Contoh Daftar Periksa Pendirian PT dan Cara Mengisinya
Contoh daftar periksa pendirian PT: nama, KBLI, modal, pengurus, dokumen pendiri, akta notaris, pengesahan, NIB, NPWP, rekening, BPJS.
Isi artikel
- Pendirian PT berjalan dalam empat tahap: keputusan pendiri, dokumen, akta dan pengesahan, lalu urusan setelah berbadan hukum.
- Kesalahan paling mahal terjadi di tahap awal: nama, KBLI, modal, dan komposisi saham yang belum disepakati.
- Setelah keputusan pengesahan terbit, PT masih perlu NIB di OSS, NPWP badan, rekening, BPJS, dan data pemilik manfaat.
- Daftar periksa membantu membagi tugas, mencatat status, dan tidak melewatkan kewajiban pascapendirian.
Apa itu daftar periksa pendirian PT dan kapan dipakai
Daftar periksa pendirian PT adalah lembar kerja yang memuat seluruh langkah dan dokumen yang perlu disiapkan, dari ide sampai perusahaan siap beroperasi. Setiap baris punya kolom penanggung jawab (PIC) dan status, sehingga para pendiri dapat melihat apa yang sudah dan belum selesai.
Daftar ini dipakai sejak para pendiri mulai berdiskusi serius, saat berkomunikasi dengan notaris, dan sesudah PT berbadan hukum. Banyak PT berdiri tetapi tidak segera beroperasi karena rekening belum dibuka, NIB belum mencakup KBLI yang benar, atau pekerja belum didaftarkan ke BPJS. Daftar periksa mencegah hal itu.
Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari
- UU PT. PT persekutuan modal didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Paling sedikit 25% modal dasar ditempatkan dan disetor penuh. Status badan hukum diperoleh sejak keputusan pengesahan Menteri.
- PP 8/2021. Mengatur modal dasar dan pendaftaran elektronik melalui sistem administrasi badan hukum, termasuk pengajuan nama.
- Perizinan berusaha berbasis risiko. NIB dan perizinan diurus melalui sistem OSS sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Peraturan pemerintahnya telah diperbarui; ikuti versi yang berlaku saat Anda mengurus.
- Perpres 13/2018. Korporasi wajib menetapkan dan menyampaikan pemilik manfaat.
- Jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan.
Isi penting yang wajib ada
- Bagian A – keputusan awal: bentuk badan usaha, nama, KBLI, modal, pemegang saham, pengurus, alamat, perjanjian pendiri, pemilik manfaat.
- Bagian B – dokumen: KTP, NPWP/NIK, kartu keluarga bila diminta, dokumen pendiri berbentuk badan hukum, kuasa, kontak resmi perseroan.
- Bagian C – notaris dan pengesahan: pemesanan nama, draf akta, penyetoran modal, penandatanganan, permohonan dan keputusan pengesahan.
- Bagian D – setelah berbadan hukum: NIB dan perizinan, NPWP badan, rekening, pemindahan setoran dan aset, BPJS, wajib lapor, pemilik manfaat, daftar pemegang saham, kalender kepatuhan, merek.
- Tabel biaya: jasa notaris, kantor, dan biaya lain, diisi dari penawaran nyata.
Cara mengisi langkah demi langkah
- Isi kepala daftar. Nama PT usulan, notaris, koordinator, dan target tanggal tanda tangan akta.
- Tetapkan PIC. Untuk setiap baris, tulis nama penanggung jawab. Hindari satu orang memegang semua.
- Selesaikan bagian A lebih dulu. Jangan menemui notaris untuk tanda tangan sebelum nama, KBLI, modal, dan komposisi saham disepakati.
- Kumpulkan dokumen bagian B. Pindai dalam format yang jelas. Untuk warga negara asing, siapkan paspor dan dokumen izin tinggal.
- Pantau bagian C bersama notaris. Catat tanggal pemesanan nama dan tanggal akta, karena ada tenggat pengajuan pengesahan.
- Kerjakan bagian D segera. NIB, NPWP, dan rekening biasanya saling bergantung. Buat urutannya sesuai permintaan bank dan sistem OSS.
