Hibah kepada Anak dan Pengaruhnya pada Perhitungan Waris

Apa beda hibah dan waris?

Hibah adalah pemberian harta secara cuma-cuma ketika pemberinya masih hidup. Waris adalah peralihan harta karena pemiliknya meninggal dunia. Karena waktunya berbeda, banyak keluarga mengira hibah otomatis "di luar" warisan. Padahal hukum memberi aturan agar pembagian antaranak tetap adil.

Dasar hibah dalam KUH Perdata ada di Pasal 1666 dan seterusnya, sedangkan bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 sampai 214.

Aturan bagi umat Islam

KHI Pasal 210 mengatur bahwa pemberi hibah harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan. Hibah paling banyak sepertiga dari hartanya dan dilakukan di hadapan dua orang saksi.

Yang paling sering ditanyakan adalah Pasal 211: hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Artinya, ketika orang tua wafat, pemberian itu bisa dianggap sebagai bagian yang sudah diterima si anak, lalu dikurangkan dari jatah warisannya. Kata "dapat" penting, sebab perhitungan itu bergantung pada kesepakatan ahli waris atau penilaian hakim.

Aturan bagi non-Muslim

KUH Perdata mengenal pemasukan kembali (inbreng) pada Pasal 1086 dan seterusnya. Pada dasarnya, ahli waris yang pernah menerima hibah dari pewaris wajib memasukkan kembali nilai pemberian itu ke dalam perhitungan, kecuali pemberi menyatakan sebaliknya secara tegas. Selain itu, ada bagian mutlak (legitieme portie) pada Pasal 913 dan seterusnya, yaitu bagian minimum yang dilindungi hukum bagi ahli waris dalam garis lurus. Hibah yang menggerogoti bagian mutlak dapat dimintakan pengurangan.

Contoh: Pak Bambang (fiktif) memiliki dua anak, Rani dan Dito. Semasa hidup ia menghibahkan sebidang tanah senilai Rp400 juta kepada Rani. Saat Pak Bambang wafat, ia meninggalkan rumah senilai Rp600 juta. Jika hibah diperhitungkan, total harta untuk dibagi adalah Rp1 miliar, sehingga masing-masing anak berhak atas Rp500 juta. Rani sudah menerima Rp400 juta, jadi ia hanya menerima tambahan Rp100 juta, sedangkan Dito menerima Rp500 juta dari rumah.

Hibah tanah harus memakai akta

Untuk hibah tanah atau bangunan, peralihan haknya dibuat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan di kantor pertanahan (PP 24/1997 Pasal 37). Hibah lisan atas tanah sangat rawan digugat karena sulit dibuktikan. Untuk barang bergerak, bukti tertulis seperti surat pernyataan hibah bermeterai dan saksi tetap sangat membantu.

Cara mencegah sengketa antarsaudara

Sebagian besar sengketa lahir dari ketidaktahuan. Anak yang tidak mengetahui adanya hibah merasa dirugikan setelah orang tua wafat. Karena itu, sampaikan maksud hibah kepada seluruh anak, tuliskan apakah hibah itu dimaksudkan sebagai bagian warisan atau pemberian tambahan, dan simpan salinan akta dengan baik.

Bila ada sengketa, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama untuk perkara antara orang Islam, dan ke Pengadilan Negeri untuk non-Muslim. Sebelum itu, musyawarah dan mediasi biasanya lebih hemat waktu dan menjaga hubungan keluarga.

Bagaimana jika anak lain keberatan?

Anak yang merasa dirugikan dapat meminta penjelasan lebih dahulu kepada saudaranya, lalu menempuh musyawarah keluarga. Bila tidak ada titik temu, ia dapat mengajukan gugatan agar hibah diperhitungkan atau dikurangi. Hakim biasanya meminta bukti nilai harta pada saat pewaris wafat, jadi penilaian dari penilai independen atau pembanding harga tanah sangat berguna.

Perlu diingat bahwa hibah yang diberikan dengan niat sah, disepakati bersama, dan dicatat secara resmi umumnya lebih kuat. Sebaliknya, hibah yang dibuat diam-diam menjelang pewaris sakit keras lebih mudah dipersoalkan. KHI Pasal 213 bahkan menyebut hibah yang diberikan pada saat pemberi dalam keadaan sakit dan dekat dengan kematian memerlukan persetujuan ahli waris.

Hal yang sering keliru

• Mengira hibah tidak pernah dihitung. Bagi Muslim ada KHI Pasal 211, bagi non-Muslim ada aturan pemasukan kembali.
• Hibah tanah hanya dengan surat biasa. Peralihan hak atas tanah memerlukan akta PPAT agar sah untuk balik nama.
• Menghibahkan seluruh harta kepada satu anak. Hal ini berisiko dibatalkan atau dikurangi karena melanggar batas sepertiga (KHI) atau bagian mutlak (KUH Perdata).

Dasar hukum

• KHI Pasal 210, 211
• KUH Perdata Pasal 1086, 913
• PP 24/1997 Pasal 37

Dalam kategori yang sama

• Siapa Ahli Waris Menurut KUH Perdata: Empat Golongan
• Surat Keterangan Ahli Waris: Siapa Pembuatnya dan Syaratnya
• Wasiat untuk Yayasan: Testamen, Batas Hukum, dan Larangan Fidusi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.