Cara Melapor KDRT dan Mendapat Perlindungan: Langkah Aman untuk Korban

Bentuk KDRT menurut undang-undang

• Fisik: perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka.
• Psikis: perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau rasa tidak berdaya, termasuk ancaman dan hinaan terus-menerus.
• Seksual: pemaksaan hubungan seksual, termasuk dalam perkawinan.
• Penelantaran: tidak memberi nafkah atau perawatan kepada orang yang menjadi tanggungannya, atau membatasi seseorang bekerja sehingga ia bergantung secara ekonomi.

Undang-undang ini melindungi suami, istri, anak, dan orang yang tinggal serta bekerja dalam rumah tangga, misalnya asisten rumah tangga.

Utamakan keselamatan

Bila Anda dalam bahaya, segera menjauh dari pelaku dan hubungi keluarga, tetangga, ketua RT, atau polisi di 110. Simpan nomor darurat di ponsel dan siapkan tas berisi dokumen penting, uang, dan obat bila sewaktu-waktu harus pergi.

Langkah melapor

1. Catat dan simpan bukti: foto luka, pesan ancaman, rekaman, dan nama saksi.
2. Periksa ke fasilitas kesehatan dan minta visum bila ada luka. Visum biasanya dimintakan penyidik, tetapi pemeriksaan segera membantu menjaga bukti.
3. Laporkan ke unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kantor polisi, atau minta pendampingan UPTD PPA di kabupaten/kota.
4. Minta perlindungan sementara kepada polisi, lalu ajukan perintah perlindungan ke pengadilan bila diperlukan.
5. Cari pendampingan hukum dan psikologis dari LBH, lembaga layanan perempuan, atau psikolog.

Delik aduan dan delik biasa

Sebagian tindak pidana KDRT merupakan delik aduan bila terjadi antara suami dan istri, misalnya kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, dan kekerasan psikis ringan. Artinya proses hukum bergantung pada pengaduan korban. Kekerasan yang lebih berat diproses sebagai delik biasa.

Karena itu, pertimbangkan dengan pendamping sebelum mencabut pengaduan, dan jangan merasa harus menanggung keputusan itu sendirian.

Hal yang sering keliru

• Menganggap KDRT hanya kekerasan fisik. Ancaman terus-menerus dan penelantaran juga termasuk.
• Mengira pemaksaan hubungan seksual oleh pasangan sah bukan kekerasan.
• Menunda pemeriksaan kesehatan sehingga bukti luka hilang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya harus bercerai untuk melapor?

Tidak. Laporan pidana KDRT dan perceraian adalah dua proses yang berbeda. Korban boleh melapor tanpa bercerai.

Siapa yang bisa saya hubungi bila ragu?

Layanan SAPA 129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberi arahan awal dan menghubungkan ke layanan terdekat.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (antara lain Pasal 5, 16, 28, 51 sampai 53)
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam kategori yang sama

• Syarat dan Prosedur Adopsi Anak di Indonesia: Dari Izin Pengasuhan sampai Penetapan Pengadilan
• Syarat dan Prosedur Adopsi Anak di Indonesia: Dari Izin Pengasuhan sampai Penetapan Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.