- Isi status dengan tanggal. Misalnya "selesai 12/3" agar mudah dilacak.
- Simpan arsip. Kumpulkan salinan akta, keputusan pengesahan, NIB, NPWP, dan bukti setor dalam satu folder perusahaan.
Kesalahan yang sering terjadi
- Mengurus OSS sebelum KBLI final. Mengubah KBLI kemudian bisa berarti mengubah anggaran dasar.
- Alamat tidak sesuai zonasi. Kegiatan tertentu tidak dapat diizinkan di alamat yang zonasinya tidak sesuai.
- Setoran modal tidak dipindahkan. Dana masih di rekening pribadi pendiri sehingga pembukuan perseroan tidak mencerminkan modal.
- Lupa pemilik manfaat. Data pemilik manfaat yang kosong atau keliru dapat menghambat layanan administrasi badan hukum dan pembukaan rekening.
- Tidak ada kalender kepatuhan. RUPS tahunan, laporan pajak, dan LKPM bila wajib sering terlewat di tahun pertama.
Contoh singkat
Kerangka ringkas di bawah ini hanya ilustrasi. Template lengkap memuat 31 baris periksa dalam empat bagian dan tabel biaya.
- A3 – KBLI [kode] dipilih dan dicek tingkat risikonya – PIC [nama] – selesai [tanggal].
- A4 – Modal dasar Rp[....], disetor [....]% – PIC [nama] – menunggu.
- B10 – KTP seluruh pendiri dan pengurus – PIC [nama] – selesai.
- C19 – Tanda tangan akta di notaris [nama] – target [tanggal].
- D22 – NIB di OSS – PIC [nama] – belum.
- D24 – Rekening bank perseroan – direksi hadir – belum.
Versi Word dan PDF lengkap dengan 31 baris periksa, kolom PIC dan status, tabel biaya, serta petunjuk pengisian tersedia di Paket Dokumen InfoHukum (Paket Korporat, Paket UMKM, dan Paket Lengkap). Pembeli dapat mengunduhnya kapan saja dari Pustaka Saya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama mendirikan PT?
Bergantung pada kesiapan data, jadwal notaris, dan sistem. Bila keputusan awal dan dokumen sudah lengkap, tahap akta dan pengesahan dapat cepat karena dilakukan secara elektronik. Tahap setelah berbadan hukum, seperti rekening dan perizinan, sering memakan waktu lebih lama.
Apakah perlu surat keterangan domisili?
Kebutuhan surat keterangan domisili berbeda antardaerah dan antarbank. Dalam sistem perizinan saat ini, alamat dicantumkan dalam pendaftaran OSS. Tanyakan kepada notaris dan bank apakah masih diminta.
Apakah NPWP badan diurus terpisah?
Dalam praktik, NPWP perseroan dapat diterbitkan terintegrasi dengan proses pendaftaran. Pastikan NPWP sudah aktif dan data perseroan benar di sistem perpajakan.
Apa yang harus dilakukan bila ada investor asing?
PT menjadi PT penanaman modal asing dengan syarat bidang usaha dan nilai investasi tersendiri. Mintalah nasihat notaris atau konsultan penanaman modal sebelum menandatangani akta.
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Urutan dan persyaratan dapat berbeda menurut notaris, bank, dan pemerintah daerah, dan dapat berubah. Untuk keadaan khusus, konsultasikan dengan notaris atau praktisi hukum korporasi, atau gunakan layanan konsultasi InfoHukum.
- JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) — peraturan.bpk.go.id
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum — ahu.go.id
- Sistem OSS (Online Single Submission) — oss.go.id
Informasi per 24 Oktober 2026. Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.
Dasar hukum
- UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU 6/2023 tentang Cipta Kerja
- PP 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria UMK
- Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang berlaku
- Perpres 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
- UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris jo. UU 2/2014
Dalam kategori yang sama
- Contoh Formulir Pendaftaran Anggota Koperasi dan Cara Mengisinya
- Contoh Kebijakan Anti-Suap dan Gratifikasi Perusahaan dan Cara Mengisinya
- Contoh Kebijakan dan SOP Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan dan Cara Mengisinya
Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.