Arsitektur Satu Data Indonesia: Bagaimana Data dan Sistem Pemerintah Dihubungkan

Arti arsitektur dalam konteks data

Arsitektur data adalah gambaran bagaimana data, aplikasi, dan infrastruktur disusun serta berhubungan. Ibarat denah bangunan, ia menunjukkan letak ruang dan jalur penghubungnya.

Dalam UU SDI, menurut pemberitaan, Arsitektur SDI adalah salah satu perangkat tata kelola yang menjaga agar berbagai sistem pemerintah dapat bekerja bersama.

Istilah arsitektur sering terdengar teknis, padahal intinya sederhana: menetapkan aturan main agar sistem yang dibuat berbeda-beda tetap dapat berbicara satu sama lain. Pembaca awam cukup membayangkannya sebagai standar colokan listrik yang sama untuk semua peralatan. Dengan standar yang sama, instansi tidak perlu membuat penerjemah data baru setiap kali bertukar informasi.

Bukan gudang data tunggal

Pemberitaan menegaskan bahwa Satu Data tidak berarti semua data dipusatkan di satu tempat. Interoperabilitas dijalankan tanpa memusatkan basis data fisik.

Kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab tetap pada produsen data. Dengan begitu risiko tersentralisasi, seperti satu serangan melumpuhkan semuanya, dapat dikurangi, meskipun hal itu bergantung pada rancangan teknisnya.

Praktisi keamanan sering mengingatkan bahwa sistem yang terhubung dapat menjadi jalur penyebaran serangan. Karena itu penghubungan sistem harus disertai pembatasan akses dan pemantauan. Pemberitaan menyebut kritik praktisi terkait ransomware pada pusat data nasional sementara sebagai pengingat. Tentu hal ini hanya berlaku bila sistem dirancang dengan baik dan diuji secara berkala.

Empat unsur yang disatukan

Menurut pemberitaan, yang disatukan adalah standar data, metadata, kode referensi, dan data induk. Standar menyamakan bentuk, metadata menjelaskan isi data, kode referensi menyamakan penyebutan, dan data induk menjadi rujukan utama.

Contoh kode referensi adalah kode wilayah. Bila setiap instansi memakai kode berbeda untuk satu desa, data sulit digabung.

Data induk adalah data rujukan utama, misalnya data penduduk atau wilayah, yang dipakai bersama oleh banyak instansi. Bila data induk sama, perbedaan angka antarinstansi berkurang. Instansi mana yang menjadi pemegang tiap data induk belum diberitakan.

• Standar data
• Metadata
• Kode referensi
• Data induk

Infrastruktur dan katalog

Pemberitaan menyebut adanya infrastruktur SDI, infrastruktur teknis interoperabilitas, dan katalog data nasional. Katalog berfungsi seperti daftar isi yang membantu orang menemukan data.

Pasal 133 menurut pemberitaan mengancam pidana bagi serangan terhadap pusat data nasional, infrastruktur teknis interoperabilitas SDI, atau infrastruktur sistem SDI. Ini menunjukkan komponen tersebut dipandang strategis.

Katalog data nasional membuat data mudah ditemukan tanpa harus mengetahui instansi pemiliknya. Pembaca dapat membayangkannya seperti perpustakaan yang memiliki katalog terpadu meskipun buku tersebar di banyak ruangan. Rincian isi dan tampilan katalog belum diketahui. Katalog yang rapi juga membantu pengawasan karena jelas data apa saja yang tersedia dan siapa penanggung jawabnya.

Keamanan dalam arsitektur

Standar keamanan disebut ditetapkan oleh lembaga bidang siber dan persandian. Undang-undang juga memuat infrastruktur kriptografi, sertifikat digital, audit keamanan, dan audit kedaulatan data.

Praktisi dalam pemberitaan menyarankan pendekatan seperti zero trust, pemisahan jaringan, dan enkripsi. Saran ini belum tentu menjadi bagian dari pasal.

Untuk keamanan, pemberitaan menyebut infrastruktur kriptografi dan sertifikat digital. Keduanya membantu memastikan siapa pengirim data dan apakah isinya berubah di tengah jalan. Rincian pelaksanaannya akan bergantung pada standar yang ditetapkan lembaga bidang siber dan persandian.

Teknologi yang boleh dipakai

Blockchain dan kecerdasan artifisial boleh dimanfaatkan dengan syarat menjamin kedaulatan data, keterlacakan, dan pengawasan manusia. Syarat ini dapat dibaca sebagai pagar bagi rancangan arsitektur.

Pemilihan teknologi tertentu sebagai standar belum diberitakan, sehingga instansi sebaiknya menunggu pedoman resmi.

Syarat pengawasan manusia dan keterlacakan berarti arsitektur harus mencatat jejak, misalnya siapa mengakses dan mengubah data. Catatan seperti ini membantu audit dan penelusuran bila terjadi penyalahgunaan, tetapi tentu harus dilengkapi perlindungan terhadap data pribadi.

Dampak praktis dan keterbatasan

Bagi pegawai instansi, arsitektur berarti sistem yang dibangun perlu mengikuti standar bersama dan dapat terhubung dengan sistem lain. Bagi warga, hasil idealnya adalah layanan yang tidak menanyakan data yang sama berulang kali.

Namun rincian teknis, tenggat penyesuaian, dan anggaran belum diketahui. Pembaca perlu menunggu peraturan pelaksana.

Bagi pengembang aplikasi pemerintah, langkah praktis adalah mendokumentasikan struktur data dan antarmuka yang dipakai. Dokumentasi yang baik mempermudah penyesuaian ketika standar resmi terbit, dan mengurangi biaya perubahan di kemudian hari.

Contoh kasus

Contoh: Dinas kesehatan dan dinas kependudukan sebuah kota memakai kode wilayah berbeda sehingga laporan mereka tidak bisa digabung. Setelah memakai kode referensi bersama dan mendaftarkan metadata pada katalog, kedua sistem tetap berdiri sendiri, tetapi data keduanya dapat dicocokkan secara otomatis. Bila terjadi gangguan pada satu sistem, sistem lain tidak otomatis ikut lumpuh karena data tetap disimpan oleh masing-masing produsen. Kemudahan ini dirasakan terutama oleh pegawai yang selama ini harus menyalin data secara manual.

Hal yang sering keliru

• Mengira arsitektur SDI berarti satu server raksasa milik pemerintah pusat.
• Mengira standar teknis seperti jenis enkripsi sudah ditetapkan dalam berita.
• Mengira semua sistem harus diganti total untuk mengikuti arsitektur baru.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Dalam kategori yang sama

• Asas dan Tujuan UU Satu Data Indonesia: Apa yang Hendak Dicapai?
• Audit Internal Kepatuhan Data Pribadi: Langkah Mengecek Kesiapan Usaha terhadap PP 33/2026
• Audit Keamanan dalam UU SDI: Apa yang Diperiksa dan Siapa yang Terkena

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.