Akun Media Sosial, Email, dan Aset Digital Orang yang Meninggal: Apa Hak Ahli Waris?

Mengapa ini sering membingungkan

Hampir semua orang kini meninggalkan jejak digital: akun WhatsApp, Instagram, Facebook, email, saldo dompet digital, akun marketplace, bahkan aset kripto atau kanal YouTube yang menghasilkan uang. Ketika seseorang meninggal, keluarga biasanya bingung: bolehkah akunnya dibuka, siapa yang berhak atas saldonya, dan bagaimana menutup akun yang masih aktif agar tidak disalahgunakan penipu.

Masalahnya, hukum waris kita disusun jauh sebelum era digital. Artikel di portal berita Mahkamah Agung (MARINews) secara terbuka menyebut belum ada aturan nasional yang mengatur warisan digital secara komprehensif. Karena itu, penyelesaiannya memadukan tiga hal: hukum waris yang berlaku bagi almarhum (KUHPerdata, hukum Islam, atau hukum adat), aturan pelindungan data pribadi, dan syarat layanan (terms of service) masing-masing platform.

Bedakan dua jenis aset digital

Cara paling mudah memahaminya adalah membagi aset digital menjadi dua kelompok.

• Aset bernilai uang. Saldo e-wallet, saldo di rekening bank digital, saldo penjual di marketplace, aset kripto di bursa, saham di aplikasi investasi, poin yang dapat diuangkan, serta pendapatan iklan atau donasi kreator yang belum dicairkan. Ini pada dasarnya harta kekayaan almarhum, sehingga masuk ke dalam harta peninggalan yang dibagi kepada ahli waris.
• Akun yang bersifat pribadi. Akun media sosial, email, layanan penyimpanan awan berisi foto, dan aplikasi pesan. Nilainya lebih banyak emosional dan isinya menyangkut data pribadi almarhum serta orang lain yang pernah berkomunikasi dengannya. Akses ke akun semacam ini sangat ditentukan oleh kebijakan platform.

Artikel MARINews mencatat bahwa saldo e-wallet relatif mudah dibuktikan karena nilainya nominal, sedangkan akun media sosial lebih sulit dinilai dan dipersoalkan apakah dapat dialihkan. Untuk akun yang menghasilkan uang (misalnya toko online atau kanal kreator), nilainya bisa diperjuangkan, tetapi pembuktiannya lebih panjang.

Bagaimana dengan data pribadi almarhum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) melindungi data pribadi orang perseorangan. Bagaimana hak atas data pribadi berlaku setelah pemiliknya meninggal tidak dijelaskan dalam ringkasan resmi yang kami periksa, sehingga keluarga sebaiknya tidak menganggap dirinya otomatis berhak membuka seluruh isi akun.

Yang jelas, UU PDP melarang setiap orang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya (Pasal 65), dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp5 miliar (Pasal 67). Isi akun almarhum hampir selalu memuat data pribadi orang lain, misalnya percakapan dengan teman atau foto pihak ketiga. Menyebarkan isi percakapan tersebut tanpa dasar bisa menimbulkan masalah hukum, meskipun pelakunya keluarga sendiri.

Bolehkah masuk akun dengan kata sandi almarhum

Secara praktik banyak keluarga yang mengetahui kata sandi atau kode buka ponsel almarhum. Membuka ponsel untuk mencari kontak penting atau foto kenangan umumnya tidak dipersoalkan. Namun, ada beberapa risiko yang perlu disadari:

• Hampir semua platform melarang penggunaan akun oleh orang lain dalam syarat layanannya. Akun bisa dikunci permanen jika terdeteksi login mencurigakan, dan isinya justru hilang.
• Memindahkan saldo e-wallet atau kripto almarhum ke rekening pribadi tanpa kesepakatan ahli waris lain bisa memicu sengketa waris, bahkan laporan pidana penggelapan dari ahli waris yang merasa dirugikan.
• Mengunggah konten atas nama almarhum seolah-olah ia masih hidup dapat menyesatkan dan berisiko dimanfaatkan penipu.

Prinsipnya: gunakan akses itu hanya untuk mengamankan dan mendata, bukan untuk mengambil, lalu urus pemindahan aset lewat jalur resmi.

