindungan data yang kredibel.

Yang masih perlu dicek

Kami belum menemukan apakah PP menetapkan larangan rangkap jabatan secara tegas, atau persyaratan kualifikasi pejabat PDP. Pembaca perlu membaca Pasal 146 dan pasal terkait pada naskah resmi.

Sementara menunggu, praktik baik di atas dapat dijalankan tanpa menunggu peraturan lembaga. Sambil menunggu, organisasi dapat menulis kebijakan internal yang menjelaskan posisi DPO, jalur pelaporan, dan perlindungannya dari tekanan.

Kebijakan itu mudah disesuaikan bila naskah resmi atau peraturan lembaga kelak memuat ketentuan yang lebih rinci.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah perusahaan logistik menunjuk kepala pemasarannya sebagai DPO karena ia paling memahami data pelanggan. Auditor internal mengingatkan bahwa kepala pemasaran menentukan bagaimana data dipakai untuk promosi, sehingga ia akan menilai keputusannya sendiri. Perusahaan lalu menunjuk staf hukum sebagai DPO yang melapor langsung kepada direktur utama, serta menetapkan aturan tertulis bahwa saran DPO tidak boleh dijadikan alasan penilaian kinerja yang merugikan. Perusahaan itu juga mencatat setiap saran DPO beserta tanggapan manajemen dalam laporan tahunan internal. Direktur utama menandatangani kebijakan itu dan membagikannya kepada seluruh karyawan.

Hal yang sering keliru

• Mengira independen berarti DPO boleh bekerja tanpa pengawasan sama sekali, padahal ia tetap harus menjalankan tugas yang ditetapkan organisasi, sehingga keberatan DPO tetap perlu dicatat dan dijawab pimpinan
• Mengira rangkap jabatan selalu aman asalkan orangnya berintegritas, padahal benturan kepentingan dinilai dari struktur jabatan, bukan dari niat baik, sehingga struktur jabatan perlu dirancang agar penilaian tidak bergantung pada niat baik individu
• Mengira independensi pejabat PDP sama dengan independensi lembaga pengawas, padahal keduanya berada pada tingkat yang berbeda, sehingga keduanya perlu dibedakan agar pembaca tidak salah menilai kewajiban organisasi

Dasar hukum

• Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026, Pasal 146 (menurut KRES.ID)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Infrastruktur Kriptografi dan Sertifikat Digital dalam UU SDI: Penjelasan Awam
• Interoperabilitas Data Tanpa Memusatkan Basis Data: Prinsip Utama Satu Data Indonesia
• Izin Akses Kontak dan Galeri di Aplikasi Pinjaman: Mana yang Wajar dan Apa Risikonya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.