FAQ UU Satu Data Indonesia: 12 Pertanyaan yang Sering Diajukan

Pertanyaan dasar

Apa itu UU SDI? Menurut pemberitaan, undang-undang yang mengatur tata kelola data pemerintah dari pusat sampai desa agar seragam, terhubung, dan aman. Kapan disahkan? Pada rapat paripurna DPR 6 Oktober 2026. Pertanyaan dasar ini sering diajukan oleh pembaca yang baru pertama kali mendengar istilah Satu Data.

Berapa bab dan pasalnya? Dua puluh bab dan 141 pasal. Siapa pengusulnya? Menurut pemberitaan, usul inisiatif DPR. Apa nomornya? Belum kami temukan.

Apa pengganti Perpres 39 Tahun 2019? Menurut pemberitaan, UU ini menggantikan payung hukum lama tersebut, tetapi ketentuan peralihannya perlu dicek. Pertanyaan tentang kedudukan perpres lama menjadi penting bagi instansi yang sistemnya masih merujuk padanya.

Pertanyaan tentang data

Apakah semua data dipusatkan? Tidak. Menurut pemberitaan, kepemilikan dan tanggung jawab tetap pada produsen data. Yang disatukan adalah standar, metadata, kode referensi, dan data induk. Jawaban ini juga membantu menenangkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan mengambil alih seluruh data milik instansi lain.

Apa itu Data Dasar Nasional? Data yang dikuasai negara dan menjadi rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, serta bantuan sosial. Isi enam klasternya belum kami ketahui.

Data apa yang boleh dibuka? Data diklasifikasikan menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup sesuai peraturan perundang-undangan. Kriterianya belum dijelaskan. Klasifikasi akan menentukan siapa dapat mengakses, sehingga pembaca perlu menunggu kriterianya.

Pertanyaan tentang pelaksana

Siapa yang melaksanakan? Pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data, dikoordinasikan Lembaga Penyelenggara SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini harus dibentuk paling lama satu tahun menurut Medcom. Pembagian peran ini dimaksudkan agar setiap data memiliki penanggung jawab yang jelas.

Apakah desa terlibat? Pemberitaan menyebut kewenangan berjenjang dari pusat, daerah, hingga desa atau kelurahan, termasuk musyawarah Data Desa atau Kelurahan.

Apakah warga dapat berperan? Ya, masyarakat disebut dapat memberi masukan, melapor dugaan penyalahgunaan data, mengawasi, dan menyumbang data sukarela. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari pengawasan, tetapi tata caranya belum dirinci.

Pertanyaan tentang keamanan dan pidana

Apa kewajiban jika ada insiden? Menurut pemberitaan, insiden keamanan data wajib dilaporkan paling lambat 1x24 jam. Apa ancaman pidananya? Pasal 133 menurut pemberitaan mengancam penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda kategori VIII bagi serangan terhadap pusat data nasional atau infrastruktur SDI. Kewajiban pelaporan cepat ini ditujukan agar kerugian akibat insiden dapat ditekan sejak awal.

Bagaimana dengan pejabat dan korporasi? Pasal 134 menambah pidana sepertiga bagi pejabat atau aparatur, dan Pasal 135 mengatur pidana bagi korporasi dan pengurusnya.

Berapa nominal denda kategori VIII? Tidak disebut sumber, sehingga kami tidak menyebutkannya. Meski demikian, besar denda tetap perlu dibaca pada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Pertanyaan tentang data pribadi

Apakah UU PDP masih berlaku? Ya. Sumber tidak menyebut UU SDI mengubah UU PDP, dan UU PDP tetap rezim khusus data pribadi. Hubungan rincinya belum dijelaskan. Pertanyaan ini wajar muncul karena UU PDP dan UU SDI sama-sama menyentuh data warga.

Apakah data pribadi saya dibuka ke semua instansi? Tidak ada sumber yang menyatakan demikian. Periksa pasal tentang klasifikasi dan akses pada naskah resmi.

Ke mana mengadu bila data disalahgunakan? Pemberitaan menyebut masyarakat dapat melapor dan sengketa diutamakan lewat mediasi, tetapi jalur rincinya menunggu aturan pelaksana. Selama jalur resmi belum jelas, simpan bukti dan hubungi lembaga bantuan hukum bila perlu.

Pertanyaan tentang sengketa dan biaya

Bagaimana sengketa diselesaikan? Menurut pemberitaan, diutamakan di luar pengadilan melalui mediasi paling lama 14 hari kerja, dapat diperpanjang 14 hari kerja. Mediasi diharapkan membuat penyelesaian lebih cepat dan murah dibanding perkara di pengadilan.

Apakah akses data berbayar? Akses Data Terbatas dapat dikenai PNBP, tetapi nilainya belum diketahui. Apakah transfer data ke luar negeri dilarang? Akses atau transfer Data Tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia wajib persetujuan DPR RI menurut Ketua Panja.

Kriteria dan mekanisme persetujuan itu belum dijelaskan. Pelaku usaha global sebaiknya memantau aturan ini sebelum memindahkan data penting ke luar negeri.

Pertanyaan yang belum terjawab

Kapan mulai berlaku? Belum diketahui. Adakah masa transisi? Belum diketahui. Kapan peraturan pelaksana terbit? Belum diketahui. Apa nama lembaga finalnya? Belum diketahui. Daftar ini akan diperbarui seiring munculnya informasi resmi yang baru.

Dalam menunggu, pantau situs DPR, Bappenas, dan portal data pemerintah. Periksa naskah resmi sebelum mengambil keputusan.

Untuk kasus tertentu, bertanyalah kepada advokat. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum. Ketelitian membaca sumber resmi jauh lebih bermanfaat daripada mengandalkan ringkasan yang beredar.

Contoh kasus

Contoh: Pemilik toko daring bertanya apakah ia harus segera mengubah sistem datanya karena UU SDI. Jawaban hati-hatinya: UU SDI terutama mengatur data pemerintah dan tanggal berlakunya belum diketahui, tetapi kewajiban pelindungan data pribadi menurut UU PDP tetap perlu dipenuhi sekarang. Ia juga mencatat tanggal pembaruan informasi yang ia baca agar mudah memeriksa perkembangan berikutnya.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua jawaban di FAQ adalah kutipan pasal.
• Mengira belum diketahui berarti tidak ada.
• Mengira FAQ dapat menggantikan konsultasi hukum.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Dalam kategori yang sama

• Foto Anak di Media Sosial dan Grup Sekolah: Hak Orang Tua dan Risiko Data Pribadi
• Foto KTP dan Swafoto Memegang KTP: Kapan Wajar Diserahkan dan Bagaimana Mengamankannya
• Glosarium UU Satu Data Indonesia: Istilah Penting dalam Bahasa Sederhana

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.