Langkah praktis bagi keluarga

1. Siapkan dokumen dasar. Akta kematian dari Dukcapil, KTP dan KK almarhum, serta bukti ahli waris. Bukti ahli waris dapat berupa surat keterangan waris, akta keterangan hak mewaris dari notaris, atau penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, sesuai golongan dan hukum waris yang dipakai.
2. Buat daftar aset digital. Catat semua akun yang diketahui: bank digital, e-wallet, marketplace, aplikasi investasi, bursa kripto, email, media sosial. Periksa email almarhum (bila bisa dibuka secara wajar) untuk menemukan notifikasi transaksi yang menunjukkan akun lain.
3. Hubungi penyedia layanan keuangan lebih dulu. Bank, penerbit e-wallet, perusahaan sekuritas, dan pedagang aset kripto umumnya punya prosedur klaim ahli waris. Tanyakan dokumen yang diminta; biasanya akta kematian, bukti ahli waris, dan surat kuasa dari ahli waris lain.
4. Ajukan penutupan atau mode kenangan untuk media sosial. Banyak platform besar menyediakan formulir laporan pengguna yang meninggal, dengan pilihan menutup akun atau menjadikannya akun kenangan. Siapkan tautan akun dan bukti kematian.
5. Amankan akun dari penyalahgunaan. Akun orang yang meninggal sering diambil alih penipu untuk meminta uang ke kontaknya. Umumkan kepada kerabat bahwa pemilik akun sudah wafat dan minta mereka mewaspadai pesan permintaan transfer.
6. Bagi aset sesuai hukum waris. Setelah dana cair, pembagiannya mengikuti hukum waris yang berlaku bagi almarhum, sama seperti uang tunai di rekening biasa.

Contoh kasus

Pak Rudi meninggal dan meninggalkan saldo e-wallet Rp8 juta, toko online dengan saldo penjual Rp15 juta, serta akun Instagram pribadi. Anak sulungnya tahu PIN e-wallet dan langsung memindahkan saldo ke rekeningnya. Adiknya keberatan.

Dalam situasi ini, saldo e-wallet dan saldo toko adalah harta peninggalan milik seluruh ahli waris, bukan milik anak yang tahu PIN. Langkah yang lebih aman adalah mengajukan klaim ahli waris ke penyedia layanan, mencairkan dana ke rekening yang disepakati, lalu membaginya sesuai hukum waris. Akun Instagram cukup diajukan menjadi akun kenangan atau ditutup, tanpa perlu dibagi.

Mencegah kerepotan bagi keluarga Anda sendiri

• Buat daftar aset digital dan simpan di tempat aman yang diketahui orang yang Anda percaya, tanpa mencantumkan kata sandi secara terbuka.
• Manfaatkan fitur kontak warisan atau pengelola akun tidak aktif yang disediakan sebagian platform.
• Cantumkan aset digital dalam wasiat atau catatan perencanaan waris, termasuk keinginan Anda atas akun media sosial (dihapus atau dijadikan kenangan).
• Pastikan data nomor HP dan email pemulihan masih aktif agar keluarga punya jalur resmi saat dibutuhkan.

Hal yang sering keliru

• Keliru: Yang tahu PIN berhak atas saldonya. Benar: saldo adalah harta peninggalan milik semua ahli waris.
• Keliru: Platform wajib memberikan kata sandi kepada keluarga. Benar: umumnya platform hanya menawarkan penutupan, mode kenangan, atau unduhan terbatas sesuai kebijakannya.
• Keliru: Isi chat almarhum bebas disebar karena pemiliknya sudah wafat. Benar: isinya memuat data pribadi orang lain yang tetap dilindungi.
• Keliru: Akun media sosial pasti tidak bernilai waris. Benar: akun yang menghasilkan uang bisa dinilai, meski pembuktiannya lebih sulit.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saldo e-wallet almarhum bisa dicairkan?

Bisa, melalui prosedur klaim ahli waris di penerbit e-wallet. Biasanya diminta akta kematian, identitas ahli waris, dan bukti ahli waris. Tanyakan langsung ke layanan pelanggan resmi penerbit.

Bolehkah akun WhatsApp almarhum tetap dipakai keluarga?

Sebaiknya tidak dipakai sebagai akun aktif. Simpan cadangan percakapan bila perlu, umumkan kepada kontak bahwa pemiliknya telah wafat, lalu nonaktifkan nomornya agar tidak diambil alih penipu.

Bagaimana jika almarhum punya aset kripto tapi tidak ada yang tahu kunci aksesnya?

Bila disimpan di bursa kripto resmi, ahli waris dapat mengajukan klaim ke bursa tersebut. Bila disimpan di dompet pribadi tanpa kunci, secara teknis aset itu bisa tidak dapat diakses sama sekali; inilah pentingnya perencanaan sejak awal.

Siapa yang berhak meminta penutupan akun media sosial?

Umumnya keluarga dekat atau pihak yang dapat menunjukkan bukti kematian. Syarat persisnya ditentukan masing-masing platform.

Apakah penghasilan kanal YouTube almarhum termasuk warisan?

Pendapatan yang sudah menjadi hak almarhum termasuk harta peninggalan. Kelanjutan pengelolaan kanalnya bergantung pada kebijakan platform dan kesepakatan ahli waris.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku II tentang pewarisan)
• Kompilasi Hukum Islam (Buku II tentang Hukum Kewarisan)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 65 dan 67)
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024

Dalam kategori yang sama

• Ditagih Pinjol Padahal Tidak Pernah Meminjam: Langkah Saat NIK Anda Disalahgunakan
• Ditagih Pinjol Padahal Tidak Pernah Meminjam: Langkah Saat NIK Anda Disalahgunakan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.