Asas dan Tujuan UU Satu Data Indonesia: Apa yang Hendak Dicapai?

Perbedaan asas dan tujuan

Asas adalah pedoman nilai yang dipakai saat menafsirkan dan melaksanakan aturan. Tujuan adalah hasil yang hendak dicapai. Keduanya biasanya tercantum pada bab awal undang-undang.

Untuk UU SDI, kami belum menemukan rumusan resmi kedua bagian itu. Karena itu artikel ini memetakan tujuan dari pernyataan yang dilaporkan, bukan mengutip pasal.

Dalam banyak undang-undang, bab awal memuat asas seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Namun kami tidak menemukan bukti bahwa daftar tersebut sama dengan asas UU SDI, sehingga pembaca tidak boleh mengutipnya sebagai isi undang-undang ini. Dengan memisahkan keduanya, pembaca dapat menilai apakah pasal pelaksanaan sudah sesuai dengan tujuan yang dinyatakan.

Tujuan yang tersirat dari pemberitaan

Pemberitaan menekankan beberapa sasaran: data yang akurat dan seragam, interoperabilitas antarsistem, dan Data Dasar Nasional sebagai rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, serta penyaluran bantuan sosial.

Sasaran lain adalah keamanan dan kedaulatan data. Hal ini tampak dari standar keamanan, audit, serta syarat bagi pemanfaatan teknologi baru.

Tujuan yang dikaitkan dengan perencanaan pembangunan dan bantuan sosial menunjukkan bahwa undang-undang ini dirancang untuk berdampak langsung pada kebijakan. Meski demikian, besaran manfaat atau target capaiannya tidak disebut dalam sumber yang kami baca. Tujuan-tujuan ini perlu diuji lewat hasil nyata, misalnya apakah daftar penerima bantuan menjadi lebih rapi setelah standar berjalan.

Kedaulatan data

Menteri Bappenas, menurut pemberitaan, menyebut undang-undang ini sebagai tonggak kedaulatan data nasional. Dalam undang-undang, hal ini dikaitkan dengan audit kedaulatan data dan pengaturan akses atau transfer Data Tertutup ke luar yurisdiksi Indonesia.

Menurut Ketua Panja, transfer atau akses semacam itu memerlukan persetujuan DPR RI. Kriteria dan mekanismenya belum dijelaskan, jadi pembaca perlu menunggu aturan pelaksana.

Konsep kedaulatan data berarti negara mampu mengendalikan data yang penting bagi warganya. Penerapannya dapat berupa kewenangan memeriksa penyimpanan data, tetapi rincian audit kedaulatan data belum dijelaskan. Pembaca perlu menunggu aturan pelaksana untuk melihat batasannya.

Keterbukaan dan perlindungan

Undang-undang ini disebut mengelompokkan data menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup. Pembagian itu mencerminkan upaya menyeimbangkan keterbukaan dengan perlindungan.

Data terbuka dapat dimanfaatkan sesuai aturan, sedangkan data terbatas dapat dikenai PNBP bila diakses. Data tertutup dilindungi lebih ketat.

Penting dibedakan antara data terbuka dan data pribadi. UU Pelindungan Data Pribadi tetap menjadi rezim khusus bagi data pribadi, dan pemberitaan tidak menyebut UU SDI mengubahnya. Karena itu keterbukaan data tidak berarti data pribadi boleh dibuka bebas.

Teknologi yang bertanggung jawab

Pemberitaan menyebut blockchain dan kecerdasan artifisial boleh dimanfaatkan dengan syarat menjamin kedaulatan data, keterlacakan, dan pengawasan manusia. Syarat ini dapat dibaca sebagai asas kehati-hatian.

Menteri Bappenas juga mengingatkan agar pemanfaatan data dan AI tidak menimbulkan bias algoritma atau diskriminasi baru. Ini pernyataan menteri, bukan rumusan pasal.

Syarat pengawasan manusia berarti keputusan penting tidak diserahkan sepenuhnya kepada mesin. Keterlacakan berarti asal dan perjalanan data dapat diperiksa. Kedua syarat ini membantu menilai apakah suatu sistem pantas dipercaya, meskipun tolok ukur pastinya belum diketahui.

Partisipasi dan akuntabilitas

Masyarakat disebut dapat memberi masukan, melaporkan dugaan penyalahgunaan data, mengawasi, dan menyumbang data secara sukarela. Hal ini mencerminkan nilai partisipasi.

Akuntabilitas tampak pada kewajiban lembaga penyelenggara melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR, serta ancaman sanksi administratif hingga pidana.

Mekanisme sengketa yang diberitakan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi paling lama 14 hari kerja, yang dapat diperpanjang 14 hari kerja. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan menyelesaikan masalah data secara cepat, tetapi tidak menutup kemungkinan jalur lain. Dengan demikian pengawasan tidak hanya dilakukan internal pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan DPR dan publik.

Cara membaca tujuan dengan kritis

Tujuan yang baik belum tentu terwujud. Pembaca perlu melihat apakah pasal pelaksanaannya, anggaran, dan lembaganya benar-benar mendukung tujuan itu. Praktisi yang dikutip media, misalnya, menilai ancaman pidana saja tidak cukup tanpa deteksi dan penanganan insiden yang baik.

Setelah naskah resmi terbit, cari pasal tujuan dan asas, lalu bandingkan dengan pasal yang mengatur keamanan, akses, dan sanksi.

Pembaca yang tertarik dapat membandingkan pasal tujuan dengan laporan Panitia Kerja dan naskah akademik. Perbedaan antara tujuan awal dan rumusan akhir sering terjadi dalam pembahasan, sehingga memeriksa dokumen asli lebih bermanfaat daripada hanya mengandalkan ringkasan.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah kantor desa ingin tahu mengapa ia diminta mengikuti format data baru. Dengan memahami tujuannya, yaitu data yang akurat dan dapat dihubungkan, kepala desa dapat menjelaskan kepada warga bahwa pembaruan data bertujuan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, bukan sekadar urusan administrasi. Warga yang hadir dalam rapat desa juga dapat bertanya mengapa data pribadi mereka tidak dibuka di papan pengumuman, dan jawabannya terkait klasifikasi dan perlindungan data. Pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa tujuan undang-undang baru bermakna bila dipahami warga.

Hal yang sering keliru

• Mengira tujuan yang disebut menteri pasti sama dengan pasal tujuan.
• Mengira keterbukaan data berarti semua data, termasuk data pribadi, boleh dibuka.
• Mengira asas dan tujuan tidak berpengaruh pada penafsiran pasal lain.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Dalam kategori yang sama

• Audit Internal Kepatuhan Data Pribadi: Langkah Mengecek Kesiapan Usaha terhadap PP 33/2026
• Audit Keamanan dalam UU SDI: Apa yang Diperiksa dan Siapa yang Terkena
• Audit Kedaulatan Data dalam UU SDI: Arti, Ruang Lingkup, dan Yang Belum Jelas

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.