Kecerdasan Artifisial dalam UU Satu Data Indonesia: Syarat dan Pengawasan Manusia

AI muncul di undang-undang data

Rancangan UU Satu Data Indonesia ramai diberitakan karena menyinggung teknologi baru. Menurut pemberitaan, DPR menyebut UU ini mengatur pemanfaatan AI dan blockchain, bukan hanya soal standar data dan lembaga.

Artinya, pembuat undang-undang ingin ada rambu sejak awal. Teknologi boleh dipakai untuk mengelola data, tetapi tidak dilepas tanpa syarat.

Bagi awam, ini berarti pembahasan UU SDI tidak berhenti pada urusan administrasi data. Ada isu teknologi yang langsung menyentuh cara pemerintah mengolah informasi warga, mulai dari pencocokan data sampai analisis untuk perencanaan.

Tiga syarat yang dilaporkan

Pemberitaan menyebut tiga syarat: kedaulatan data, keterlacakan, dan pengawasan manusia. Ketiganya dipakai sebagai pagar agar teknologi tidak menggantikan tanggung jawab instansi pemerintah.

Bunyi pasal yang memuat syarat itu belum kami temukan, sehingga kami tidak menyebut nomor pasalnya. Yang dapat dipastikan hanya garis besar yang dilaporkan media dan lembaga pemerintah.

Perlu diingat bahwa tiga syarat itu bersifat umum. Tanpa penjelasan lanjutan, sulit menilai apakah syarat tersebut berupa kewajiban teknis, prinsip, atau tolok ukur audit. Peraturan pelaksana kemungkinan akan menjelaskannya, tetapi hal itu belum diketahui.

• Kedaulatan data: data tetap berada dalam kendali hukum Indonesia.
• Keterlacakan: asal dan perubahan data dapat ditelusuri.
• Pengawasan manusia: ada orang yang bertanggung jawab atas hasil kerja teknologi.

Apa arti pengawasan manusia

Dalam banyak diskusi tata kelola AI, pengawasan manusia berarti keputusan penting tidak sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Ada petugas yang dapat memeriksa, menolak, atau mengoreksi hasilnya.

Namun, bagaimana bentuknya dalam UU SDI belum dijelaskan. Kami tidak mengetahui apakah ada kewajiban dokumentasi, uji coba, atau pelaporan khusus. Bagian ini adalah penjelasan umum, bukan isi pasal.

Contoh bentuk pengawasan yang lazim dibahas antara lain peninjauan oleh petugas, pencatatan keputusan, dan jalur keberatan bagi pihak yang dirugikan. Semua itu hanyalah gambaran umum dan belum tentu menjadi isi UU SDI.

Siapa yang bertanggung jawab

UU SDI membagi peran pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data. Menurut pemberitaan, kepemilikan dan tanggung jawab tetap pada produsen data, mulai dari kementerian sampai pemerintah desa.

Analisis redaksi: bila sebuah instansi memakai AI, wajar bila tanggung jawab atas data yang dimasukkan dan hasil yang dipakai tetap melekat pada instansi itu. Apakah UU menyatakannya secara tegas, belum kami ketahui.

Pembagian peran ini penting karena AI sering dikembangkan pihak ketiga. Pertanyaan siapa yang menjawab bila hasilnya keliru akan muncul. Jawabannya perlu dicari dalam naskah resmi dan peraturan turunannya.

Kaitan dengan perlindungan data pribadi

AI sering memproses data pribadi dalam jumlah besar. Untuk data pribadi, rezim khusus tetap UU Pelindungan Data Pribadi. Menurut KRES.ID, PP 33/2026 menyebut penilaian dampak (DPIA) sebelum pemrosesan berisiko tinggi, dengan contoh AI dan machine learning.

Hubungan rinci UU SDI dengan aturan itu belum dijelaskan sumber. Karena itu, instansi dan perusahaan sebaiknya membaca kedua aturan, bukan hanya salah satunya.

Bagi perusahaan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, kemungkinan ada kewajiban dari dua arah: aturan data pemerintah dan aturan data pribadi. Ini perlu dipastikan dalam kontrak dan kajian hukum masing-masing.

Yang belum diketahui

Beberapa hal masih terbuka: tanggal berlaku, masa transisi, peraturan pelaksana, dan standar teknis AI. Pemberitaan juga belum merinci sanksi khusus bagi penyalahgunaan AI.

Sampai naskah resmi terbit, pembaca sebaiknya memakai artikel ini sebagai gambaran awal dan tidak mengambil keputusan hukum hanya dari ringkasan berita.

Masyarakat juga dapat berperan. Menurut pemberitaan, UU SDI membuka ruang partisipasi, termasuk memberi masukan dan melaporkan dugaan penyalahgunaan data. Cara melapor secara rinci belum kami ketahui.

Menunggu peraturan pelaksana

Undang-undang biasanya memberi garis besar, sedangkan detail teknis dituangkan dalam peraturan pelaksana. Untuk AI, detail itu penting karena teknologinya cepat berubah dan perlu standar yang jelas.

Sampai peraturan pelaksana terbit, instansi dan pelaku usaha dapat bersiap dengan praktik baik: mencatat sumber data, menunjuk penanggung jawab, dan menyiapkan prosedur koreksi. Ini saran umum redaksi, bukan kewajiban hukum yang dipastikan.

Satu hal yang layak diwaspadai adalah klaim berlebihan di media sosial. Ada yang menyebut UU SDI mengizinkan AI membaca semua data warga atau sebaliknya melarang AI sama sekali. Kedua klaim itu tidak sesuai dengan pemberitaan yang kami baca. Untuk mengikuti perkembangannya, pantau publikasi resmi DPR dan Bappenas, serta pengumuman nomor dan naskah undang-undang setelah diundangkan.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah dinas di kabupaten fiktif ingin memakai AI untuk mencocokkan data penerima bantuan. Sistem menandai 200 data ganda. Petugas dinas tidak langsung mencoret nama, tetapi memeriksa sampel dan berkas asal. Contoh ini hanya ilustrasi gaya pengawasan manusia, bukan prosedur yang diatur UU SDI. Hasilnya dicatat agar dapat ditelusuri kemudian.

Hal yang sering keliru

• Mengira AI boleh memutuskan sendiri soal hak warga.
• Mengira UU SDI sudah memuat standar teknis AI yang rinci.
• Mengutip nomor pasal tentang AI padahal naskah resmi belum diperiksa.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Alur Data dari RT dan Dusun sampai Pusat dalam Satu Data Indonesia
• Apa yang Berubah bagi Warga dengan UU Satu Data Indonesia: Penjelasan Praktis
• Aplikasi Gratis dan Data Pribadi: Saat Data Anda Menjadi Bayarannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.