Contoh Draf Akta Hibah Saham dan Cara Mengisinya
Contoh draf akta hibah saham PT: akta notaris, syarat anggaran dasar, persetujuan pasangan, pencatatan, pajak hibah keluarga, dan risiko waris.
Isi artikel
- Hibah saham adalah pemberian saham PT secara cuma-cuma semasa hidup, misalnya dari orang tua kepada anak.
- Untuk saham atas nama, hibah dibuat dengan akta notaris. Template ini adalah draf bahan diskusi dengan notaris.
- Saham memang benda bergerak, tetapi pemindahannya tetap mengikuti UU PT: akta pemindahan hak, pencatatan di Daftar Pemegang Saham, dan pemberitahuan ke Menteri dalam 30 hari.
- Syarat anggaran dasar (penawaran terlebih dahulu, persetujuan RUPS) tetap berlaku untuk hibah; pengecualiannya hanya untuk pewarisan.
- Hibah orang tua kepada anak kandung dapat dikecualikan dari objek PPh dengan syarat tertentu.
Apa itu akta hibah saham dan kapan dipakai
Hibah adalah perjanjian ketika pemberi hibah, semasa hidupnya, dengan cuma-cuma dan tanpa dapat menariknya kembali, menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah yang menerimanya. Saham PT termasuk benda yang bisa dihibahkan.
Hibah saham sering dipakai untuk regenerasi usaha keluarga. Pendiri yang sudah sepuh mengalihkan sebagian saham kepada anak agar anak ikut memegang kendali, tanpa menunggu warisan. Hibah saham juga dipakai untuk memberi bagian kepada anggota keluarga yang ikut membangun usaha.
Template ini disebut draf karena akta hibah saham yang aman adalah akta autentik buatan notaris. Draf membantu Anda menyiapkan data, memikirkan pilihan, dan menghemat waktu saat bertemu notaris.
Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari
- KUHPerdata tentang hibah (Pasal 1666 dan seterusnya). Hibah hanya atas benda yang sudah ada. Hibah atas benda selain benda bergerak berwujud yang diserahkan langsung pada umumnya harus dibuat dengan akta notaris, dan penerimaan hibah harus dinyatakan tegas.
- Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali karena alasan tertentu. KUHPerdata membolehkan penarikan hibah dalam keadaan terbatas, misalnya penerima tidak memenuhi syarat hibah atau bersalah melakukan kejahatan terhadap pemberi.
- UU PT tetap berlaku. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, disampaikan kepada Perseroan, dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, lalu diberitahukan kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak pencatatan.
- Anggaran dasar. Bila anggaran dasar mewajibkan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lain atau persetujuan RUPS, kewajiban itu berlaku juga untuk hibah. UU PT mengecualikan pewarisan, bukan hibah.
- Harta bersama. Bila saham diperoleh selama perkawinan tanpa perjanjian pisah harta, pasangan pemberi hibah harus menyetujui.
- Pajak. UU Pajak Penghasilan mengecualikan dari objek pajak harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara mereka. Di luar itu, hibah dapat menjadi penghasilan penerima.
Satu hal lagi yang sering terlupa: hibah dapat diperhitungkan ketika warisan pemberi hibah dibagi. Bila hibah mengurangi bagian mutlak ahli waris lain, hibah dapat digugat setelah pemberi hibah meninggal.
Isi penting yang wajib ada
- Identitas pemberi hibah, pasangannya (persetujuan), dan penerima hibah, termasuk wali bila penerima masih di bawah umur.
- Hubungan keluarga antara pemberi dan penerima hibah.
- Data PT dan saham: jumlah, nomor saham, nilai nominal, dan persentase.
- Keterangan pemenuhan syarat anggaran dasar: penawaran terlebih dahulu dan persetujuan RUPS.
- Pernyataan penerimaan hibah secara tegas.
- Peralihan hak, hak suara, dan hak dividen sejak tanggal akta.
- Jaminan bahwa saham bebas dari gadai, fidusia, sita, dan sengketa.
- Nilai hibah untuk keperluan pajak dan administrasi.
- Klausul perhitungan waris dan, bila ada, persetujuan ahli waris lain.
- Kewajiban pencatatan dan pemberitahuan ke Menteri.
Cara mengisi langkah demi langkah
- Tentukan saham yang dihibahkan. Cocokkan jumlah dan nomor saham dengan Daftar Pemegang Saham dan data di Sistem AHU.
- Periksa status perkawinan. Siapkan akta nikah dan perjanjian kawin bila ada. Bila harta bersama, pasangan ikut hadir atau memberi persetujuan tertulis.
- Penuhi syarat anggaran dasar. Lakukan penawaran kepada pemegang saham lain atau minta mereka melepaskan hak secara tertulis, lalu ambil keputusan RUPS bila diwajibkan.
- Tetapkan nilai hibah. Pilih dasar yang wajar: nilai nominal, nilai buku, atau penilaian independen. Nilai ini dipakai untuk pelaporan pajak.
