Data Terbuka, Terbatas, dan Tertutup: Kapan Penyebaran Data Menjadi Tanpa Hak?

Tiga klasifikasi data

Menurut pemberitaan, UU SDI membagi data menjadi tiga klasifikasi, yaitu terbuka, terbatas, dan tertutup, sesuai peraturan perundang-undangan.

Data terbuka dapat dimanfaatkan secara luas. Data terbatas hanya dapat diakses pihak tertentu dengan syarat. Data tertutup paling dibatasi.

Kriteria rinci pembagian ini belum kami temukan, sehingga contoh jenis data tidak kami sebutkan.

Pembagian ini berguna karena tidak semua data layak dibuka, dan tidak semua data layak dikunci. Keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan menjadi tema penting dalam tata kelola data.

Setiap klasifikasi memiliki konsekuensi berbeda pada cara mengakses, memakai, dan membagikan data. Karena itu, label klasifikasi sebaiknya selalu diperiksa sebelum Anda memakai suatu berkas.

Data terbuka

Data terbuka adalah data yang boleh diakses dan dimanfaatkan publik, misalnya statistik umum yang dipublikasikan instansi. Memakainya sesuai ketentuan bukanlah perbuatan tanpa hak.

Pengguna tetap perlu memperhatikan syarat penggunaan, seperti mencantumkan sumber.

Data terbuka tidak boleh digabung dengan data lain untuk mengidentifikasi orang secara melanggar UU PDP.

Contoh pemanfaatan yang wajar adalah menganalisis statistik untuk penelitian atau membuat aplikasi layanan publik. Pengguna perlu mencermati batas lisensi dan kualitas data sebelum mengutipnya.

Data terbatas dan PNBP

Menurut pemberitaan, akses Data Terbatas dapat dikenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Nilai PNBP belum diketahui.

Akses data terbatas biasanya memerlukan permohonan, izin, atau perjanjian, dan tujuan penggunaan yang jelas.

Memperoleh atau memakai data terbatas di luar mekanisme itu dapat dinilai tanpa hak, tetapi penilaian itu bergantung pada naskah resmi.

Jika akses dikenai PNBP, pengguna perlu memahami skema biayanya setelah aturan terbit. Biaya tersebut menjadi penerimaan negara dan bukan keuntungan pribadi pegawai.

Akses lewat permohonan resmi juga menciptakan jejak audit, sehingga jelas siapa yang mengakses apa dan untuk tujuan apa. Jejak ini penting bagi pengawasan.

Data tertutup

Data tertutup adalah klasifikasi paling dibatasi. Menurut Liputan6, akses atau transfer data tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia wajib persetujuan DPR RI menurut Ketua Panja.

Kriteria dan mekanisme persetujuan belum dijelaskan.

Instansi dan vendor yang menyimpan data tertutup di luar negeri perlu mencermati aturan ini dengan hati-hati.

Pengelola sistem perlu memastikan data tertutup tidak tersimpan di layanan yang aksesnya sulit dikendalikan. Pemetaan lokasi penyimpanan membantu menilai apakah persetujuan diperlukan.

Penyedia layanan komputasi awan perlu memberi tahu instansi tentang lokasi pusat datanya. Informasi tersebut dapat menentukan apakah penyimpanan data tertutup memerlukan persetujuan tambahan.

Arti tanpa hak dalam Pasal 133

Pasal 133, menurut pemberitaan, mengancam penyebarluasan tanpa hak atas pusat data nasional atau infrastruktur SDI, bersama menyerang, menyabotase, memanipulasi, menghancurkan, dan mengambil alih.

Kata tanpa hak berarti tidak memiliki kewenangan sah, misalnya izin, jabatan, atau dasar hukum.

Pembagian klasifikasi data dapat membantu menilai apakah penyebaran sah atau tidak, tetapi penilaian akhir ada pada penegak hukum.

Dalam praktik, penegak hukum akan menilai fakta: siapa yang menyebarkan, apakah berwenang, apa isi datanya, dan apa akibatnya. Satu unggahan belum tentu berarti pelanggaran pidana.

Pegawai, peneliti, dan jurnalis

Pegawai yang memegang data terbatas perlu menaati prosedur. Peneliti perlu meminta izin akses. Jurnalis yang menerima dokumen dari narasumber menghadapi pertimbangan etik dan hukum yang tidak sederhana.

Sumber kami tidak membahas pengecualian untuk kepentingan umum. Kami tidak menyimpulkan perlindungan semacam itu ada atau tidak.

Pembaca yang menghadapi kasus nyata sebaiknya meminta nasihat hukum.

Pengecualian untuk kepentingan umum, misalnya pengungkapan korupsi, merupakan topik yang sering dibahas. Karena sumber kami tidak menyebutnya, kami tidak bisa memastikan ada atau tidaknya perlindungan demikian.

Setiap orang yang menangani dokumen terbatas sebaiknya membaca kebijakan klasifikasi instansinya terlebih dahulu.

Tips praktis

Periksa dulu klasifikasi data sebelum membagikannya. Bila ragu, anggap data itu dibatasi dan minta persetujuan tertulis.

Gunakan akses resmi, simpan bukti izin, dan hindari mengunggah tangkapan layar dokumen dinas ke media sosial.

Ikuti perkembangan peraturan pelaksana yang akan merinci kriteria klasifikasi.

Dengan memeriksa klasifikasi dan izin lebih dulu, Anda melindungi diri sendiri sekaligus orang yang datanya terdapat dalam dokumen. Kebiasaan sederhana ini sering mencegah masalah besar.

Pada akhirnya, kehati-hatian dalam membaca sumber adalah perlindungan terbaik bagi pembaca. Bandingkan beberapa pemberitaan, tunggu naskah resmi, dan jangan mengambil keputusan penting hanya dari potongan informasi di media sosial atau pesan berantai.

Contoh kasus

Contoh: Seorang staf kantor desa menerima berkas daftar penerima bantuan yang sifatnya terbatas. Ia ingin membagikannya di grup warga agar semua tahu. Sebelum mengunggah, ia bertanya kepada kepala desa tentang klasifikasi dan izin penyebaran. Ia akhirnya hanya menyebarkan ringkasan tanpa data pribadi, sesuai arahan. Dengan cara itu ia mengurangi risiko menyebarkan data tanpa hak.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua data pemerintah boleh disebar karena bersifat publik.
• Mengira data terbatas dan tertutup sama saja.
• Mengira setiap penyebaran data otomatis dipidana 15 tahun.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia, Pasal 133 (menurut pemberitaan)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Data Dasar Nasional dan Perencanaan: Kaitan dengan RPJPN, RPJMN, dan RKP
• 8 Poin Penting UU Satu Data Indonesia yang Perlu Diketahui
• Denda Administratif PP 33/2026 Maksimal 2 Persen Pendapatan Tahunan: Faktor Penentu dan Kemungkinan 0 Persen

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.