Contoh Surat Banding Administratif dan Cara Mengisinya

Apa itu banding administratif dan kapan dipakai

Banding administratif adalah permintaan tertulis warga atau badan hukum kepada atasan pejabat yang menerbitkan suatu keputusan, agar keputusan itu ditinjau ulang. Ini tahap kedua dari upaya administratif. Tahap pertama adalah keberatan, yang diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan itu sendiri.

Contoh situasinya: izin usaha Anda dicabut oleh kepala dinas, Anda sudah mengajukan keberatan, tetapi kepala dinas menolaknya. Langkah berikutnya adalah banding kepada atasannya, misalnya kepala daerah. Contoh lain: keputusan kepegawaian, penolakan permohonan izin, atau keputusan yang menyangkut tanah.

Mengapa penting? Sejak berlakunya UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA 6/2018, sengketa administrasi pada umumnya baru dapat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah upaya administratif ditempuh. Surat banding yang rapi bukan hanya peluang memperbaiki keputusan tanpa sidang, tetapi juga bukti bahwa syarat sebelum menggugat sudah Anda penuhi.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

• UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (diubah sebagian oleh UU 6/2023 tentang Cipta Kerja). Undang-undang ini mengenal dua upaya administratif: keberatan dan banding. Keberatan diajukan paling lama 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan atau diterima. Banding diajukan paling lama 10 hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima.
• Batas waktu penyelesaian. UU 30/2014 juga mengatur batas waktu bagi pejabat untuk menyelesaikan keberatan dan banding, dan akibatnya bila tidak diselesaikan. Bagian ini terdampak perubahan aturan tentang keputusan fiktif positif, jadi periksa teks terbaru sebelum mengutipnya.
• Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Antara lain kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik. Pelanggaran asas ini dapat menjadi alasan banding.
• PERMA 6/2018. Mahkamah Agung menetapkan pedoman bahwa pengadilan memeriksa sengketa administrasi setelah upaya administratif ditempuh, dan tenggang waktu gugatan 90 hari dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan.
• Peraturan dasar (sektoral). Bila peraturan yang menjadi dasar keputusan mengatur upaya administratif sendiri, misalnya di bidang kepegawaian atau pajak, yang diikuti adalah aturan khusus tersebut.

Isi penting yang wajib ada

• Nomor, lampiran, perihal, dan alamat tujuan: atasan pejabat, bukan pejabat yang sama.
• Identitas lengkap pemohon banding, termasuk alamat surel untuk menerima jawaban.
• Data keputusan objek dan keputusan atas keberatan (nomor, tanggal, tanggal diterima).
• Tabel tenggang waktu yang menunjukkan banding diajukan tepat waktu.
• Kepentingan dan kerugian pemohon yang nyata.
• Kronologi singkat, dari permohonan awal sampai penolakan keberatan.
• Alasan banding: wewenang, prosedur, substansi, AUPB, dan tanggapan atas pertimbangan penolakan keberatan.
• Permohonan yang konkret: mencabut keputusan, menerbitkan keputusan baru, atau mendengar pemohon.
• Daftar lampiran dan tembusan kepada pejabat penerbit.

Cara mengisi langkah demi langkah

1. Pastikan keberatan sudah diajukan. Banding tanpa keberatan lebih dahulu berisiko ditolak. Siapkan salinan surat keberatan beserta tanda terimanya.
2. Tentukan atasan pejabat. Lihat struktur organisasi instansi. Misalnya kepala dinas berada di bawah bupati atau wali kota. Bila ragu, tanyakan ke bagian hukum instansi.
3. Hitung tenggat. Mulai dari tanggal keputusan keberatan diterima, hitung hari kerja (tanpa Sabtu, Minggu, dan hari libur). Masukkan setiap tanggal ke tabel.
4. Tulis kronologi singkat. Cukup empat sampai enam butir. Hindari opini; tulis tanggal dan peristiwa.
5. Susun alasan banding. Uji keputusan dengan tiga pertanyaan: apakah pejabatnya berwenang, apakah prosedurnya dipenuhi, dan apakah isinya sesuai aturan. Tambahkan asas AUPB yang dilanggar beserta faktanya.
6. Jawab pertimbangan penolakan keberatan. Bagian ini sering dilupakan, padahal atasan akan membaca alasan bawahannya.
7. Rumuskan permohonan. Tulis apa yang Anda minta: dibatalkan, dicabut, atau diganti dengan keputusan tertentu.
8. Kirim dengan bukti. Serahkan langsung dengan tanda terima, kirim surat tercatat, atau gunakan kanal resmi instansi, lalu simpan bukti kirimnya.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengirim banding kepada pejabat yang sama. Banding ditujukan kepada atasan; pejabat penerbit cukup diberi tembusan.
• Menghitung hari kalender. UU 30/2014 memakai hari kerja. Salah hitung bisa membuat banding terlambat.
• Tidak menyimpan bukti tanggal terima. Tanpa bukti, sulit menunjukkan bahwa banding dan gugatan berikutnya diajukan tepat waktu.
• Alasan terlalu umum. Kalimat seperti "keputusan tidak adil" tanpa fakta dan aturan yang dilanggar jarang meyakinkan.
• Lupa peraturan sektoral. Beberapa bidang punya jalur dan tenggat upaya administratif sendiri. Periksa sebelum memakai tenggat umum UU 30/2014.

Contoh singkat

Kerangka di bawah hanya ilustrasi. Template lengkap memuat tabel tenggat, rincian alasan banding, dan daftar lampiran.

• Perihal: Banding Administratif atas Keputusan [jenis] Nomor [....]
• Kepada Yth. [atasan pejabat], tembusan [pejabat penerbit]
• Identitas pemohon banding dan kuasanya (bila ada).
• Keputusan objek Nomor [....] diterima [tanggal]; keberatan diajukan [tanggal]; keputusan keberatan diterima [tanggal].
• Alasan: pejabat tidak memberi kesempatan didengar; bertentangan dengan asas kecermatan.
• Permohonan: mencabut keputusan Nomor [....] dan memulihkan [hak/izin].
• [Kota, tanggal] — pemohon banding.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya keberatan dan banding administratif?

Keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan. Banding diajukan kepada atasan pejabat itu, setelah keberatan ditolak, dikabulkan sebagian, atau tidak diselesaikan. Keduanya termasuk upaya administratif.

Bagaimana bila atasan tidak menjawab banding?

UU 30/2014 mengatur batas waktu penyelesaian banding dan akibatnya bila tidak diselesaikan. Karena ketentuan tentang keputusan fiktif sudah diubah oleh UU Cipta Kerja, periksa teks terbaru dan pertimbangkan untuk segera berkonsultasi soal gugatan ke PTUN agar tenggat 90 hari tidak terlewat.

Apakah banding administratif menunda pelaksanaan keputusan?

Pada umumnya tidak otomatis. Anda dapat meminta penundaan dengan alasan mendesak, tetapi pejabat hanya dapat menundanya dalam keadaan yang diatur undang-undang. Bila perkara sudah di PTUN, penundaan dimohonkan kepada pengadilan.

Perlukah memakai advokat?

Tidak wajib. Warga dapat mengajukan banding sendiri. Namun untuk keputusan yang berdampak besar, misalnya pencabutan izin usaha, bantuan advokat membantu menyusun alasan yang kuat dan menyiapkan gugatan PTUN.

Dasar hukum

• UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. UU 6/2023 tentang Cipta Kerja
• PERMA 6/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
• UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam kategori yang sama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.