- Pertimbangkan ahli waris lain. Untuk mengurangi risiko sengketa, mintalah surat pernyataan persetujuan dari anak-anak lain.
- Serahkan draf dan dokumen ke notaris. Notaris akan menyesuaikan bentuk akta, kepala akta, dan penutup sesuai UU Jabatan Notaris.
- Tindak lanjut. Salinan akta diserahkan kepada Perseroan, Direksi mencatat dalam Daftar Pemegang Saham dan memberitahukan ke Menteri dalam 30 hari. Masing-masing pihak melaporkan hibah dalam SPT Tahunan.
Kesalahan yang sering terjadi
- Hibah saham dengan surat di bawah tangan. Untuk saham atas nama, hibah seperti ini berisiko dinyatakan tidak sah.
- Mengira hibah bebas dari syarat anggaran dasar. Pemegang saham lain dapat mempersoalkan hibah yang melewati penawaran terlebih dahulu.
- Tidak melibatkan pasangan. Hibah harta bersama tanpa persetujuan pasangan mudah digugat.
- Lupa memberitahukan ke Menteri. Data pemegang saham di sistem tetap atas nama pemberi hibah.
- Mengabaikan ahli waris lain. Hibah besar kepada satu anak sering memicu gugatan setelah orang tua meninggal.
- Menganggap semua hibah keluarga bebas pajak. Pengecualian hanya untuk garis lurus satu derajat dan dengan syarat tertentu.
Contoh singkat
Kerangka di bawah ini hanya ilustrasi. Draf lengkap memuat seluruh pasal, pilihan isian, dan daftar dokumen untuk notaris.
- AKTA HIBAH SAHAM · Nomor: [diisi notaris]
- Penghadap I: [nama pemberi hibah], dengan persetujuan suami/istri [nama].
- Penghadap II: [nama penerima hibah], anak kandung.
- Objek: [....] lembar saham PT [....], nomor [....] sampai [....].
- Syarat AD: telah ditawarkan kepada pemegang saham lain pada [tanggal]; disetujui RUPS tanggal [....].
- Hak suara dan dividen beralih sejak tanggal akta.
- Nilai hibah untuk keperluan pajak: Rp[....].
- Direksi mencatat dan memberitahukan ke Menteri paling lambat 30 hari.
Versi Word dan PDF lengkap dengan pasal-pasal, pilihan isian, daftar dokumen, dan petunjuk pengisian tersedia di Paket Dokumen InfoHukum (Paket Korporat, Paket Keluarga, dan Paket Lengkap). Pembeli dapat mengunduhnya kapan saja dari Pustaka Saya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah hibah saham bisa ditarik kembali?
Pada prinsipnya tidak. KUHPerdata hanya membolehkan penarikan dalam keadaan tertentu, misalnya penerima tidak memenuhi syarat hibah atau melakukan kejahatan terhadap pemberi. Penarikan pada umumnya harus melalui pengadilan.
Apakah anak di bawah umur bisa menerima hibah saham?
Bisa. Penerimaan hibah dilakukan oleh orang tua atau wali yang mewakilinya. Pastikan anggaran dasar dan kebijakan Perseroan tidak melarang.
Lebih baik hibah atau jual beli kepada anak?
Jual beli memerlukan pembayaran nyata dan menimbulkan pajak penjualan bagi penjual. Hibah tidak memerlukan pembayaran, tetapi dapat diperhitungkan dalam warisan. Pilihan bergantung pada tujuan keluarga; diskusikan dengan notaris atau konsultan pajak.
Apakah perlu persetujuan saudara kandung penerima?
Tidak wajib menurut hukum, tetapi surat persetujuan ahli waris lain membantu mengurangi risiko sengketa bagian mutlak di kemudian hari.
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan hibah dapat berbeda bila berlaku hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) atau hukum adat bagi para pihak. Untuk keadaan khusus, konsultasikan dengan notaris atau praktisi hukum korporasi, atau gunakan layanan konsultasi InfoHukum.
- JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) — peraturan.bpk.go.id
- Ditjen AHU Kementerian Hukum (ahu.go.id) — ahu.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) — www.pajak.go.id
Informasi per 24 Oktober 2026. Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.
Dasar hukum
- Pasal 1666–1693 KUHPerdata
- UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU 6/2023
- UU 1/1974 tentang Perkawinan jo. UU 16/2019
- UU Pajak Penghasilan jo. UU 7/2021 (HPP)
- UU 10/2020 tentang Bea Meterai
Dalam kategori yang sama
- Contoh Kebijakan dan SOP Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan dan Cara Mengisinya
- Contoh Kebijakan Otorisasi dan Matriks Kewenangan Keuangan (DOA) dan Cara Mengisinya
- Contoh Kebijakan Whistleblowing (Sistem Pelaporan Pelanggaran) dan Cara Mengisinya
Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.