Hibah Tanah: Alur Akta PPAT sampai Balik Nama

Apa itu hibah tanah

Hibah adalah pemberian sesuatu secara cuma-cuma dari pemilik kepada orang lain semasa pemilik masih hidup. Dalam KUH Perdata, hibah diatur mulai Pasal 1666. Untuk tanah yang sudah bersertifikat, pemberian ini baru diakui sebagai peralihan hak ketika dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Aturan dasarnya ada pada PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa peralihan hak melalui hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT. Jadi surat hibah tulisan tangan, meskipun ditandatangani saksi, belum cukup untuk balik nama.

Syarat dan dokumen yang perlu disiapkan

Pemberi hibah harus benar-benar pemilik tanah dan cakap hukum. Bila tanah adalah harta bersama suami istri, pasangan biasanya perlu ikut menyetujui atau menandatangani. Penerima hibah juga harus memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah tersebut.

• Sertifikat asli tanah.
• KTP, kartu keluarga, dan buku nikah pemberi serta penerima.
• Bukti pembayaran PBB tahun berjalan.
• NPWP, bila ada.
• Surat persetujuan pasangan atau ahli waris yang berkepentingan, bila diperlukan.

Cara kerja di kantor PPAT

PPAT lebih dulu memeriksa keaslian sertifikat dan status tanah di kantor pertanahan, misalnya apakah sedang diblokir, disita, atau dibebani hak tanggungan. Setelah itu para pihak menghadap, mendengar pembacaan akta, lalu menandatanganinya bersama dua orang saksi.

Akta kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan untuk balik nama. Pada praktiknya, PPAT biasanya mengajukan berkas dalam waktu yang singkat setelah akta ditandatangani, sehingga nama penerima hibah tercatat di buku tanah dan sertifikat.

Pajak dan biaya

Hibah dapat dikenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi penerima, dan ada ketentuan Pajak Penghasilan bagi pemberi. Hibah antar keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat, misalnya orang tua kepada anak, umumnya mendapat perlakuan khusus pada PPh, tetapi rinciannya sebaiknya dipastikan kepada PPAT atau kantor pajak.

Biaya akta PPAT dan biaya pendaftaran juga ada. Jangan percaya angka yang disebut orang tanpa dasar tertulis; mintalah rincian resmi dari PPAT.

Hibah dan hak ahli waris

Hibah kepada anak sering menimbulkan pertanyaan di antara saudara. Dalam hukum waris, hibah semasa hidup dapat diperhitungkan ketika pewaris meninggal. Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 membatasi hibah paling banyak sepertiga harta, dan Pasal 212 menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Contoh: Pak Bambang ingin menghibahkan sebidang tanah kepada anaknya, Bu Sari. Ia dan istrinya membawa sertifikat dan identitas ke PPAT. Setelah dicek bersih dari sengketa, mereka menandatangani akta hibah dan Bu Sari mengurus balik nama. Dua adik Bu Sari diberi tahu sejak awal agar kelak tidak menggugat.

Kapan hibah dapat dipersoalkan

Hibah bukan tanpa risiko. Hibah dapat digugat bila pemberinya ternyata tidak berhak, misalnya karena tanah itu sebenarnya harta bersama atau milik orang lain. Hibah juga dapat dipersoalkan bila dibuat di bawah tekanan, penipuan, atau saat pemberi tidak cakap secara hukum.

Ahli waris yang merasa bagian mereka dilanggar dapat mengajukan keberatan ke pengadilan setelah pemberi meninggal. Pengadilan lalu menilai apakah hibah melampaui batas yang diperbolehkan. Hasilnya bergantung pada fakta dan hukum waris yang berlaku bagi keluarga tersebut, sehingga tidak bisa dipastikan sebelumnya.

Tips menghindari sengketa

Pertama, bicarakan rencana hibah secara terbuka di dalam keluarga dan catat kesepakatannya. Kedua, gunakan PPAT yang terdaftar dan minta salinan akta setelah ditandatangani. Ketiga, simpan bukti pembayaran pajak dan bukti pendaftaran. Keempat, pastikan penerima benar-benar mengurus balik nama dan tidak membiarkan sertifikat tetap atas nama pemberi bertahun-tahun.

Bila pemberi masih ingin tinggal atau memakai tanah itu sampai akhir hayat, hal tersebut dapat dibicarakan dan dituangkan secara jelas, tetapi tanyakan kepada PPAT bagaimana cara menuliskannya agar tidak bertentangan dengan sifat hibah.

Hal yang sering keliru

• Mengira surat hibah di atas kertas bermaterai sudah cukup untuk balik nama; yang diperlukan adalah akta PPAT.
• Menghibahkan tanah harta bersama tanpa persetujuan pasangan, sehingga dapat digugat belakangan.
• Tidak memberi tahu ahli waris lain, lalu hibah dipersoalkan setelah pemberi meninggal.

Dasar hukum

• PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah
• KUH Perdata Pasal 1666
• Kompilasi Hukum Islam Pasal 210, 212

Dalam kategori yang sama

• Iklan Properti Menyesatkan: Hak Anda sebagai Konsumen
• Dari IMB ke PBG: Alur Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung
• Investasi Tanah Kavling: Cek Legalitas Sebelum Membeli

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.